Breaking News

Dipecat dengan Tidak Hormat dari Kepolisian, Teddy Minahasa Minta Banding

 

Kolase foto terpidana Teddy Minahasa dan barang bukti narkoba. (Istimewa/ Net)


WELFARE.id-Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelumnya telah memvonis Teddy Minahasa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup terkait kasus penilapan dan pengedaran barang bukti sabu seberat 5 kilogram. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya dengan pidana mati.

Usai vonis diberlakukan, giliran Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang bekerja. Sidang KKEP berlangsung sekitar 13 jam, Selasa (30/5/2023).

Hasil akhirnya, menjatuhkan sanksi pemecatan secara tidak hormat (PTDH) kepada Mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Teddy dipecat dari kepolisian karena terbukti melanggar etik terlibat kasus narkoba.

"Terduga pelanggar telah memerintahkan AKBP DP (Dody Prawiranegara) untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 41,4 kg. Yang merupakan tangkapan Satres Narkoba Polres Bukitinggi, dengan mengganti tawas seberat 5 kg," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di Gedung TNCC Polri, Jakarta, dikutip Rabu (31/5/2023).

Selain mengganti sabu dengan tawas, lanjutnya, perbuatan pelanggaran Teddy yang lain adalah memerintahkan barang bukti narkotika seberat 5 kg kepada saudara Linda Pujiastuti (LP) alias Anita (An) untuk dijual. Atas perbuatan itu, Majelis Sidang KKEP yang dipimpin Ketua Komisi Komjen Pol Wahyu Widada (Kabaintelkam Polri) dan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Tornagogo Sihombing (Wairwasum Polri) menjatuhkan sanksi etika dan administrasi.

Hadir pula, anggota Komisi Irjen Pol Syahardiantono (Kadivpropam Polri), Irjen Pol Asep Edi Suheri (Wakabareskrim Polri), dan Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja (Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri). "Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Satu, sanksi etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH bagi anggota polri," tegasnya.

Sanksi itu sesuai Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C Angka 1, Pasal 10 ayat 1 huruf d, Pasal 10 ayat 1 huruf F, Pasal 10 ayat 2 huruf H, pasal 11 ayat 1 huruf a, dan Pasal 13 huruf e peraturan kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode etik profesi dan Komisi kode etik Polri. Sanksi itu sebagaimana hasil pemeriksaan saksi yang telah diperiksa baik secara langsung, virtual, maupun memberikan keterangan tertulis sebanyak 14 saksi. 

Usai dinyatakan dipecat dengan tidak hormat, Teddy pun meminta banding. "Pelanggar menyatakan banding. Demikian hasil sidang komisi kode etik atas nama terduga Irjen TM," tutup Ramadhan. (tim redaksi)


#irjenteddyminahasa

#teddyminahasa

#kasusnarkoba

#mantankapoldasumbar

#dipecatdengantidakhormat

#komisikodeetikpolri

#KKEP

Tidak ada komentar