Breaking News

Beban Baru di Pundak LBP, Jokowi Beri PR Percepat Realisasi Investasi di IKN

 

Progres pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. (Istimewa/ Dok.Kementerian PUPR)


WELFARE.id-Menteri Koordinator Kemaritiman dan  Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) masih jadi "tangan kanan" presiden. Ia kembali dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperlancar proyek prestisius Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. 

Pasalnya, ada sejumlah kendala menghadang upaya pembangunan IKN Nusantara. Salah satunya soal pertanahan.

Luhut ditunjuk Jokowi sebagai ketua satuan tugas khusus untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara. "Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept (antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait, sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/5/2023).

Bambang menambahkan, pemerintah juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal itu dibutuhkan, agar persoalan tanah yang ditawarkan ke investor dapat jelas, sehingga calon pemodal bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam.

Ia juga menyebutkan, pihaknya membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Menurutnya tanah di IKN harus sudah clean and clear sebelum ditawarkan ke investor.

"Jadi nanti yang ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya. Sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses, dan sebagainya," paparnya lagi.

Pemerintah juga akan membentuk one stop shop, atau layanan satu pintu untuk investor yang mau masuk ke IKN. Di dalamnya akan ada lembaga dan kementerian terkait.

"Jadi semuanya satu pintu saja, investor ke kami atau BKPM akan ada satu online system. Seperti halnya juga Kemenkeu ada perwakilan Ditjen Pajak nanti yang urus insentif pajaknya juga," imbuhnya.


Masalah Utama di IKN

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka-bukaan belum ada realisasi investasi di IKN Nusantara dari pihak swasta. Yang ada baru sebatas komitmen letter of intent (LOI), belum ada realisasi langsung di lapangan.

Menurutnya, banyak investor belum merealisasikan investasi di IKN karena masalah tanah. Skema pembelian tanah itu dinilai belum jelas bagi investor.

Sebagai informasi, investasi proyek IKN di Kalimantan Timur itu akan diurus dan ditindaklanjuti Badan Otorita IKN Nusantara. "Kalau investasi dengan Otorita bos urusannya. Kan sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita," ujar Basuki, Jumat (28/4/2023).

Sebatas informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN dijelaskan, bahwa tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis. Pertama, barang milik negara yang kedua aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.

Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN. Sementara aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Nah, Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. Bisa dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.

Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan, Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN. Agar investasi segera masuk IKN, menurut Basuki, Jokowi akan mengajak para investor potensial berkunjung bersama ke IKN.

Selain masalah tanah, Pemilu 2024 juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor swasta bermanuver. Investor menahan diri untuk melakukan realisasi investasi. 

Namun, Basuki buru-buru menegaskan, hal itu tidak akan berpengaruh. Pembangunan IKN lewat investasi swasta akan tetap berjalan.

"Oh iya lanjut tahun 2024, kalau saya nggak ada urusan ke situ. Kita tetap yakinkan semua investor untuk jalan terus," tegasnya. (tim redaksi)


#IKNnusantara

#ibukotanegara

#IKN

#progrespembangunanIKN

#menteriPUPRbasukihadimuljono

#menkomarvesluhutbinsarpanjaitan

#investor

#pertanahan

#investasi

Tidak ada komentar