Breaking News

Sidang Gugatan Class Action Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Mulai Bergulir

Keluarga korban kasus gagal ginjal akut dalam sidang class action perdana di PN Jakpus (net) 

WELFARE.id-Sidang gugatan class action terkait anak-anak yang meninggal karena obat sirup yang tercemar dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023). 

Keluarga korban gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) itu menuntut keadilan atas kasus tersebut. Sidang itu dimulai dengan mendengarkan gugatan perwakilan keluarga para korban yang menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi dari instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan farmasi. 

Sekitar 200 anak telah meninggal karena cedera ginjal akut di Indonesia sejak tahun lalu dan pihak berwenang mengatakan dua senyawa kimia, etilena glikol dan dietilen glikol, yang ditemukan dalam beberapa obat parasetamol berbentuk sirop, terkait dengan penyakit tersebut. 

Kedua senyawa tersebut sering digunakan sebagai bahan antibeku, cairan rem dan untuk keperluan aplikasi industri lainnya, tetapi juga sebagai alternatif yang lebih murah untuk gliserin pada beberapa produk farmasi. 

Fungsi gliserin, senyawa pelarut atau pengental di banyak sirop obat batuk, dapat diganti dengan etilena glikol dan dietilen glikol namun kedua senyawa itu bisa sangat beracun pada kadar tertentu dan dapat menyebabkan cedera akut pada ginjal. 

Pihak berwenang telah melarang penjualan beberapa sirop obat batuk dan mengambil tindakan hukum terhadap beberapa perusahaan farmasi produsen obat batuk yang diduga mengandung bahan berbahaya tersebut. 

Perwakilan keluarga korban, Safitri mengungkapkan,  alasan pengajuan gugatan agar ada efek jera terhadap pihak yang terlibat dalam GGAPA. Safitri kehilangan satu orang anaknya karena mengalami GGAPA. "Tidak menutup perasaan kami sebagai orang tua, terkhusus saya wakili anak yang meninggal agar ada sanksi, efek jera yang didapatkan para pihak terkait. Ini bukan sekadar kembalikan anak kami, tapi ada hak anak kami semasa hidup yang dilanggar," ujarnya dikutip Rabu (18/1/2023). 

Diketahui, 25 keluarga korban sepakat mengajukan gugatan class action. Gugatan dengan nomor perkara 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu didaftarkan pada 15 Desember 2022. Gugatan ini ditujukan kepada sebelas pihak, yakni PT Afi Farma Pharmaceutical Industry, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, PT Megasetia Agung Kimia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, PT Samudera Chemical dan Kemenkeu (Turut Tergugat). 

Awan Puryadi, pengacara para keluarga tersebut mengatakan, mereka masing-masing menginginkan kompensasi hingga Rp3,4 miliar. 

Tercatat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan terdapat total 269 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia yang tercatat per 26 Oktober 2022. Dari total angka tersebut, sebanyak 73 kasus masih dirawat, 157 kasus meninggal dunia, dan sembuh 39 kasus.  

Namun, majelis hakim PN Jakpus memutuskan menunda sidang gugatan class action GGAPA pada Selasa (17/1/2023). Sidang ditunda karena sebagian besar tergugat tidak hadir.  "Majelis akan memanggil lagi lewat juru sita PN Jakarta Pusat untuk dipanggil lagi di persidangan yang akan dilaksanakan pada Selasa 7 Februari 2023," kata hakim ketua Yusuf Pranowo dalam sidang perdana itu. 

Pada sidang kali ini, Majelis Hakim hanya memeriksa legal standing penggugat dan tergugat dalam perkara ini. Sidang sempat tertunda sekitar tiga jam dari jadwal pukul 10.00 WIB menjadi baru dimulai pukul 13.00 WIB.  

Pihak penggugat terdiri dari tiga kelompok. Kelompok I yang terdiri dari 17 orang dengan kasus anak meninggal menghadiri sidang tersebut. Kelompok II hanya hadir sebagian dan kelompok III yang merupakan seorang warga Kalimantan Selatan berhalangan hadir.  "Diharuskan kehadiran untuk ketua kelompok (di sidang berikutnya)," sebut Yusuf.  

Sedangkan, dari tergugat yang hadir hanya dari pihak PT Afi Farma Pharmaceutical Industry, PT Tirta Buana Kemindo, BPOM, Kementerian Kesehatan.  "Kepada para pihak yang sudah hadir diminta hadir lagi tanpa surat panggilan," tukasnya. 

Adapun, pihak tergugat dari PT Universal Pharmaceutical Industry, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, dan PT Megasetia Agung Kimia, CV Samudra Chemical, dan pihak turut tergugat Kemenkeu tidak hadir dalam sidang perdana ini.  "Ketua kelompok harus hadir dalam sidang selanjutnya karena nanti pihak tergugat akan menanggapi kelompok ini, belum masuk materi perkara," pungkasnya. (tim redaksi) 

#gagalginjalakut
#classaction
#classactionkasusgagalginjalakut
#obatsiruptercemar
#pnjakpus

Tidak ada komentar