Skandal Dokumen Rahasia di Rumah Joe Biden, House Representative Bentuk Panel Penyelidikan
WELFARE.id-Skandal penemuan dokumen negara di perpustakaan pribadi rumah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berbuntut panjang. Pasalnya, selain diselidiki FBI skandal itu juga membuat House of Representative atau DPR AS bertindak.
Komisi Hukum House of Representative AS membuka penyelidikan pada kejadian ditemukannya dokumen rahasia era mantan presiden Barack Obama di kediaman Presiden Joe Biden di Delaware dan bekas kantornya di Washington.
Saat ini House of Representative dikuasai Partai Republik yang merupakan lawan politik Presiden Biden yang berasal dari Partai Demokrat.
Panel yang di ketuai anggota House Representative dari Partai Republik Jim Jordan sudah mengirim surat ke Jaksa Agung Merrick Garland untuk meminta semua dokumen dan komunikasi antara Departemen Kehakiman, FBI dan Gedung Putih mengenai penemuan dokumen itu.
Selain itu juga, Jordan juga meminta semua informasi mengenai keputusan Garland yang memilih Robert Hur sebagai dewan khusus yang mengawasi kasus penemuan dokumen negara tersebut.
Sebelumnya pada Kamis (12/1/2023) lalu, Gedung Putih mengakui dokumen rahasia saat Biden menjabat sebagai wakil presiden ditemukan di garasi rumahnya di Delaware.
Pengumuman ini disampaikan setelah pada Senin (9/1/2023) pemerintah mengkonfirmasi dokumen lain ditemukan di lemari tertutup di kantor yang pernah Biden gunakan di Washington.
Pada awal pekan ini penasihat presiden Richard Sauber mengatakan dokumen-dokumen di kantor itu ditemukan pada 2 November 2022 lalu. Pengumuman disampaikan setelah CBS News melaporkan terdapat dokumen rahasia yang ditemukan di sana.
Pada Kamis lalu Garland mengatakan dokumen itu ditemukan pada 20 Desember 2022. Pengacara pribadi Biden memberitahu Departemen Kehakiman dokumen yang lain ditemukan di rumah Biden di Wilmington.
Pengumuman ini disampaikan satu hari setelah NBC News melaporkan dokumen lain ditemukan di lokasi kedua di kediaman Biden.
Dikutip dari NBC News, dalam pernyataannya, Jumat (13/1/2023), Jordan dan anggota House Representative Mike Johnson yang juga dari Partai Republik mempertanyakan apakah Departemen Kehakiman dengan aktif "menutupi" penemuan dokumen negara pada November 2022 dari publik.
Dalam suratnya Jordan dan Johnson menuduh tindakan Departemen Kehakiman "menyimpang dari tindakan pada situasi yang sama" sebab Garland menyetujui penggeledahan dokumen pemerintah di rumah mantan Presiden Donald Trump di Florida pada Agustus tahun lalu.
"Meski sudah terdapat bukti, Presiden Trump bekerja sama dengan sukarela," kata Jordan Johnson dalam surat itu. Surat itu tidak mencatat Departemen Kehakiman telah menyelidiki kasus Trump selama berbulan-bulan sebelum mengeluarkan surat penggeledahan.
Trump juga tidak menyerahkan dokumen yang bertanda rahasia yang diminta Departemen Kehakiman.
Garland tidak membahas dua kasus tersebut secara terbuka sampai interaksi antara presiden dan mantan presiden dengan Departemen Kehakiman.
Jordan dan Johnson kembali meminta informasi tentang penyelidikan terhadap Trump tahun lalu ketika komite kehakiman House Representative dikuasai Partai Demokrat.
"Pada 15 Agustus 2022 Komite Republik menulis pada Anda dan Direktur FBI Christopher Wray meminta dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penggeledahan FBI ke kediaman presiden Trump. Departemen dan FBI gagal mematuhi permintaan ini. Permintaan kami masih bertahan," kata mereka dalam surat tersebut.
Dalam suratnya juga, Jordan dan Johnson meminta Garland mengabulkan semua permintaan mereka pada 27 Januari 2023 lalu. Departemen Kehakiman mengkonfirmasi menerima surat tersebut tapi menolak memberikan komentar lebih lanjut kepada media. (tim redaksi)
#skandal
#suratrahasianegara
#presidenjoebiden
#houseofrepresentative
#penyelidikan
#fbi
#kejaksaanagungamerika
#gedungputih
Tidak ada komentar