Breaking News

UU Ekstradisi RI-Singapura Disahkan, Permudah Tangkap Buronan Maling Aset Negara

Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Presiden Singapura Lee Hsien Loong. Foto: Ilustrasi/ Dok.Biro Setpres

WELFARE.id-Babak baru hubungan diplomasi antara Indonesia-Singapura terjadi. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No 5/2023 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

Ratifikasi undang-undang ekstradisi terkait pengembalian buronan dari Indonesia yang lama sembunyi di negeri singa tersebut bisa segera direalisasikan. "Diatur antara lain, kesepakatan para Pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan," demikian dikutip dari UU No.5/2023.

RUU ekstradisi sebelumnya, merupakan hasil tindak lanjut Leaders Retreat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long di Bintan, Kepulauan Riau pada Februari 2022. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan PM Lee sepakat untuk kembali membahas isu-isu strategis antara dua negara tersebut, termasuk isu ekstradisi buron asal Indonesia.

Ekstradisi menjadi isu yang paling sensitif salam hubungan diplomatik kedua negara. Aparat penegak hukum di Indonesia kerap mengalami kendala karena setidaknya sebelum UU ini disahkan, Indonesia dan Singapura sama sekali tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

Ketiadaan aturan tersebut kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan atau buron penegak hukum Indonesia untuk bersembunyi di Singapura. Para buron, termasuk para obligor Bantuan Likuiditas Indonesia (BLBI), banyak yang memiliki alamat bahkan aset di negeri singa tersebut. 

Aset-aset itu telah beranak pinak dengan nilai yang cukup fantastis. Menanggapi goal dari UU tersebut, anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono kepada wartawan mengatakan, UU itu akan menutup ruang gerak para pelaku kriminal di Indonesia. 

Sebab, para pelaku kriminal di Indonesia sering menjadikan negara Singapura sebagai tempat pelarian dan tempat pencucian uang. "Dengan adanya undang-undang ini semakin menutup ruang gerak para kriminal ataupun mereka yang telah melanggar undang-undang untuk bisa segera ditangkap," yakinnya, dikutip Jumat (20/1/2023).

Selama ini, kata Dave, warga negara Indonesia dipermudah masuk ke Singapura tanpa menggunakan visa dan waktu tinggal juga dibebaskan bisa sampai satu bulan lebih. Oleh sebab itu, aturan tersebut bisa menutup ruang gerak para pelaku kejahatan untuk melenggang bebas.

"Awalnya mereka lari itu karena memang seperti dijelaskan bahwa sudah untuk orang Indonesia masuk kesana tanpa membutuhkan visa dan juga bebas tinggal selama satu bulan lebih," bebernya. Politisi Partai Golkar ini berharap, adanya UU Ekstradisi ini bisa mempermudah komunikasi antara aparat penegak hukum Indonesia dengan Singapura untuk menangkap para pelaku kriminal. 

Baik itu korupsi ataupun kejahatan lainnya yang hendak kabur ke Singapura. "Dengan adanya perjanjian ini kita harapkan akan semakin intens komunikasi antara sesama lembaga aparat penegak hukum untuk melakukan pengajaran dan juga menunjukkan bagi mereka yang melarikan diri dan juga melarikan asetnya," harapnya.

Dave menjelaskan, kerja sama ini juga sampai cara tepat untuk menyelamatkan aset negara yang dicuri. "Kenapa, karena selain menangkap fisik juga adalah hasil curian mereka itu kembali dijarah untuk dikembalikan ke negara atau ke masyarakat," jelasnya.

Untuk itu, dia mengingatkan aparat penegak hukum serius melaksanakan amanat UU Ekstradisi demi menyelamatkan aset-aset negara dari para pelaku kriminal. "Apakah ini akan berhasil atau tidak tentu ini tergantung dari seberapa keseriusan aparat penegak hukum dalam melaksanakan amanat undang-undang ini. Tentu perlu progres dan juga turunan-turunannya dari pada peraturan ini, sehingga permasalahan teknis itu bisa segera terselesaikan," tuntasnya. (tim redaksi)

#UUekstradisi
#indonesia
#singapura
#pencucianuang
#buronan
#pengembalianasetnegara

Tidak ada komentar