Breaking News

Dipanggil DPR, Dirut Pertamina Tegaskan Depo Plumpang Tak Mungkin Dipindah dalam Waktu Dekat

RDP Komisi VII DPR bersama Dirut Pertamina 

WELFARE.id-Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, kemarin, Kamis, (16/3/2023). Salah satu bahasan yang disoroti yakni lahan warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan Depo Pertamina Plumpang tidak mungkin dipindahkan dalam waktu dekat.  

Diprediksi akan menjadi masalah besar bila Depo ditutup atau dipindahkan, karena dapat mempengaruhi pasokan BBM dan elpiji ke masyarakat.  "Kita tidak mungkin menutup atau memindahkan hari ini Plumpang, karena Plumpang merupakan 15 persen stok nasional," ujarnya. 

Depo Pertamina Plumpang menyuplai BBM untuk 19 kota/kabupaten dan elpiji untuk 22 kota/kabupaten. Apabila Depo tersebut ditutup, maka akan menimbulkan masalah besar. "Pertamina sejak tiga tahun lalu sudah merencanakan untuk membangun terminal tambahan yag disebut multi purpose terminal di Kalibaru," lanjutnya. 

Nicke pun menjelaskan sejarah kepemilikan Depo Plumpang, Jakarta Utara, tersebut. Ia menuturkan, mulanya pada tahun 1971 pihak Pertamina melakukan pembebasan lahan.  

Tanah tersebut dibeli dari PT Mastraco seluas 153 hektare, yang kemudian sekitar 72 hektare dibangun untuk terminal Pertamina. 

Setelah itu mulailah dilakukan pembangunan hingga beroperasi pada tahun 1974. Sementara lahan kosong di area sekitar mencapai 82 hektare. "Nah, kita bisa lihat bahwa sebelumnya memang hamparan tanah seluas 153 hektare, yang di kotak kuning itu adalah area terminal dengan luas sekitar 72 hektare dan sisanya lahan kosong sekitar 82 hektare," tukasnya. 

Lalu, pada tahun 1976, lanjutnya, Mendagri mengeluarkan penetapan area tersebut adalah diperuntukkan untuk pembangunan instalasi minyak. Namun seiring berjalannya waktu, kata dia, mulai bermunculan permukiman warga pada tahun 1987. 

"Jadi secara kronologis dari kepemilikan atas tanah ini sendiri ini dilakukan pembelian di tahun 1971 dari PT Mastraco seluas 153 hektare dan tahun 1976 Mendagri mengeluarkan penetapan area itu adalah diperuntukkan untuk instalasi minyak. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang 2023 sudah sangat padat di mana di pagar pembatas di situ sudah nempel penghuni warga," imbuhnya. 

Diketahui, pada Jumat malam, 3 Maret 2023, Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, kembali mengalami kebakaran besar. 25 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka bakar. Rumah-rumah penduduk sekitar juga banyak yang hangus terbakar. Kejadian ini juga bukan kali pertama terjadi di Depo tersebut. (tim redaksi) 

#rdp
#dpr
#pertamina
#depopertamina
#depoplumpang

Tidak ada komentar