Breaking News

Anies Pidato di Depan Ribuan Kader PKS, Soroti Institusi Politik Suka Memeras hingga Pengambilalihan Proyek di Daerah

 

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. (Istimewa/ net)


WELFARE.id-Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan pidato kebangsaan dalam perayaan ulang tahun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung di Istora Senayan, Sabtu (20/5/2023). Dalam pidato sepanjang 30 menit di hadapan kader PKS, Anies menyoroti sejumlah hal.

Pertama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membahas tentang konsep bernegara. Ia menyebut, sebagai institusi politik, pada praktiknya ada negara yang menerapkan sikap ekstraktif atau memeras.  

Negara yang digerakkan oleh kelompok ekstraktif menurut Anies akan cenderung mengkonsolidasikan kekuatan pada satu kelompok. "Negara dengan institusi bersifat memeras menyingkirkan kelompok yang berbeda,” kata Anies di hadapan ribuan kader PKS.

Ia menyebut konsep politik yang digerakkan oleh kelompok ekstraktif cenderung mengabaikan partisipasi publik. Meski begitu, ia tidak menyebutkan contoh pemerintahan yang menganut prinsip ekstraktif ini. 

"Mudah-mudahan tanda-tanda yang seperti itu tidak ada di negeri kita,” ucapnya. Berlawanan dengan penyelenggara negara yang bersifat ekstraktif, Anies menyebut institusi politik lainnya adalah yang lebih merangkul banyak kelompok atau dikenal dengan institusi yang inklusif. 

Ia menyebut pemerintahan yang menerapkan prinsip inklusivitas akan merangkul lebih banyak kelompok dalam pengambilan kebijakan. Menurut Anies, pemerintahan yang inklusif akan memastikan meritokrasi berjalan di pemerintahan. 

Selain itu, negara dengan institusi politik yang menjunjung tinggi inklusi ini menjunjung tinggi kesempatan kepada warga untuk menyuarakan aspirasinya tanpa sedikit pun rasa takut.  "Negara yang tidak baperan yang membuka ruang pada kritik. jangan sampai kata-katapun dilarang untuk diartikulasikan,” sindirnya.

Anies pun menjelaskan bagaimana pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusi. Di mana pemerintahan seperti itu selalu mengayomi masyarakat, menjunjung tinggi tegaknya rule of law

"Memperkuat cabang-cabang hukum agar independen agar terbebas dari intervensi politik dan transparan dalam pengambilan keputusan," ujarnya. Pria yang pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menyebutkan, pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusif melayani akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk melaksanakan aspirasi tanpa sedikitpun ada rasa takut. 

Dalam konteks ekonomi, Anies kembali menyinggung institusi negara yang bersifat ekstraktif cenderung memberi kekuasaan pada kelompok tertentu. Menurutnya, sikap ini akan membuat pembangunan hanya lebih diarahkan untuk memastikan terpenuhinya kepentingan kelompok tertentu. 

Sedangkan dalam konsep negara yang mengedepankan inklusivitas, maka pembangunan akan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok. Selain itu ia menyebut pemerintahan yang kuat seharusnya tidak hanya memberi kesempatan kepada kelompok tertentu dalam pelaksanaan pembangunan. 

"Semangatnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi bukan hanya bersifat ekstraktif memberikan kesempatan yang besar untuk menjadi besar tetapi memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang,” bebernya.

Ia juga menyinggung soal sikap pemerintah pusat yang kerap mengambil alih proyek di daerah. Pernyataan ini Anies sampaikan di tengah maraknya aksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil alih pengerjaan proyek di daerah, khususnya pembangunan jalan.

Menurut Anies, sikap sentralisasi ini membuat masyarakat di daerah tidak merasakan kehadiran pemerintah di wilayahnya. "Sebagian wilayah harus diselesaikan di daerah, maka harus dicari cara agar (proyek selesai di daerah). Daerah kalau diambil ke pusat, malah menyulitkan masa depan di daerah," bebernya.

Anies berharap, di pemerintahan selanjutnya pemerintah pusat harus menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah menyelesaikan tugasnya. "Ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan yang ada di pembukaan UUD, yaitu adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya," janjinya.

Perayaan ulang tahun PKS ke-21 itu juga dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla juga hadir dan memberikan pidato. Selain petinggi PKS, petinggi Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat yang mendukung Anies sebagai capres juga turut hadir. 

Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. (tim redaksi)


#aniesbaswedan

#capreskoalisiperubahan

#calonpresiden

#pemilu2024

#pilpres2024

#PKS

#HUTPKS

#kaderPKS

Tidak ada komentar