Breaking News

Bahas Situasi Demokrasi dan Tata Negara, Jubir Demokrat: Belum Bicara Teknis

 

Tangkapan layar video pertemuan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan saat bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Istimewa)


WELFARE.id-Pertemuan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) berjalan penuh keakraban. Pertemuan berlangsung selama 3,5 jam di kompleks Museum dan Galeri Seni SBY-ANI, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6/2023).

Anies dan para petinggi Demokrat mulai masuk ruang pertemuan pukul 13.40 WIB. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut dalam pertemuan ini. 

Acara berlangsung tertutup hingga selesai pukul 15.00 WIB. Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membeberkan soal isi pertemuan antara Anies dan SBY.

Menurutnya, kedua tokoh tersebut melakukan diskusi panjang. Berbagai hal turut dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya soal Pilpres 2024.

"Kami berdiskusi panjang, terutama banyak membahas situasi demokrasi dan ketatanegaraan yang makin memburuk," kata Herzaky kepada wartawan, dikutip Jumat (2/6/2023). Menurutnya, keadaan demokrasi dan ketatanegaraan yang semakin memburuk membulatkan tekad Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk melakukan akselerasi konsolidasi.

"Kami membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan, terutama dalam tata kelola negara, etika politik, penegakkan hukum, dan praktik korupsi yang kiat mewarnai pengelolaan negara," tuturnya.

Sebab, ia menilai, saat ini asas-asas kepatutan semakin ditinggalkan oleh para pemimpin. "Rasa keadilan rakyat terkoyak. Hal-hal ini menjadi agenda besar yang akan kita cari solusinya ke depan," sambungnya.

Lebih lanjut, Anies dan SBY banyak melakukan tukar pikiran, terlebih dalam melakukan hal apa saja untuk bangsa ke depan. "Pak Anies dibantu Tim 8 sedang memfinalkan pilihan opsi-opsi Calon Pasangan. Setelah final, kita nanti cari hari baik untuk mengumumkannya," imbuhnya.

Ia menampik jika pertemuan itu membahas hal teknis. "Dalam pertemuan tadi kita lebih banyak membahas hal-hal stategis, tidak secara teknis membahas waktu deklarasi," yakinnya.

Sementara itu, merespons rumor yang berkembang, di mana ada kekhawatitan campur tangan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 disangkal Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ia memastikan, tidak ada "cawe-cawe" dari Jokowi dalam Pemilu 2024. 

Menurutnya, hal itu hanyalah isu politik untuk memantik emosi pendukung, relawan, dan simpatisan. "Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik. Mungkin biar pendukungnya muncul,” kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis (1/6/2023).

Mahfud menambahkan, pemerintah juga tidak ada upaya penjegalan terhadap siapa pun calon presiden yang akan maju ke kontestasi Pemilu 2024. Bahkan terhadap Anies Baswedan sekali pun yang mengusung tema perubahan sebagai tagline visi misinya.

"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak. Agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ucapnya.

Mahfud meyakini, apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanya demi pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. Selain itu, juga demi memastikan semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata.

"Kita lindungi haknya," tegas Mahfud. Kabar "cawe-cawe" oleh Presiden Jokowi belakangan kuat berembus, usai pertemuan forum pemimpin redaksi di Istana Negara Jakarta. 

Usai isu tersebut menguat, Anies sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menggelar jumpa pers merespon hal tersebut. Anies berharap, isu "cawe-cawe" dalah tidak benar. 

Ia juga meyakini, Pemilu 2024 masih bisa berjalan dengan baik, jujur, dan netral tanpa campur tangan pihak ketiga. "Setiap calon punya hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair dan netral. Kami berharap kekhawatiran itu tidak benar dan justru pelaksanaan berjalan baik sesuai prinsip demokrasi jujur dan adil,” harapnya, terpisah, sebelumnya.

Baginya, setiap partai politik di kontestasi Pemilu 2024 memiliki hak yang sama dalam menjalankan arus politiknya. Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap hal yang dikhawatirkan mengenai apa yang diutarakan oleh Jokowi tidak benar adanya. "Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap Pemilu tetap seperti semula. Pilpres tetap seperti semula," ungkapnya. (tim redaksi)


#aniesbaswedan

#aniesrasyidbaswedan

#koalisiperubahanuntukpersatuan

#KPP

#aniesbertemuSBY

#susilobambangyudhoyono

Tidak ada komentar