Breaking News

Naikkan Kepercayaan Investor, Bappebti Bakal Bentuk Bursa Kripto Juni 2023

Aset kripto. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Rencana pemerintah mengawasi perdagangan kripto terus digodok. Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menargetkan, pembentukan bursa kripto paling lambat pada Juni 2023.

"Bursa kripto harus segera terbentuk dan Pak Menteri (Zulkfli Hasan) tenggat waktunya adalah Juni 2023," ujar Didid di Jakarta, dikutip Sabtu (21/1/2023). Menurutnya, ini adalah sebuah kebutuhan yang harus direalisasikan untuk berbagi risiko antara Bappebti dengan bursa itu sendiri.

Pembentukan bursa kripto, lanjutnya, juga akan membuka perdagangan aset kripto yang sudah memiliki banyak pelanggan. "Jadi sebetulnya yang harus kami bentuk adalah ekosistem dari perdagangan aset kripto bukan sekedar bursanya saja," terangnya.

Selain itu, Bappebti dengan kementerian keuangan akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RPP ini akan disusun selama paling lambat 6 bulan dan masa transisi akan dilakukan selama dua tahun atau 24 bulan.

"Jadi kita akan bersama Kemenkeu menyusun RPP itu. Kemudian butir-butir yang akan dimasukkan ke dalam RPP terkait dengan mekanisme pemindahannya, mekanisme kerjasama dan sinergitas antara Bappebti, Kementerian Keuangan. Lalu kemudian berikutnya, adalah terkait dengan koordinasi kebijakan," bebernya.

Dengan pengalihan aset kripto di bawah pengawasan OJK, maka kebijakan-kebijakan terkait aset digital menjadi wewenang Bappebti. Sementara itu, bagian operasional menjadi tanggung jawab OJK.

Ia juga menambahkan, terkait dengan aset kripto dan perdagangan derivatif, Bappebti akan melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan koordinasi. Upaya ini meliputi pengawasan terhadap pedagang yang mendapat izin dari Bappebti serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha-usaha menyerupai perdagangan berjangka komoditi (PDK).

"Kami akan melakukan upaya-upaya pendekatan-pendekatan agar mereka masuk ke dalam ekosistem Bappebti. Artinya izinnya harus diurus, jadi ada beberapa pelaku perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin dan itu pelanggannya sudah cukup banyak," ungkapnya.

Sementara itu, merespons rencana Bappebti, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda merespons positif rencana membentuk bursa aset kripto. "Secara global, (bursa aset kripto) belum tentu mengerek harga. 

Tapi dari sisi perdagangan di Indonesia, tentu akan menciptakan kepercayaan dan mendatangkan investor baru. Kami optimistis untuk hal itu,” kata Teguh kepada wartawan, belum lama ini.

Dari sisi global, Teguh menyebut perdagangan kripto di Indonesia belum seluar biasa transaksi kripto secara global. Sehingga, kalaupun volume transaski meningkat, belum tentu optimal dan bisa menggerakkan harga. 

Sebab di level global, RI belum menjadi pemain yang menonjol. Namun demikian, Teguh optimistis karena stastistik menunjukkan bahwa nasabah kripto di Indonesia terus meningkat—meski volume transaksinya turun. 

Hal ini berdasarkan data Bappebti yang menujukkan bahwa total pelanggan terdaftar aset kripto naik dari 11,2 juta pada 2021 menjadi 16,55 juta pada 2022. Hanya saja, nilai transaksi aset kripto pada 2022 menurun. 

Sepanjang Januari hingga November 2022, nilai transaksi tersebut hanya mencapai Rp296,66 triliun. Lebih kecil dari angka perdagangan 2021 senilai Rp859,4 triliun. (tim redaksi)

#bappebti
#pembentukanbursakripto
#asosiasipedagangasetkriptoindonesia
#aspakrindo
#asetkripto
#matauangkripto
#nilaiperdagangan

Tidak ada komentar