Breaking News

PPKM Dicabut, Biaya Pasien COVID-19 Beralih ke BPJS Kesehatan

Pasien COVID-19. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai dampak pandemi COVID-19 sejak Jumat (30/12/2022). 

"Setelah mengkaji dan mempertimbangkan selama 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka yang ada, maka pada hari ini Pemerintah memutuskan mencabut PPKM,” ujarnya.

Meski pemerintah mencabut pembatasan kegiatan masyarakat, bukan berarti COVID-19 lenyap. Kasus positif COVID-19 bertambah 597 kasus, Rabu (4/1/2023) kemarin.

Mengingat masih adanya pasien COVID-19, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan menyebut akan menanggung klaim pasien apabila pemerintah menyatakan bahwa wabah itu berganti status menjadi endemi. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan, biaya penanganan pasien COVID-19 bergantung kepada status dari wabah tersebut. 

Sejak 2020, pemerintah menetapkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi. Oleh karena itu, biaya penanganan pasien ditanggung langsung oleh pemerintah melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Setelah menurunkan status COVID-19 menjadi endemi seiring dengan penyebaran virus yang relatif melandai, maka kini BPJS Kesehatan berkewajiban menanggung klaim pasien COVID-19. "Jika sudah dinyatakan endemi, bukan pandemi lagi, maka BPJS Kesehatan yang akan meng-cover (biaya perawatan pasien COVID-19),” ujar Ghufron, dikutip Kamis (5/1/2023).

Menurutnya, perhitungan biaya perawatan pasien COVID-19 saat statusnya endemi akan mengacu kepada Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs). Mekanismenya pun akan sesuai dengan proses klaim BPJS Kesehatan pada umumnya.

"Tentu pembayaran memakai INA-CBGs berdasarkan kelompok diagnosisnya apa,” terangnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menekankan pentingnya roadmap untuk kesiapan transisi dari pandemi menuju endemi. 

Dia menyebut, meski wewenang pencabutan status pandemi dimiliki oleh WHO, pemerintah perlu memikirkan roadmap yang jelas transisi menuju endemi dengan pendekatan policy based evidence. "Lewat pencabutan PPKM, masyarakat tidak lagi dibatasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kerumunan. 

Namun, meski status PPKM dicabut, status endemi dan status bencana nasional nonalam masih berlaku," ungkap Kurniasih dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/1/2023).

Politisi dari F-PKS ini meminta kepada pemerintah untuk lebih menjelaskan secara detail apa saja hal-hal yang diperbolehkan dengan pencabutan PPKM dan apa saja peraturan yang masih berlaku meski status PPKM dicabut. 

"Publik perlu diberikan pemahaman yang utuh. Di satu sisi kita bersyukur masyarakat bisa melakukan bisa menggelar kegiatan yang bersifat massal. Di sisi lain masih ada beberapa peraturan antisipasi COVID-19 yang masih tetap berlaku karena status pandemi belum dicabut," ulasnya.

Misalnya, soal peraturan wajib booster bagi pelaku perjalanan jarak jauh masih berlaku meski status PPKM sudah dicabut. Imbauan untuk tetap memakai masker di tempat umum, penggunaan PeduliLindungi, status Satgas COVID-19 masih berjalan dan sebagainya.

"Artinya, perlu penjelasan yang lengkap tentang apa saja hal-hal yang diperbolehkan usai status PPKM dicabut dan yang masih dilarang karena pandemi belum selesai. Ingat PPKM selesai bukan berarti pandemi juga selesai," tutupnya. (tim redaksi)

#BPJSkesehatan
#klaimpasiencovid19
#PPKMdicabut
#pandemi
#endemi
#biayaperawatanpasiencovid19

Tidak ada komentar