Breaking News

Buntut Macet 22 Jam di Jambi, DPR RI Putuskan Tutup Jalan Nasional Bagi Angkutan Tambang

Kemacetan parah selama 22 jam di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Provinsi Jambi pada (28/2/2023) lalu. Foto: net

WELFARE.id-DPR RI melalui Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan, memutuskan agar pemerintah segera menutup jalan nasional untuk mobil angkutan tambang di Provinsi Jambi.

Keputusan itu diambil pasca peristiwa kemacetan parah hingga 22 jam yang terjadi di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Provinsi Jambi pada 28 Februari 2023 hingga 1 Maret 2023. 

Pada peristiwa itu seorang pasien yang berada dalam ambulans dinyatakan meninggal dunia, akibat tidak dapat melintasi kemacetan sepanjang 15 kilometer (km).

”Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan pertambangan batu bara sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Parlemen, Rabu (29/3/2023).

Sebelum keputusan itu diambil, Lasarus mengatakan penutupan jalan bagi angkutan tambang dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum. Pasalnya aktivitas mobil truk pengangkut hasil tambang berupa batu bara di jalan nasional Jambi. 

Sejauh ini telah banyak melanggar aturan yang berlaku, seperti aturan dimensi di volume tonase angkutan.

"Dari awal saya sudah katakan kalau untuk kasus seperti ini hukum tidak ditegakan gak ada jalan keluarnya dan kita harus berani, jadi kesimpulan nya tunggal saja. Menutup jalan bagi seluruh perusahaan tambang yang melintasi jalan ini," tegas Lasarus.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, penutupan atau pelarangan mobil angkutan tambang untuk melintasi jalan nasional itu berlaku hingga adanya solusi yang diciptakan dalam mengakomodir keberadaan dari mobil angkutan tambang dengan tonase besar.

"Mobil perusahaan tambang lewat sini (jalan nasional Jambi) boleh, tetapi daya dukung jalan harus ditingkatkan sesuai dengan tonase yang dipakai, dan biayanya ditanggung oleh perusahaan tambang itu, ketentuan ini jelas menurut Undang-undang," papar Lasarus juga.

Sebelumnya pada 28 Februari 2023 hingga 1 Maret 2023, telah terjadi kemacetan sepanjang 15 km di Jalan Nasional Tembesi, Provinsi Jambi. Akibatnya ribuan kendaraan terpaksa terjebak kemacetan hingga 22 jam lamanya. 

Selain itu satu orang pasien yang berada dalam ambulans dan turun terjebak pada kemacetan itu dinyatakan meninggal dunia.

Adapun penyebab kemacetan ini diduga akibat padatnya truk angkutan batu bara yang mencapai sekitar 8.300 hingga 11.500 unit. Truk ini melintasi jalan nasional, karena jalur khusus belum dibangun.

Tidak hanya padatnya truk angkutan tambang, kondisi sekitar jalan itu juga memburuk karena hujan lebat yang membuat terjadinya beberapa banjir di ruas jalan tersebut. (tim redaksi)


#kemacetanparah
#jalurtambang
#jalannasional
#DPRRI
#komisiV
#RDP
#kementerianPUPR
#kemenhub

Tidak ada komentar