Breaking News

Didakwa Rugikan Negara Rp8,03 Triliun, Johnny G Plate Juga Dituding Jaksa Terima Uang Rp17 Miliar di Proyek BTS Bakti Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G Plate.


WELFARE.id-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G Plate didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) rugikan keuangan negara sebesar Rp8,032 triliun. Kerugian keuangan negara itu terjadi dalam proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022. 

"Merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51," kata Jaksa Sutikno di ruang sidang Prof Muhammad Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023). Adapun jumlah total kerugian itu didapat dari laporan hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Kemudian, dalam dakwaan disebut, ada sembilan pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut. Politisi Partai Nasdem itu juga didakwa korupsi dengan menyelewengkan uang Rp17 miliar dalam proyek tersebut.

"Terdakwa Johnny Gerard Plate memperkaya diri sendiri sebesar Rp17.848.308.000,” bunyi salinan surat dakwaan tersebut. Plate didakwa melanggar Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan tersebut, Johnny juga disebut bertemu dua terdakwa lain, Anang Achmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak pada awal 2020 di Hotel Grand Hyatt dan di Lapangan Golf Pondok Indah. Anang merupakan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan Galumbang adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. 

Pertemuan itu membahas rencana Proyek Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). "Dalam pelaksanaannya kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Galumbang,” tulis dakwaan tersebut. 

Ia pun dituding dalam sidang telah menyetujui perubahan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G selama 2020-2024, menjadi 7.904 site desa untuk 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G. Persetujuan ini juga tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo maupun BAKTI serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA), yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo.

Johnny juga disebut menyetujui penggunaan kontrak payung pada Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan/Capital Expenditure (CAPEX) dan pekerjaan operasional, pemeliharaan, atau Operating Expenditure (OPEX). Ini dilakukan agar penyedia pelaksana pekerjaan pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan.

Kemudian, Plate pada pada Januari-Februari 2021 meminta uang kepada Anang sebesar Rp500 juta per bulan yang terealisasi dari Maret 2021-Oktober 2022. "Padahal uang yang diserahkan kepada Terdakwa Johnny Gerard Plate tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5,” isi bunyi dakwaan yang lainnya. (tim redaksi)


#menkominfononaktif

#johnnygplate

#sidangperdanajohnnygplate

#kasusdugaankorupsimenaraBTSbaktikominfo

#sidangdakwaan

#jaksapenuntutumum

#JPU

Tidak ada komentar