Breaking News

Perppu Cipta Kerja Dinilai Terlalu Berani, Partai Buruh: Setuju Perppu Tapi Menolak Isinya!

UU Ciptaker. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kepastian bagi investor dalam menanamkan modalnya.

Namun berbagai pihak menentang keberadaan Perppu tersebut karena dinilai "mengangkangi" keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, sebelumnya MK sudah memutuskan bahwa UU Ciptaker yang telah diketok palu itu inkonstitusional bersyarat.

Menanggapi Perppu Ciptaker yang baru saja diteken Jokowi, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mengaku merasa dikibuli oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Terlebih, aturan itu dinilai hanya menaungi kepentingan pemodal dibanding tuntutan buruh.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai, Perppu Cipta Kerja jadi akal-akalan untuk memaksakan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkostitusional bersyarat oleh MK. Pasalnya, isi Perppu Cipta Kerja justru semakin tidak jelas dan tidak ada perbaikan sebagaimana yang dituntut oleh kelompok buruh.

"Sehingga pemerintah bisa seenak-enaknya sendiri menerbitkan Peraturan Pemerintah yang tentunya hanya akan menguntungkan kelompok pemodal atau investor," keluh Mirah, dikutip Selaaa (3/1/2023). Dia menyindir, modus seperti ini sudah menjadi rahasia umum.

Karena sejak awal Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, kata dia, memang didesain oleh dan untuk kepentingan pemodal, bukan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Mirah lantas menjabarkan 7 tuntutan serikat pekerja yang tidak diakomodir oleh Perppu Cipta Kerja, antara lain:

- Sistem kerja outsourcing tetap dimungkinkan diperluas tanpa pembatasan jenis pekerjaan yang jelas.

- Sistem kerja kontrak tetap dimungkinkan dapat dilakukan seumur hidup, tanpa kepastian status menjadi pekerja tetap.

- Sistem upah yang tetap murah, karena tidak secara tegas menetapkan upah minimum harus berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak.

- Masih hilangnya ketentuan upah minimum sektoral provinsi dan kota/kabupaten.

- Tetap dimudahkannya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui Penetapan Pengadilan.

- Berkurangnya kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) pesangon dan penghargaan masa kerja.- Kemudahan masuknya tenaga kerja asing (TKA), bahkan untuk semua jenis pekerjaan yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh pekerja Indonesia.

"Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 hanya semakin menegaskan bahwa rakyat Indonesia selama ini hanya dijadikan obyek untuk keuntungan pemilik modal, yang memanfaatkan DPR selaku legislatif dan pemerintah selaku eksekutif," pungkasnya.

Senada, Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga merespons negatif Perppu Ciptaker. Pihaknya setuju Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dikeluarkan. 

Selain karena ketidakpercayaan kepada DPR, ada sejumlah faktor kedaruratan yang membuat Perppu harus dikeluarkan. "Faktor-faktor darurat dari sisi konstituen Partai Buruh itulah maka Partai Buruh memilih tidak dibahas di Pansus DPR RI, tapi lebih ke dikeluarkannya Perppu. Tapi terhadap isi Perppu, kami menolak," tegas Said dalam konferensi pers daring, dikutip Selasa (3/1/2023).

Said menjelaskan, ada beberapa faktor kedaruratan yang saat ini tengah terjadi di tengah masyarakat. Pertama, darurat pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Di mana saat ini sangat mudah melakukan PHK tanpa mendapatkan pesangon yang semestinya. Lalu, terjadi pula darurat outsourcing atau pegawai alih daya. 

Menurutnya, saat ini banyak sekali penggunaan pegawai alih daya dengan upah murah yang tidak ada jaminan pensiun serta jaminan kesehatan yang memadai. Berikutnya, ada darurat upah minimum, yang tidak naik dalam tiga tahun terakhir.

"Kami juga tidak percaya dengan DPR RI. Kami tidak mau jadi keledai. Dibahas, dibahas, dibahas, dibentuk tim kecil di DPR RI. Hasilnya dibuang ke keranjang sampah. Oleh karena itu kami tidak memilih DPR RI, kami memilih Perppu," tegasnya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menilai, Perppu Cipta Kerja justru jadi bentuk inkonsistensi kebijakan pemerintah yang membuat investor bingung. "Artinya (UU Cipta Kerja) baru berjalan satu tahun lebih, masih dalam proses penyempurnaan, substansinya sudah dirubah. 

Tentunya ya dipertanyakan investor ya itu, kok kebijakan terlalu cepat berubah. Sehingga mereka akan sulit memprediksi ke depan," ujarnya, melansir Liputan6.com, Selasa (3/1/2023).

Anton mengaku, dirinya belum mau berbicara substansi Perppu Cipta Kerja secara detil. Akan tetapi, ia menambahkan, bila penerbitan cepat aturan pengganti UU Cipta Kerja itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi investor, ia justru merasa tidak ada kepastian.

"Karena ketidakpastiannya itu kebijakan yang terlalu cepat berubah-ubah. Sehingga calon investor sudah mempertanyakan. Kalau tiap kali berubah begini, susah mereka memprediksi ke depan," imbuhnya.

