Utang RI Membengkak Jadi Rp7,754 Triliun, SMI: Masih Sehat

Utang negara. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah hingga akhir Januari 2023 mencapai Rp7.754,98 triliun. Posisi utang tercatat naik 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat Rp6.919,15 triliun dan jika dibandingkan periode Desember 2022 juga mengalami kenaikan dari posisi Rp7.733,99 triliun.

Adapun utang periode Januari memiliki rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,56 persen. Sepanjang 2022, total utang pemerintah sebesar Rp7.733,99 triliun. 

Lebih rinci, posisi utang yang sebesar Rp7.754,98 triliun, terdiri dari 88,9 persen dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan 11,1 persen dalam bentuk pinjaman. Untuk utang dari SBN tercatat Rp6.894,36 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp5.519,27 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara sebesar Rp4.480,31 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.038,96 triliun. 

Kemudian utang denominasi valas Rp1.375,09 triliun terdiri surat utang negara Rp1.057,63 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp317,46 triliun. Lebih lanjut, untuk sisi pinjaman tercatat Rp860,62 triliun dengan pinjaman dalam negeri Rp21,68 triliun dan pinjaman luar negeri Rp838,94 triliun. 

Berdasarkan mata uang, utang pemerintah berdenominasi rupiah mendominasi dengan proporsi 71,45 persen. Hal itu diklaim sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, tidak ada negara yang terbebas dari utang sama sekali. "Yang disebut sehat, 39% itu sehat sebetulnya. Anda terobsesi sehat tuh dianggapnya sehat itu nggak ada utang, nggak ada. Semua negara mau Brunei Darussalam, Saudi Arabia dia punya utang," paparnya, dikutip Selasa (28/2/2023).

Sri Mulyani mengakui, pandemi COVID-19 membuat utang pemerintah bengkak dan diikuti dengan pelebaran defisit APBN. Tanpa berlama-lama, pemerintah segera melakukan berbagai langkah optimalisasi penerimaan agar defisit APBN dan utang mengecil.

Sri Mulyani menyebut pihaknya telah melakukan pengelolaan keuangan negara secara baik. Sebab, kenaikan utang juga diikuti dengan pendapatan negara yang meningkat baik melalui pajak hingga bea cukai.

"Kalau kita bicara tentang pengelolaan utang, itu identik dengan mengelola seluruh APBN kita. Kalau kita ingin utang menurun, pada saat economy boom kita collect penerimaan negara itu harus reform perpajakan apakah itu PPh untuk orang pribadi, PPh untuk korporasi, PPh untuk PPN, pajak, ekspor, bea masuk, bea keluar, royalti kita kumpulkan, pajak bumi bangunan kita kumpulkan semuanya untuk membiayai sisi belanja," rincinya.

Menurutnya, pemerintah melakukan pengelolaan utang dengan risiko yang terkendali. Barometernya antara lain, melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo. (tim redaksi)

#utangnegara

#menterikeuangansrimulyaniindrawati

#menkeu

#rasioutang

#utangRI