BPKP Selesai Review Impor KRL Bekas Jepang, Keputusan Masih 50-50

Rangkaian KRL. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Perihal impor Kereta Rel Listrik (KRL) masih deadlock. Kementerian BUMN memastikan pemerintah akan mengambil jalan tengah perihal impor 10 KRL bekas asal Jepang.

Pasalnya, pemenuhan kapasitas angkutan penumpang KRL ditarget tahun ini. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, kebutuhan KRL harus menjadi pertimbangan lantaran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan mempensiunkan 10 rangkaian KRL pada 2023 dan 16 rangkaian KRL pada 2024.

Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun akan mendiskusikan rencana impor tersebut. Pembahasan harus dilakukan setelah BPKP menerbitkan hasil audit perlu tidaknya pemerintah mendatangkan 10 KRL bekas dari Jepang.

Berkas audit itu sudah diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Namun demikian, Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT KAI (Persero) dan KCI belum menerima berkas review tersebut.

"Saya belum terima dokumennya, nanti kita diskusikan dengan BPKP karena ini kan suatu hal yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Kita memahami kebutuhan untuk percepatan impor karena ini memang ada kebutuhan dari sisi kapasitas," ujar Tiko kepada wartawan, dikutip Kamis (6/4/2023).

Adapun laporan tim auditor internal negara berisikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan impor 10 rangkaian KRL. BPKP sendiri menilai impor kereta bekas tidak dapat dilakukan lantaran tidak memenuhi kriteria.

Tiko menilai isi rekomendasi BPKP tidak lantas membatalkan rencana impor 10 rangkaian moda transportasi kereta api itu. 

"Oh belum tahu, pastinya nggak (batal), kita belum tahu, karena saya belum lihat report-nya. Karena kan kita mesti melihat bahwa ini penting, jadi ada dua, dua-duanya berjalan," ulasnya.

Pihaknya masih akan menunggu dari temuan BPKP apa yang bisa dikawal. "Mungkin apakah masalah maintenance, apakah masalah sparepart, saya belum lihat," lanjut dia.

Sementara itu, Pengamat transportasi sekaligus akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, keputusan tersebut tidak cukup tepat. Dalam beberapa kesempatan, Djoko menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan trainset Jabodetabek, Indonesia perlu melakukan impor hingga 2025.

"Itu yang pernah saya usulkan beberapa waktu lalu, sampai 2025 impor, mulai 2025 produk PT INKA," ujar Djoko melansir merdekacom, Kamis (6/4/2023). Pertimbangan Djoko kala itu, salah satunya kebutuhan masyarakat terhadap KRL sangat tinggi. 

Dan kecepatan produksi dalam negeri belum cukup mengimbangi kebutuhan. Ia pun enggan menanggapi lebih lanjut terkait kabar hasil audit BPKP terhadap impor KRL bekas Jepang. 

Ia hanya berharap, impor tetap ada jika komunitas masyarakat terus bersuara mengenai urgensi pemenuhan trainset KRL Jabodetabek. Sedianya, keputusan pemerintah untuk meretrofit atau impor rangkaian kereta KRL Jabodetabek, disampaikan pada bulan Maret. 

Keputusan tersebut sesuai dengan target hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. "Nanti dua minggu lagi kita putuskan apakah itu retrofit apakah impor," ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia juga menyampaikan, saat rapat tadi juga membahas upaya pemerintah untuk memastikan kapabilitas perusahaan dalam hal pengadaan rangkaian KRL Jabodetabek ini. 

Namun, kebijakan pengadaan KRL Jabodetabek untuk tahun 2023, bisa mengkombinasi dua skema, antara retrofit ataupun impor. "Tapi kalau untuk pengadaannya diputuskan tadi audit dari situ nanti kita lihat untuk 2023 berapa yang akan diretrofit dan berapa yang akan impor. Ada opsi hybrid," tuntasnya. (tim redaksi)

#imporKRLbekasjepang

#BPKP

#menkomarvesluhutbinsarpanjaitan

#menperinagusgumiwangkartasasmita

#kebutuhanpenumpangKRL