Breaking News

Gaya Hidup Hedon, KNPI Serukan Menkeu Sri Mulyani Copot Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai

Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Foto: net

WELFARE.id-Terjadinya kasus penganiayaan berat terhadap David yang merupakan anak Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor oleh anak pejabat eselon III Dirjen Pajak, Mario David Satrio, menguak gaya hidup hedonisme pejabat negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tak ayal, gaya hidup para pegawai Kemenkeu terus menjadi sorotan publik usai terjadinya kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo.

Bukan cuma itu, masyarakat juga turut menyoroti Kepala Bea dan Cukai Daerah Istimewa Jogjakarta Eko Darmanto, yang dikabarkan sering pamer harta kekayaan di media sosial (medsos) Instagram pribadinya.
Menanggapi itu, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berani mencopot pejabat Kemenkeu yang bergaya hedon, termasuk Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Bea Cukai Askolani.

"Bila perlu seluruh pejabat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai diperiksa asal usul kekayaannya yang tidak wajar secara transparan kepada publik," kata Haris melalui siaran persnya, Jumat (3/3/2023).
Tak hanya itu, Haris juga meminta kader KNPI agar menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar boikot membayar pajak jika tidak ada tindakan tegas dari Sri Mulyani terhadap para anak buahnya.
Haris turut mendorong KPK dan Kejagung agar bertindak tegas mengusut harta jumbo para pejabat Kemenkeu.
"Ulah mereka telah menodai kepercayaan masyarakat yang selama ini taat membayar pajak. Jangan hanya berdasarkan laporan LHKPN tapi harus detail berdasarkan asal usulnya," kata Haris. 

Haris berpandangan, kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto, dua pejabat level eselon III itu membuka mata publik betapa ironisnya kehidupan glamor pejabat Kemenkeu.
"Mereka tidak peka dengan gaya hedon dan glamor kehidupannya di tengah masyarakat kita sedang bangkit dalam keterpurukan pasca pandemi Covid-19," kata Haris juga. 

Haris juga mengatakan persoalan kehidupan glamor dan harta kekayaan tidak wajar pejabat Kemenkeu ini bisa menjadi pintu masuk pentingnya reformasi birokrasi Kemenkeu.
"Berarti ada yang salah dalam sistem birokrasinya, tunjangan kinerja mereka sudah besar tapi harta aktual dengan laporan LHKPN sangat berbeda," kata Haris. 
Haris juga menekankan, apabila Sri Mulyani tidak berani memecat para pejabat bermasalah lebih baik dia mundur saja sebagai Menkeu.

"Silahkan mundur saja bu, rakyat sudah lelah dibohongi terus," tandas Haris juga. (tim redaksi)

#knpi
#dppknpi
#ketuaumumknpi
#harispertama
#beadancukai
#dirjenpajak
#menkeu
#srimulyani

Tidak ada komentar