Dikritik Balik Orang Dekat Jokowi Soal Statement Jalan Tol, Anies Justru Dibela JK
WELFARE.id-Calon Presiden RI dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan "diserang" orang dekat Presiden Joko Widodo. Gara-garanya, Anies menyinggung program pemerintah, khususnya pembangunan jalan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Menurut data yang dia ketahui, Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.
"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," sebut Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023) lalu.
Anies yang diusung PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem itu kemudian menyebut, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. "Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. Berarti 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," ucapnya.
Penyataan itu lantas direspons orang dekat Jokowi. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.
Moeldoko misalnya, mengatakan, pembangunan tol di era Jokowi ditujukan bagi masyarakat kecil. Ia menilai orang yang meragukan pembangunan era Jokowi justru tak pernah merasakan sulitnya menjadi masyarakat kecil.
"Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol. Tetapi bus-bus yang sekarang masuk jalan tol itu untuk masyarakat kecil," kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Kamis (25/5/2023).
Moeldoko melanjutkan, keberadaan jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat. Masyarakat jadi bisa menempuh jarak yang jauh dengan lebih cepat dan aman.
Ia bercerita pernah mengalami harus berjam-jam menempuh perjalanan karena tak ada jalan tol. Maka itu, ia sangat senang karena saat ini perjalanan lebih singkat berkat tol era Jokowi.
"Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu tempuh yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya," ucapnya.
Tak hanya itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga buka suara terkait kritik bakal calon presiden Anies Baswedan, yang menyebut pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 20 kali lipat lebih banyak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai, Anies Baswedan keliru dalam mengartikan data milik Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebab, ribuan kilometer jalan nasional di era SBY bukan dibangun baru. Namun peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
"Status kewenangan jalan nasional bertambah. Itu perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," tegas Hedy di Jakarta, dikutip Kamis (25/5/2023).
Ia melanjutkan, yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan itu data BPS. "Jadi salah interpretasi data BPS," kritiknya.
Hedy menjelaskan, BPS memperlihatkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Ia mencontohkan, pada era 2000-an muncul regulasi baru soal pergantian status dari jalan provinsi jadi jalan nasional.
"Jadi bukan pembangunan jalan baru. BPS itu perubahan status jalan bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah melihat itu sebagai hasil pembangunan jalan," imbuh Hedy.
Menurut dia, penambahan jalan nasional di era SBY kebanyakan bukan dari hasil pembangunan, tapi alih status. Pemerintahan di masa Jokowi pun melakukan perubahan, meskipun Hedy mengklaim itu sedikit.
"Tapi itu tak ada hubungannya dengan hasil pembangunan. Itu adalah perubahan status jalan. Beda antara penambahan status jalan nasional dan hasil pembangunan jalan. Bukan jalan barunya," tegasnya.
Meski direspons negatif orang-orang di sekeliling Jokowi, Anies justru dibela tokoh penting ini. Ia adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
JK terang-terangan mengkritik pembangunan jalan tol Jokowi. Menurutnya, kebijakan pemerintah Presiden Jokowi khususnya dalam pembangunan jalan tol menurut JK sebaiknya diserahkan saja ke investor atau perusahaan swasta.
JK berpendapat, pemerintah lewat APBN sebaiknya fokus saja pada proyek perbaikan atau pembangunan jalan non tol. Sehingga harapannya penggunaan atau serapan APBN ke proyek-proyek infrastruktur jalan lebih efektif.
"Dari anggaran itu jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat. Jangan lupa ya! Itu dibikin tuh investor oleh swasta. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan yang non-berbayar, bukan tol," tegas JK usai menghadiri seremoni dimulainya pembangunan Gedung A Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Kamis (25/5/2023).
Pernyataan tersebut, sambungnya, bukan semata-mata mendukung apa yang diucapkan Calon Presiden Anies Baswedan tetapi JK melihat dari kacamatanya. Ia bilang perlu ada keseimbangan dari sikap pemerintah dalam menentukan pembangunan proyek infrastruktur jalan.
"Yang mengetahui banyak itu bukan saya, Anies. Saya mengatakan kita mendukung dan perlu jalan tol. Perlu, penting. Tapi perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat," imbaunya.
Sebab, lanjut JK, apabila pemerintah cenderung fokus untuk membangun jalan tol yang terjadi adalah jalan-jalan non tol kondisinya memprihatinkan. Ini yang terjadi akhir-akhir ini, dimana Jokowi selalu menemukan jalan rusak ketika ia berkunjung ke beberapa daerah sebut saja Lampung hingga Sumatera Utara.
"Bahwa di sampng jalan tol berjalan terus setuju kita, kalau gak ada jalan tol sulit juga. Tetapi juga ada anggaran untuk memelihara jalan yang rusak sama yang harus dirombak. Sehingga baik yang bisa bayar, baik masyarakat, semuanya jalan," tutupnya. (tim redaksi)
#aniesbaswedan
#capreskoalisiperubahan
#partaidemokrat
#partainasdem
#PKS
#kritikpembangunanjalantol
#kepalaKSPmoeldoko
#jusufkalla
Tidak ada komentar