Breaking News

Presiden Tugaskan 3 Menteri, Kumpulkan WNI Korban HAM Berat

Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Presiden RI Joko Widodo menugaskan tiga menteri mengumpulkan warga negara Indonesia korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang ada di Eropa Timur dalam rangka pemulihan hak. 

"Sementara ini saya, Menlu, dan Menkumham (yang ditugaskan),” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kepada wartawan, mengutip kanal YouTube Kepresidenan, Selasa (17/1/2023).

Ia menambahkan, nantinya para korban akan dikumpulkan di Genewa Swiss, Amsterdam Belanda, atau di Rusia. Mahfud menegaskan, para korban memiliki hak sebagai warga negara Indonesia.  

“Pak Menkumham bersama bu Menlu dan saya ditugaskan untuk menyiapkan hal itu. Sehingga nanti pesannya juga ada di luar negeri dan tim ini tidak main-main,” tegasnya.  

Sementara itu, Presiden Jokowi, akan langsung menemui para korban atau kerabatnya yang ada di tanah air seperti di Aceh, Papua, dan Lampung. Menurutnya, Presiden akan memberikan santunan kepada seluruh korban pelanggaran HAM berat. 

“Ya semua lah pokoknya dan bukan hanya korban G30S, korban-korban lain juga kita santuni,” ujarnya.  

Mahfud mengaku, membagikan tugas kepada sejumlah menteri dan lembaga serta memberikan target atau batas waktu bagi mereka untuk menyelesaikan masing-masing tugasnya. "Nanti akan dibagi tugas oleh Presiden. 

Menteri A (misalnya) melakukan rekomendasi nomor sekian atau jenis pemulihan nomor sekian, Menteri B nomor sekian, Menteri C nomor sekian, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) nomor sekian, dan seterusnya. Dibagi tugasnya dan diberi target waktu," rincinya.

Apabila tugas yang telah ditentukan tidak terlaksana pada waktu yang ditentukan, lanjutnya, pemerintah akan membentuk satuan tugas dalam mengawal efektivitas pemulihan para korban pelanggaran HAM berat. Satgas itu akan melaporkan kepada Presiden setiap pelaksanaan pemulihan yang dilakukan, perkembangan, dan masalah yang mereka hadapi. 

"Satgas itu nanti sementara ini disepakati juga berkantor di Kemenko Polhukam. Meskipun saya sendiri (menilai) seharusnya sih ini di Kantor Menkumham, tapi di sana banyak sekali pekerjaannya, tidak apa-apa. Kami bantu karena ini bentuknya koordinasi. Itu pun nanti kami usulkan alternatif-alternatif pembanding kepada Presiden, siapa orangnya dan tempatnya di mana untuk mengawal ini," jelas Mahfud.  

Sebelumnya pada Rabu (11/1/2023) lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan, bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal itu disampaikan setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu yang diwakili Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengaku telah membaca secara seksama laporan dari Tim PPHAM tersebut, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu.

Ke-12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003. (tim redaksi)

#presidenjokowidodo
#pelanggaranHAMberat
#menkopolhukammahfudMD
#pembentukansatgaspemulihankorbanHAMberat
#korbanHAMberat
#timPPHAM

Tidak ada komentar