Rencana Impor Gerbong KRL Eks Jepang Tuai Prokontra, Final Tunggu Hasil Review BPKP

Gerbong KRL. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Pro dan kontra mewarnai rencana impor 10 Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas asal Jepang. Wacana ini masih bergulir dan belum mencapai keputusan final.

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menilai impor perlu dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan kereta yang mendesak saat ini. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai salah satu pihak yang dapat memberikan izin impor memandang produksi kereta di dalam negeri masih bisa memenuhi kebutuhan KRL Commuter Line untuk KCI.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA belum siap memasok jumlah kereta sesuai kebutuhan yang diminta. Pasalnya, produksi gerbong transportasi massal itu membutuhkan waktu lama.

"INKA nggak siap untuk produksi dalam negeri, bukan harganya mahal," ujarnya, dikutip Kamis (30/3/2023). Ia mengaku, pemerintah dilematis lantaran kebutuhan layanan perjalanan bagi masyarakat sangat tinggi. 

Sementara itu, INKA sebagai BUMN penyedia jasa layanan transportasi kereta api membutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk bisa memenuhi permintaan KCI. KCI sendiri baru mengajukan kebutuhan KRL kepada INKA manakala perusahaan akan mempensiunkan 10 rangkaian KRL pada 2023 dan 16 rangkaian KRL pada 2024.

"Saat ini INKA, sesuai kebutuhan sekarang nggak bisa memenuhi, sementara KCI butuh, Kemenperin apakah kita nunggu INKA sampai mampu? atau kita impor? Dilemanya, kita serahkan ke Kemenperin, sementara kebutuhan kita akan gerbong (kereta) itu naik," bebernya.

Masih Direview BPKP

Rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengimpor KRL Bekas masih belum berlangsung. Pasalnya, saat ini pihak KCI masih menunggu kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi hasil rapat di Kemenko Marves tanggal 6 Maret isinya adalah bahwa proses impor KRL bukan baru masih dalam tahap review oleh BPKP," ujar Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo, dikutip Kamis (30/3/2023).

Menurut dia, saat ini tim BPKP dan KCI telah bertemu dengan tim di Jepang yang memasok KRL ke dalam negeri. Didiek menyebut, tim tersebut sudah melihat bahwa KRL yang akan diimpor sebenarnya masih beroperasi.

"Dan, melihat sendiri bahwa kereta-kereta yang akan diimpor itu masih beroperasi hingga sekarang," ucap dia. Namun demikian, ia memastikan, perseroan tetap menunggu kajian dari BPKP itu selesai. 

Kemudian, baru melangsungkan impor KRL dari Jepang. "Sehingga, memang apa yang menjadi catatan rapat di Kemenko Marves ini menjadi review oleh BPKP dan saat ini KAI dan KCI masih menunggu hasil review dari BPKP," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, BPKP juga akan diberangkatkan ke Jepang untuk mengaudit terkait harga KRL bekas dan siapa yang menjualnya.

"BPKP yang akan kesana, sepuluh hari dia (BPKP) harus beri laporan ke kami. Ke Jepang ya segera saja," ujarnya. (tim redaksi)

#prokontraimporKRLbekas

#rencanaimporKRLbekasdarijepang

#BPKP

#kemenkomarves

#kemendag

#menkomarves

#luhutbinsarpandjaitan

#PTKCI