Ia berpikir, pastinya ada banyak kelompok kepentingan yang perlu diperhatikan dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Pertama, tentunya pekerja yang butuh peningkatan kesejahteraan.

"Tapi jangan lupa, ada kepentingan lain yaitu kepentingan pencari kerja, dan pengusaha itu sendiri sang pemberi kerja. Tentunya pemerintah salah satu kelompok kepentingan karena menyangkut penerimaan pajak, ekspor, dan lain-lain," ungkapnya.

"Apakah kepentingan semua ini dipikirkan? Saya hanya mau bicara filosifis saja, yang umum. Setiap kali berubah gini, ini bagaimana proyeksi ke depan?" tegas Anton.

Padahal, ia menilai maksud dari UU Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Khususnya dalam merubah para pekerja informal jadi formal agar mendapat perlindungan lebih.

"Pertanyaannya, apakah dengan merubah ini kira-kira akan menambah lapangan kerja tidak? Pertanyaan justru di situ, karena para investor mempertanyakan ini. Kok ada kebijakan yang belum maksimal (berjalan) sudah berubah," tuturnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai, Perppu Cipta Kerja seperti memanfaatkan konsep “kegentingan yang memaksa”. Denny merujuk pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji formal dan memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

"Dalam bahasa pemberitaan disebutkan “Perppu ini menggugurkan Putusan MK”. Inilah kesalahan besarnya. Artinya, Presiden telah melakukan pelecehan atas putusan, dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi," kata Denny dalam pesan singkat kepada wartawan, dikutip Selasa (3/1/2023).

Bahkan, Denny menilai Presiden Jokowi tidak menghormati MK dan telah melakukan Contempt of the Constitutional Court. Pasalnya, MK diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang.

"Ketika dinyatakan tidak konstitusional, maka pembuat undang-undang harus patuh dan melaksanakan putusan MK. Bukan malah dengan menggugurkannya melalui perppu," urainya.

Putusan MK, dikatakan Denny, menyatakan secara formal UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 paling tidak karena belum adanya standar baku pembuatan omnibus law, dan yang paling mendasar, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembuatan UU Ciptaker. "Dengan demikian, seharusnya Presiden dan DPR melakukan perbaikan UU Ciptaker dengan memperhatikan putusan MK tersebut," imbaunya.

Ia menambahkan, dengan mengambil jalan pintas menerbitkan Perppu, Presiden Jokowi seolah menjawab sisi kebutuhan cepat, tetapi melecehkan dan tidak melaksanakan putusan MK. Karena Perppu meskipun nantinya disetujui DPR menjadi UU, dikatakan Denny, pasti tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali.

"Yang paling berbahaya, selama ini posisi Presiden selalu menghormati putusan MK, meskipun tidak selalu sependapat, sebagai perwujudan tunduk dan patuh pada konstitusi aturan bernegara kita," kata dia. Tapi, lanjutnya, dengan Presiden menerbitkan Perppu yang menggugurkan dan melecehkan putusan MK, Presiden sudah memberikan contoh buruk. 

"Kalau Presiden saja memberi suri tauladan untuk melecehkan Mahkamah Konstitusi, bagaimana pula rakyat kebanyakan akan memandang organ konstitusi yang diberi mandat strategis untuk menjaga negara hukum demokratis kita tersebut," pungkas Denny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan menerbitkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Presiden, Perppu tersebut merupakan antisipasi dari ancaman ketidakpastian global.

"Jadi memang, kenapa Perppu, kita tahu kita kelihatannya normal, tapi diintip oleh ancaman ancaman ketidakpastian global,” kata Jokowi. Ketidakpastian global tersebut salah satunya menyebabkan krisis keuangan. 

Saat ini, kata presiden terdapat 14 negara yang sudah mendapatkan bantuan pendanaan dari lembaga moneter dunia (IMF). Selain itu 28 negara yang sudah mengajukan proposal bantuan kepada IMF.

"Ini sebetulnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja, ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itu yang menyebabkann kita mengeluarkan Perppu,” sebutnya. Perppu tersebut kata Presiden untuk memberikan kepastian hukum dan kekosongan hukum yang salah satunya terkait investasi. 

Pasalnya kata Presiden pertumbuhan ekonomi 2023 sangat bergantung pada investasi, selain ekspor. "Itu yang paling penting, karena ekonomi kita di 2023 akan sangat teergantung pada investasi dan ekspor,” tegasnya.

Terkait adanya pro dan kontra, ia menilai hal itu biasa terjadi saat ada regulasi baru. Menurut Jokowi, semua pro dan kontra bisa dijelaskan oleh pemerintah.

"Ya biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra. Tapi semua bisa kita jelaskan," ujar Jokowi di wilayah Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023). (tim redaksi)

#perppuciptakerja
#UUciptakerja
#kontroversial
#prokontra
#partaiburuh
#asosiasipengusaha
#regulasibaru
#penolakan
#inkonstitusional
#mahkamahkonstitusi

Tidak ada komentar