Hasil Survei Kepercayaan Publik ke Polri Naik, Ketua Umum KNPI: Bukti Keseriusan Kapolri Berbenah!

Kapolri Listyo Sigit Prabowo berinteraksi dengan masyarakat. Foto: net

WELFARE.id-Peningkatan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tberdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada periode Februari 2023.

Dalam survei tersebut, kepercayaan publik terhadap kepolisian membaik.

Hasil survei itu diapresiasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang mengakui kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus semakin membaik. 

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan hasil survei itu menunjukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serius membenahi internal lembaga yang dia pimpin.

"(Membaiknya kepercayaan publik) ini berkat Kapolri yang serius dalam benah-benah internal, seperti kasus Sambo tidak ada yang ditutup-tutupi, disikat," terang Haris Pertama dikutif Rabu (29/3/2023).

"Ada kasus narkoba yang menjerat jenderal bintang dua (Teddy Minahasa, Red). Habis itu, banyak beberapa kasus lagi yang mencoreng nama Polri, seperti calon penerimaan Bintara di Jawa Tengah tapi ditangani tuntas," paparnya juga. 

Haris juga mengatakan, upaya reformasi polisi yang dilakukan Jenderal Sigit selaras dengan visi misi yang dicanangkan Polri yakni 'Reformasi bentuknya Presisi'.

Kendati demikian, dirinya mengingatkan, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh Jenderal Sigit guna meraih kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tersebut.

Dia mencontohkan, dengan adanya penanganan beberapa kasus yang masih mandek dan menjadi perhatian publik.

"Kita ingin Polri benar-benar dipercaya kembali oleh masyarakat sehingga penegakan hukum di Indonesia oleh Polri sebagai ujung tombak benar-benar bisa buat Indonesia menjadi negara hukum," paparnya juga. 

Karena itu, saran Haris juga, Polri membuat sistem yang memungkinkan laporan masyarakat dapat terpantau secara daring (online) dan langsung (live). Dengan demikian, transparansi penanganan perkara di kepolisian benar-benar terjadi.

"Jadi, Polri hari ini harus buat suatu sistem yang memang memungkinkan perkembangan kasus yang berdasarkan laporan masyarakat di-upload sehingga diketahui publik. Setidaknya diketahui pelapor," paparnya lagi. 

"Jadi, bukan penyelidikan-penyidikan (yang terbuka). Itu harus ditutupi. Tapi, jalannya proses itu minimal pelapor bisa tahu dan bisa diakses instansi lain seperti Kompolnas sehingga mempersempit ruang bagi oknum-oknum yang ingin menggerus institusi Polri," papar Haris lagi. 

Haris juga melanjutkan, membaiknya kinerja Polri mesti diikuti oleh lembaga Kejaksaan serta Kehakiman dan pengadilan.

Baginya, meningkatnya kinerja ketiga lembaga penegak hukum tersebut bakal berdampak dengan penutupan lembaga sementara (ad hoc) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuat untuk menangani korupsi.

"Ketiga institusi hukum ini harus meraih kepercayaan masyarakat. Efeknya adalah lembaga ad hoc bisa dibubarkn dengan sendirinya. Jadi, kalau tingkat kepercayaan masyarakat rendah sekali, ukan hanya KPK yang tercipta, mungkin nanti ada lembaga lain yang dikehendaki dibentuk oleh masyarakat," tandasnya juga. (tim redaksi)

#kepolisian

#polri

#kinerjameningkat

#hasilsurvei

#indikatorpolitikindonesia

#knpi

#ketuaumumknpi

#harispertama