Breaking News

Jokowi Setujui Ekspor Pasir Laut di PP Baru, Mantan Menteri Beri Nasehat Ini

 

Penambangan pasir. (Ilustrasi/ Net)


WELFARE.id-Di periode akhir kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sendimentasi di Laut. Beleid yang diumumkan 15 Mei 2023 tersebut diterbitkan sebagai upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.

Salah satu yang diatur dalam beleid tersebut adalah memperbolehkan pasir laut diekspor keluar negeri. Hal ini diatur dalam dalam pasal 9 ayat Bab IV butir 2, pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor.

"Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis 9 ayat Bab IV butir 2 huruf d, dikutip Selasa (30/5/2023). Meski pasir laut diperbolehkkan diekspor, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usaha. 

Misalnya, perizinan, syarat penambangan pasir laut, hingga ketentuan ekspor karena menyangkut bea keluar. Pemerintah sebelumnya sudah melarang total ekspor pasir laut sejak 2003 melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. 

Dalam SK yang ditandatangani Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Sumarno 28 Februari 2003 disebutkan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau sebagai akibat penambangan pasir laut.

Alasan lainnya yang disebutkan dalam SK tersebut adalah belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Proyek reklamasi di Singapura yang mendapatkan bahan bakunya dari pasir laut perairan Riau pun dikhawatirkan mempengaruhi batas wilayah antara kedua negara.

"Penghentian ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil serta telah adanya penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura," tulis SK yang sudah berlaku selama 20 tahun itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti pun merespons PP yang baru berlaku itu. Dia menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut, apapun alasannya.

Dia berharap Jokowi membatalkan PP tersebut karena akan merusak ekosistem kelautan. "Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," ungkap Susi dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, dikutip Selasa (30/5/2023).


Kisah Nelayan Serang

Kisah pilu akibat penambangan pasir laut, sempat dirasakan salah satu nelayan Berambang Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Ari Komari. Sebelum pemberlakuan izin ekspor pasir laut saja, ada saja oknum perusahaan yang mendapatkan izin melakukan pengerukan pasir laut.

Penyedotan pasir laut di daerah tersebut, sejak 3 tahun lalu, sudah menyebabkan banjir rob sampai ke pemukiman warga. "Dampak pengerukan pasir laut itu sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat. Ketika pasang, air laut rob itu sampai menyentuh ke pemukiman warga. Kalau dulu ketika air laut pasang ada pasir yang menahan air laut sehingga tidak sampai masuk ke pemukiman warga. Tapi karena pengerukan pasir besar-besaran saat itu air laut ketika pasang langsung naik ke pemukiman warga,” ucapnya.

Tidak hanya itu, dampak eksploitasi lain yang sampai hari ini ekosistem yang menjadi rumah ikan di zona tangkapan hancur berganti lumpur. "Ketika nelayan memasang jaring ikan di area tangkapan jaring tersebut biasanya akan hilang terbawa lumpur. Itu mungkin karena pasir yang sebelumnya nya berada di atas lumpur serta rumah-rumah ikan yang ada di atasnya sudah hilang," imbuhnya.

Perusahaan yang melakukan pengerukan pasir saat itu pernah berjanji kepada masyarakat untuk melakukan pemulihan dengan cara membuat rumah-rumah ikan tapi sampai pengerukan selesai hingga saat ini tidak pernah terjadi pemulihan dari pihak perusahaan. "Laut sudah dikeruk dan sudah rusak ditinggalkan begitu saja," ulasnya sedih. (tim redaksi)


#izineksporpasirlaut

#pengerukanpasirlaut

#mantanmenteriKKP

#susipudjiastuti

#PPbaruditandatangani

#pengelolaanhasilsedimentasilaut

Tidak ada komentar