Breaking News

Miris! Angka Pernikahan Dini Meroket di Ponorogo, Dominan karena Faktor "MBA"

Ibu hamil. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Menjalani proses kehamilan adalah momen indah bagi seorang ibu. Tapi bagaimana jika calon ibu masih berusia remaja? 

Hal itu tentu membuat miris banyak pihak. Faktanya, hal itu terjadi di sekitar kita.

Jumlah angka perkawinan anak dengan alasan sudah hamil terlebih dahulu (Married by Accident (MBA)) meroket di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sepanjang 2022, di Kabupaten Ponorogo ada sebanyak 191 pengajuan dispensasi pernikahan anak (Diska). 

Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Ponorogo Ali Hamdi mengatakan, tidak semua kasus Diska yang diajukan disebabkan oleh faktor hamil duluan. Dari sekitar 191 pengajuan itu sebanyak delapan berkas pengajuan ditolak oleh PA sebab tidak memenuhi unsur mendesak. 

Sehingga total dispensasi yang diterima PA Ponorogo ada 183 berkas. Sebelumnya, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 

Bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun, kalau masih di bawah 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. "Faktornya ada beragam. Kalau bisa saya simpulkan karena faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya,” ungkap Ali kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/1/2023).

Berdasarkan data yang dipaparkan PA Ponorogo, tiga faktor itu saling berkesinambungan. Sebab, ia tidak menutup fakta, ada juga calon pengantin yang mengajukan dispensasi pernikahan karena dorongan budaya dari dua pihak orang tua. 

Apalagi, keduanya sudah tidak bersekolah. Selain tiga faktor itu, Ali menyebut bahwa masyarakat masih belum tersosialisasikan terkait UU Perkawinan yang baru diganti, dimana usia boleh menikah minimal 19 tahun.

"Para pengaju Diska umurnya sudah sekitaran 18 tahun lebih. Semisal 18,1 bulan, 18,2 bulan. Atau bahkan ada juga yang lebih semisal 18,10 bulan. Itu kan tinggal nunggu dua bulan sudah tanpa izin dispensasi,” ucapnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim Restu Novi tidak menampik, terjadi lonjakan pernikahan anak disebabkan oleh pergantian UU Perkawinan 2019 yang belum disosialisasikan ke masyarakat secara masif. Namun melihat kasus dispensasi pernikahan di Ponorogo, dirinya menilai bahwa kasus pernikahan tetap harus menjadi perhatian bagi pihaknya. 

Sebab, kata dia menikahkan anak di bawah umur karena faktor ekonomi maupun budaya bukan solusi atas masalah sosial itu. Oleh karena itu, pihaknya menyebut bahwa satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (PMPA) yang dibentuk oleh Gubernur Jatim pada 8 November 2022 lalu bakal segera menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama kabupaten/kota di awal Februari tahun ini.

"Kita akan membentuk koordinator di setiap daerah untuk menginformasikan setiap gerakan keterpaduan. Sehingga semua pihak baik organisasi, pemkab, organisasi perempuan, perguruan tinggi, sekolah, terlibat untuk menangani kasus perempuam anak. Termasuk pernikahan dini,” janjinya.

Pemerhati Anak dan Pendidikan Retno Listyarti menyebut, rata-rata anak yang menikah akibat hamil lebih dulu masih duduk di kursi SMP dan SMA. Retno merujuk pada catatan Pengadilan Agama Ponorogo. Pada tahun 2021, ada 266 permohonan dispensasi menikah di bawah umur. 

Lalu pada 2022, ada 191 permohonan dispensasi menikah. Permohonan dispensasi itu diajukan agar dibolehkan menikah sebelum berusia 19 tahun seperti diatur dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

Bahkan pada pekan pertama tahun 2023, sudah ada 7 permohonan dispensasi menikah Pengadilan Agama Ponorogo. Semuanya dikabulkan karena ketujuh kasus tersebut memenuhi unsur mendesak bahkan ada yang sudah melahirkan.

Retno menganggap, fenomena itu mungkin saja terjadi akibat dari pergaulan bebas oleh remaja yang didasari kurangnya pengetahuan tentang seks yang benar. "Pendidikan kesehatan reproduksi secara sinergi dapat dilakukan pada anak-anak oleh guru di lingkungan sekolah dan orang tua di lingkungan keluarga. Semua harus berkolaborasi mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati," kata Retno lewat keterangan tertulis, Sabtu (14/1/2023).

Menurutnya, pendidikan mengenai kesehatan reproduksi perlu digencarkan agar remaja lebih bijak dan bisa menghindari perilaku asusila. Perlu pula diberikan pemahaman dampak-dampak dari perilaku asusila yang merugikan perempuan sepanjang hidupnya.

"Anak perempuan jadi kehilangan semua haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan yang terbaik sebagai anak, hak bermain, hak bersosialisasi dan mengembangkan diri, dll," imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menganggap, kabar ratusan pelajar yang masih berusia anak-anak hamil di luar nikah di Ponorogo, Jawa Timur sebagai kondisi yang memalukan. "Berita tentang adanya ratusan anak di Ponorogo Jawa Timur hamil di luar nikah jelas sangat mengejutkan dan memalukan kita sebagai bangsa," kata Anwar dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/1/2023).

Anwar merefleksikan fenomena ini sebagai tanda gagalnya mendidik anak-anak Indonesia untuk memiliki akhlak dan budi pekerti baik. Kesalahan ini tidak bisa dipikul sendirian oleh pihak sekolah dan orang tua, melainkan juga masyarakat dan pemerintah.

"Karena selama ini kita lihat semua kita hanya sibuk memikirkan masalah ekonomi dan politik saja. Namun abai terhadap masalah agama dan budaya yang harus tanamkan dengan baik kepada anak-anak kita," tekannya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan, perkawinan anak memiliki dampak negatif yang sangat banyak. Di satu sisi, perkawinan anak merusak masa depan anak itu sendiri dan akan menggerus cita-cita bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing.

"Perkawinan memicu tingginya angka putus sekolah dan dari sisi kesehatan rentan terjadinya kematian ibu melahirkan, anemia, ketidaksiapan mental, dan juga terjadinya malnutrisi,” bebernya.

Dari sisi ekonomi, lanjut Bintang, anak yang menikah pada usia dini terpaksa harus bekerja dan mendapatkan pekerjaan kasar dengan upah rendah. Sehingga kemiskinan ekstrem akan terus berlanjut. 

Belum lagi dengan ketidaksiapan fisik dan mental akan rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. "Karena itu, perkawinan anak tidak boleh terjadi lagi. Selain melanggar hak anak, juga melanggar hak asasi manusia. Saat ini pemerintah juga sedang mengatur mekanisme untuk pengetatan dispensasi kawin agar tidak dengan mudah untuk diperoleh,” ucap Bintang.

Dia juga menegaskan, pemerintah terus berjuang untuk menekan jumlah perkawinan anak. Bahkan, penurunan jumlah perkawinan anak merupakan satu dari lima program prioritas KPPPA 2020-2024. (tim redaksi)

#dispensasipernikahananak
#diska
#kabupatenponorogo
#jawatimur
#pernikahananakmeningkat
#hamilduluan
#pernikahandini
#pernikahananak
#kurangnyaedukasiseks

Tidak ada komentar