Breaking News

KPU Gandeng PPATK dan Bareskrim Polri, Usut Dugaan Aliran "Black Money" untuk Dana Kampanye Pemilu 2024

 

Dana kampanye untuk Pemilu 2024. (Ilustrasi/ Net)


WELFARE.id-Dana kampanye Pemilu rentan disusupi "black money". Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun berkomitmen menelusuri aliran dana yang digunakan dalam proses kampanye Pemilu 2024. 

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, proses pendalaman dana dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Hasyim, pihaknya menggandeng PPATK diharapkan memudahkan penelusuran terutama mengenali aliran dan sumber dana yang digunakan. 

Terlebih karena PPATK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan. "Kerja sama untuk menelusuri kekhawatiran black money, uang dari kejahatan. Apakah itu pencucian uang, apakah itu narkoba.” ujar Hasyim di Kawasan Jakarta Selatan, dikutip Selasa (30/5/2023).

Dengan menggandeng PPATK, pihaknya bisa langsung melaporkan bila terendus adanya temuan dana yang mengandung indikasi pidana. Ia menambahkan, PPATK tak hanya menyampaikan temuannya pada KPU, namun juga pada lembaga penegak hukum seperti Badan Pengawas dan kepolisian.

Penelusuran dana kampanye, sambungnya, dilakukan PPATK dengan tetap merujuk pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid ini mengatur asal dana yang boleh digunakan untuk kampanye dan mana yang tidak boleh.

"Jadi PPATK yang tahu mana lembaga yang tepat untuk menyampaikan transaksi keuangan yang mencurigakan dari sumber-sumber yang menurut UU pemilu dilarang,” imbuhnya. Lebih jauh Hasyim mengatakan, jika nantinya terdapat kecurigaan asal dana kampanye, KPU berpegangan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Partai Politik atau caleg dilarang menggunakan sumber dana yang ilegal. Bila kemudian ditemukan, maka dana ilegal yang masuk untuk dana kampanye akan disetor ke kas negara. 

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan, indikasi tersebut bukan hal baru melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019.

"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami telusuri," kata Jayadi.

Menanggapi dugaan ini, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terkait indikasi pendanaan politik yang berasal dari jaringan narkoba. Afifuddin memastikan KPU akan melakukan pengecekan terhadap laporan kecurangan dalam rangkaian pemilu.

"Pastinya kan kalau sudah ada laporan terkait indikasi kecurangan kan pasti kita juga akan melakukan pengecekan," ujarnya. Selain itu, Afifuddin juga mengatakan bahwa KPU tengah menunggu disahkannya PKPU Dana Kampanye Pemilu yang saat ini memasuki tahapan uji publik. 

Setelah PKPU disahkan, Komisi baru akan melakukan pengecekan. Lebih lanjut, Afifuddin mendorong partai politik untuk mencatat seluruh sumber dana kampanyenya agar tergambar dengan baik.

Bahkan, KPU juga berencana mengatur aliran dana kampanye di Pilpres 2024 yang akan diatur yakni berupa uang elektronik. Komisioner KPU, Idham Holik menyampaikan hal ini belum pernah diatur dalam pemilu sebelumnya. 

Ia mengatakan, peraturan Pemilu itu menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin berkembang saat ini. "Ini mengakibatkan munculnya jenis sumbangan dalam bentuk uang, yaitu uang elektronik misalnya hari ini namanya e-wallet, e-money, dan sejenisnya. Pada dasarnya uang-uang tersebut bisa jadi tidak menggunakan jenis rekening ya," kata Idham, dikutip Selasa (30/5/2023).

Sebab, kata Idham, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang semakin akrab dengan penggunaan uang elektronik. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting bagi KPU untuk mengaturnya.

"Sesuai ketentuan UU No 7 tahun 2017, sumbangan dalam bentuk uang wajib disetorkan ke dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK). Dalam hal ini sumbangan dalam bentuk uang elektronik wajib masuk ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan," tutupnya. (tim redaksi)


#danakampanye

#pemilu2024

#pilpres2024

#uangelektronik

#KPU

#PPATK

#blackmoney

#dugaandanakampanyedaripencucianuang

Tidak ada komentar