Breaking News

Royalti 0% Bagi Pengusaha Batu Bara, Perppu Ciptaker Justru Datangkan Cuan?

Pertambangan batu bara. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang disahkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 ternyata menguntungkan bagi pengusaha batu bara. 

Aturan baru yang tercantum dalam Pasal 128A itu dinilai memberi kemudahan para pelaku usaha batu bara untuk melakukan hilirisasi lewat insentif pengenaan iuran produksi atau royalti 0%. 

Royalti 0% bagi perusahaan batu bara yang melakukan hilirisasi batu bara di dalam negeri dan telah terdaftar melakukan kegiatan hilirisasi di kementerian ESDM. Kegiatan hilirisasi dapat meliputi gasifikasi batu bara, peningkatan kadar batu bara, pembuatan batu bara kokas, hingga pembuatan briket. 

Research & Consulting PT Infovesta Utama Nicodimus Anggi mengatakan, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan hilirisasi akan diringankan bebannya. Sebab perusahaan tidak perlu membayarkan iuran produksi lagi. 

"Hal ini dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Kebijakan ini tentunya akan semakin membuat emiten mempunyai competitive advantage dibanding emiten yang belum melakukan hilirisasi dan bisa semakin dilirik investor,” ujar Nico melansir Katadata.co.id, Rabu (4/1/2023).

Adapun proyeksi harga batu bara global diprediksi masih akan naik di tahun ini, namun kemungkinan besar tidak akan semenarik tahun 2022. "Kenaikan harga batu bara diperkirakan didorong oleh tingginya demand saat musim dingin, konflik geopolitik Rusia Ukraina, serta re-opening Tiongkok yang berpotensi mendorong demand terhadap komoditas global semakin tinggi karena Tiongkok termasuk konsumen komoditas terbesar di dunia,” lanjut Nico.

Nico juga merekomendasikan beberapa saham batu bara untuk dibeli yakni, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dengan target resistance 1.225 dan support 1.050, PT Indika Energy Tbk (INDY) dengan target resistance 2.870 dan  support 2.670, dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan target resistance 3.840 dan support 3.660. Sementara itu, Analis Henan Putihrai dari Sekuritas Ezaridho Ibnutama memberikan rating overweight untuk industri batu bara termal Indonesia. 

Adapun alasannya adalah, perusahaan batu bara Indonesia meraup laba dari lonjakan ASP.  Selain itu, Indonesia menjadi pemasok global yang dapat diandalkan karena produksinya tidak begitu terhalang oleh La Nina, tidak seperti Australia.

"Lalu industri batu bara termal Indonesia sudah punya pasar di Asia dan Eropa selama paruh kedua 2022 menyusul ketegangan geopolitik di Eropa,” ujar Ezar dalam risetnya. 

Adapun saham pilihan Ezar adalah PT Indika Energy Tbk (INDY) sebagai pilihan utama  dengan target harga Rp3.700. Sebab, puncak harga batu bara yang terjadi tahun ini akan menurun dan harga batu bara akan stabil tahun depan.

"INDY telah mengurangi ketergantungan pada batu bara dan berfokus pada bisnis energi hijau, seperti kendaraan listrik (EV),” imbuhnya. Sebatas informasi, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) telah diterbitkan. 

Dalam Perppu tersebut pemerintah mengatur terkait pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Dalam aturan Pasal 128A ayat 1 disebutkan pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi produksi yang melakukan pengembangan atau pemanfaatan batu bara dalam Pasal 102 ayat (2) dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara.

"Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara pada ayat 1 untuk kegiatan pengembangan atau pemanfaatan batu bara dapat berupa pengenaan iuran produksi/royalti sebesar 0%," tulis pasal 128A ayat 2, dikutip Rabu (4/1/2023).

Tak cuma itu, ada juga perubahan pada pasal 162 yaitu menjadi, setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b dan pasal 136 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100 juta. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 38/PUIU 7/2009.

Airlangga menjelaskan, putusan MK terkait UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan inkonstitusional telah mempengaruhi aktivitas dunia usaha di dalam dan luar negeri. "Mereka (dunia usaha) menunggu keberlanjutan UU Cipta Kerja," ucapnya.

Airlangga mengklaim, dibutuhkan kepastian untuk mengejar target investasi yang ditetapkan. "Kita sudah mengatur budget defisit di bawah 3% dan mengandalkan investasi. Jadi tahun depan investasi kita naik Rp200 triliun ini penting kepastian hukum diadakan. Sehingga dengan Perppu diharapkan kepastian hukum bisa terisi," paparnya.

Menko Polhukam Mahfud MD juga membela terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini karena alasan mendesak. Sesuai putusan MK No 138 PUU 2009. 

Alasan dikeluarkan Perppu karena kebutuhan mendesak, kegentingan memaksa untuk menyelesaikan masalah secara cepat dengan UU. Sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memberi kepastian.

"Lalu prosedur hukum ini tidak bisa dibahas secara normal melalui tahap satu, tahap sekian lagi dan seterusnya," jelasnya. Menurutnya, diundangkannya Perppu Nomor 2 ini didasarkan pada alasan mendesak yaitu untuk dampak perang Ukraina yang secara global dan nasional mempengaruhi negara lain termasuk Indonesia yang menghadapi ancaman inflasi, stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, geopolitik dan krisis pangan. (tim redaksi)

#pertambanganbatubara
#tambangbatubara
#perppuno2ciptakerja
#minerba
#kepastianinvestor
#situasidarurat
#dampakperangukrainarusia

Tidak ada komentar