Breaking News

Izin Ekspor Pasir Laut Ditolak Asosiasi Nelayan, Menko Marves Malah Bilang Begini

 

Pengerukan pasir laut.Ilustrasi/ Net


WELFARE.id-Izin ekspor pasir laut yang diteken Presiden Joko Widodo baru-baru ini menuai kontroversi. Sebab, dikhawatirkan izin tersebut bisa merusak ekosistem laut.

Sebagian, mengkhawatirkan makin meluasnya banjir rob ke areal pemukiman warga. Bahkan, mantan Menteri KKP di era Jokowi, Susi Pudjiastuti, pun menolak mentah-mentah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta meminta Jokowi membatalkan PP tersebut.

Penolakan juga datang dari Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan. Ia menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir laut lebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan, dan pembudidayaan ikan. Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. 

Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi, yakni mengendalikan sedimentasi laut.  "Peraturan ini sesungguhnya menyembunyikan orientasi utama komersialisasi laut di balik kedok pelestarian lingkungan laut dan pesisir melalui pengelolaan hasil sedimentasi," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, dikutip Rabu (31/5/2023).

Ia menambahkan, Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," paparnya lagi. 

Presiden Jokowi lantas mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi sejumlah penolakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, kebijakan Presiden Joko Widodo soal pengerukan dan ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan. Menurutnya, kebijakan itu dipantau oleh  bantuan teknologi.

"Tidak dong (merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (Global Positioning System) segala macam, kita pastikan tidak," ujar Luhut kepada wartawan di Hotel Mulia, Jakarta, dikutip Rabu (31/5/2023). 

Menurutnya, ekspor pasir laut bermanfaat bagi Indonesia. Hal itu dapat memberikan hal positif untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah, dan sebagainya. Ia melanjutkan, pemerintah kini sedang melakukan pendalaman alur agar laut di Tanah Air tidak semakin dangkal.

"Itu untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel," klaim Luhut. (tim redaksi)


#kontroversiPPno26tahun2023

#pengelolaanhasilsedimentasidilaut

#izineksporpasirlaut

#izinpengerukanpasirlaut

#ditolakasosiasinelayan

#ditolakKNTI

#susipudjiastuti

#menkomarves

#luhutbinsarpandjaitan

Tidak ada komentar