Breaking News

27 Ribu Aplikasi Layanan Digital Bakal Dilebur, Boros Anggaran dan Bikin Susah Rakyat

Aplikasi PeduliLindungi, satu di antara 27 ribu aplikasi milik pemerintah. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Saat pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, bermunculan berbagai aplikasi untuk memudahkan masyarakat mendapat pelayanan. Kini, COVID-19 sudah dinyatakan sebagai endemi, sehingga kehidupan sudah kembali normal.

Dengan demikian, tidak perlu lagi ada pelayanan berbasis digital tambahan. Presiden Joko Widodo melarang kementerian membuat aplikasi dalam memberikan pelayanan berbasis digital.

Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Jokowi ingin pelayanan via digital mudah diakses oleh rakyat. "Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru. Sekarang lebih dari 27 ribu aplikasi, sehingga bayangkan rakyat akan susah buat akun satu-satu untuk dapatkan pelayanan digital," kata Azwar, dikutip Selasa (13/6/2023).

Ketimbang membangun aplikasi baru, Jokowi memerintahkan pembenahan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE). Perbaikan dilakukan dengan menata ulang pelayanan digital pemerintah tanpa menambah aplikasi baru.

Pemerintah membahas kemungkinan peleburan berbagai layanan publik melalui satu portal. Rencana itu sedang dibahas oleh beberapa kementerian.

Pada saat yang sama, pemerintah akan mengaudit aplikasi-aplikasi yang telah dibuat. Jokowi memerintahkan setiap menteri koordinator untuk mengecek ulang sistem aplikasi yang dibuat anak buahnya hingga Oktober.

"Misalnya Pak Menko Marves telah bergerak mengaudit tujuh kementerian di bawahnya dengan BPKP. Ternyata ada ratusan aplikasi yang saling tumpah tindih, maka tadi telah dilaporkan aplikasinya, telah dikelompokkan, dan nanti diintegrasikan," ucapnya.

Menurutnya, target jangka pendek, nantinya akan dibentuk sembilan aplikasi prioritas terlebih dahulu. "Utamanya aplikasi yang terkait layanan pendidikan, kesehatan, bansos, dan penerbitan SIM online," urainya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menantang anak-anak muda ahli IT Indonesia untuk bisa membereskan 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada. Ribuan aplikasi ini banyak yang saling tumpang tindih dan tidak bisa bekerja secara efisien. Ia pun menantang para ahli IT Tanah Air ikut membantu membereskannya.

"Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu," kata Luhut dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023, belum lama ini. 

Ia yakin, anak bangsa bisa melakukannya tanpa perlu biaya yang tinggi. Ia mencontohkan aplikasi PeduliLindungi yang sukses dikembangkan saat pandemi lalu.

"Saya diberitahu Pak Anas (Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas) di Indonesia ini banyak anak muda hebat-hebat yang membuat aplikasi-aplikasi di kementerian, lembaga, pemda dan sebagainya. Ayo anda bekerja. Tidak pakai uang-uang mahal-mahal semua itu dan saya yakin bisa. Haqqul yaqin karena pengalaman di COVID-19 kemarin," bebernya.


Pemborosan Anggaran


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun pernah curhat, jika puluhan ribu aplikasi itu ternyata banyak memboroskan uang negara. Dia mengungkapkan, pemerintah memiliki sekitar 24.000 aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Bahkan menurut data terbaru mencapai 27.000 aplikasi.

Namun, aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi, sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran negara karena dikerjakan pihak ketiga alias vendor melalui lelang maupun penunjukan langsung. "Bayangkan kita punya 24.000 aplikasi dan setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri," ungkapnya, tahun lalu.

Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan intergovernmental connection atau integrasi data yang akan disederhanakan dalam satu database. Integrasi ini diyakini akan dapat menghemat biaya operasi pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security.

"Jadi enggak setiap kementerian/lembaga semua membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable (dapat dioperasikan), melainkan mereka akan lebih terkoordinasi. Itu yang disebut digitalisasi government dan juga supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien," yakinnya. (tim redaksi)


#aplikasipelayanan

#presidenjokowidodo

#menkomarves

#luhutbinsarpandjaitan

#menkeu

#srimulyani

#menpanrb

#azwaranas

#integrasiaplikasi

Tidak ada komentar