Breaking News

Pengerjaan 36 Rumah Menteri di IKN Dilanjutkan, Pemerintah Anggarkan Rp337,1 Miliar Tahun Ini

Ilustrasi Tugu Titik 0 di IKN Nusantara, Kaltim. Foto: Ilustrasi/ Dok.Kementerian PUPR

WELFARE.id-Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana Rp537,1 miliar untuk membangun hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anggaran ini untuk pembangunan rumah susun bagi pekerja konstruksi dan rumah tapak bagi para menteri.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun hunian bagi pekerja konstruksi dan rumah tapak jabatan menteri. 

"Terkait dukungan IKN, sifatnya hanya lanjutan saja dari yang sudah dimulai pada 2022 yakni rumah tapak jabatan menteri di mana 2023 teralokasi Rp337,1 miliar," ujar Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Kementerian PUPR akan membangun setidaknya 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Iwan juga menambahkan, bahwa setidaknya sekitar 36 unit rumah jabatan Menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Pihaknya juga telah menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut. Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) - PT.Indah Karya (Persero) - PT. Surya Perkasa Raya KSO.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sudah mengalokasikan anggaran untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun ini sebesar Rp10,38 triliun.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pagu anggaran di Cipta Karya untuk tahun ini sebesar Rp25,03 triliun. "Di sini termasuk untuk dukungan pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp10,38 triliun," ujar Diana 

Anggaran sebesar Rp10,38 triliun itu ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar bidang Cipta Karya di IKN pada tahun ini. Adapun rinciannya yakni untuk infrastruktur dasar air minum sebesar Rp622,5 miliar yang diperuntukkan bagi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku, Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi SPAM Sepaku Tahap I.

Kemudian untuk infrastruktur dasar sanitasi sebesar Rp816,4 miliar yang ditujukan untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3 KIPP, Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah, Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 KIPP, Pembangunan Unit Pengurukan Residu pengolahan Sampah IKN. 

Sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman dialokasikan sebesar Rp1,26 triliun bagi proyek Land Development (Urban Design IA, IB dan IC), Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I dan Tahap II, Sistem Proteksi Kebakaran KIPP, Manajemen Konstruksi (MK)Induk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). (tim redaksi)

#IKNnusantara
#IKN
#kementerianPUPR
#alokasianggaran
#rumahmenteri
#pembangunanIKN
#pembangunanhunian

Tidak ada komentar