Breaking News

Ada Temuan 3 Klaster Kasus di Kementan, Salah Satunya Dugaan Jual Beli Jabatan

 Ilustrasi/ net


WELFARE.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan). Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga sudah diperiksa perdana sebagai saksi, Senin (19/6/2023).

Setelah sebelumnya bungkam terhadap materi pemeriksaan, KPK akhirnya buka suara soal kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementan. KPK menyebut, ada tiga klaster kasus di institusi tersebut.

"Kami mungkin ingin memberikan sedikit clue bahwa di dalam penanganan lidik di perkara Kementan ini ada tiga klaster," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur kepada wartawan, dikutip Rabu (21/6/2023).

Ia menjelaskan, penyelidikan yang sedang dilakukan KPK saat ini merupakan klaster pertama. Namun, dia tak membeberkan rincian kasus tersebut maupun klaster lainnya. 

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua dan ketiga," imbuhnya.

Ia hanya meminta publik tetap memantau dan menunggu pengungkapan kasus dugaan tipikor di Kementan. KPK mengaku sudah melakukan penyelidikan sejak Januari 2023.

Ditambahkan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kasus dugaan korupsi, terkait praktik penempatan pegawai dalam jabatan. Berdasarkan hasil kajian dan penanganan perkara yang pernah diusut KPK sebelumnya, kata Ali, masih banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan petinggi lembaga atau instansi dalam menempatkan seseorang untuk jabatan tertentu. 

Salah satunya, adanya temuan praktik jual beli jabatan. "Dari temuan yang ada masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum. Seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi, hingga nepotisme," ungkapnya.

Lebih lanjut, disampaikan Ali, fakta temuan tersebut mendorong KPK untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah korupsi serupa terus terjadi. Salah satunya, lewat Monitoring Centre for Prevention (MCP).

KPK melalui MCP telah menetapkan delapan fokus area, diantaranya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). KPK juga telah melakukan kajian untuk mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi, sehingga bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikannya.

"Hal ini dilakukan, mengingat Kementerian Pertanian, merupakan K/L yang termasuk dalam 10 besar untuk mengelola alokasi anggaran bantuan pemerintah (banper), dengan anggaran diatas Rp10 triliun," pungkasnya.

Untuk pemeriksaan selanjutnya, jika dibutuhkan Mentan sudah mengatakan siap kooperatif. "Saya tetap akan kooperatif kapan pun dibutuhkan saya siap hadir," janji Syahrul. (tim redaksi)


#KPK

#lembagaantirusuah

#kasusdugaankorupsidikementan

#kementan

#kementerianpertanian

#mentan

#syahrulyasinlimpo

Tidak ada komentar