Breaking News

Marak Terjadi di Sistem Pencoblosan Proporsional Terbuka, "Kanibalisme" hingga Politik Uang

Proses pencoblosan di bilik suara. Foto: Ilustrasi/ Antara

WELFARE.id-Sistem proporsional terbuka atau tertutup menjadi perdebatan jelang Pemilu 2024. Sebagian kalangan tetap menginginkan agar sistem proporsional terbuka diterapkan.

Sebagian yang lain menyatakan bahwa sistem proporsional tertutup dengan mencoblos partai lebih simpel dan lebih murah. Perdebatan tersebut mencuat setelah adanya gugatan terhadap Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Oce Madril mengatakan, konstitusi sebenarnya tidak mengatur mengenai sistem Pemilu apa yang harus diterapkan. "Jadi, pilihan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia,” ujar Oce Madril dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (5/1/2023).

Menurutnya, yang harus diingat bahwa ada implikasi dari setiap pilihan sistem pemilu itu. Misalnya, sistem proporsional terbuka dengan mencoblos caleg menitikberatkan pada individu, sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak.

Ia menilai hal tersebut menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi (high cost politics). Bahkan, dari banyak riset telah menyimpulkan, rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai angka Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar.

Kemudian, di tingkat DPRD biayanya juga gila-gilaan hanya untuk berebut 1 kursi. Ia mengatakan, biaya tinggi yang harus dikeluarkan caleg tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.

Para caleg bakal bertarung dengan caleg dari partai lain dan bahkan akan gontok-gontokan dengan caleg dalam satu partai. Selain berbiaya tinggi, sistem pemilu itu juga dinilai memicu konflik.

"Oleh karena orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang (money politics). Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi,” ujar Oce Madril yang juga merupakan pegiat antikorupsi itu.

Dia berpendapat, Pemilu yang berbiaya mahal berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi di sebuah negara. Ia menjelaskan, rumusnya sederhana karena biaya (modal) yang harus dikeluarkan caleg sangat mahal, maka ketika terpilih rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal biaya pemilu dan menyiapkan modal baru agar dapat terpilih di pemilu berikutnya.

Kemudian, dia menambahkan, persoalan turunan yang ditimbulkan oleh sistem pemilu berbiaya mahal ini telah dirasakan selama ini dan hingga saat ini. Persoalannya, kata dia, semakin akut, korupsi politik dan politik uang semakin merongrong institusi demokrasi.

"Sementara sistem proporsional tertutup menyisakan masalah demokratisasi di tingkat partai, khususnya berkaitan dengan rekrutmen politik. Oleh karena itu, apabila nanti Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sistem proporsional tertutup (nyoblos partai) kembali diterapkan, maka partai-partai harus memberikan jaminan bahwa rekrutmen caleg dilakukan berdasarkan merit system dengan mengajukan kader-kader berkualitas, tidak hanya berdasarkan popularitas semata,” harapnya.

Sedangkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, sistem proporsional tertutup atau coblos partai dalam pemilu dapat mengurangi kanibalisme politik hingga politik uang atau money politics. 

Istilah kanibalisme politik, lanjutnya, merupakan kondisi saat calon anggota legislatif (caleg) sesama satu partai saling menjegal dalam sistem proporsional terbuka.

Ia juga menyebut, sistem proporsional terbuka kerap memunculkan persaingan kapital yang paling kuat di antara para caleg, sehingga dapat menimbulkan politik uang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, ia mengklaim sistem proporsional tertutup mampu mengurangi tindakan populisme politik. 

Kondisi ini terjadi di mana caleg populer bisa menang mengalahkan caleg yang memiliki kapasitas. "Ini menentukan pilihan bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan popularitas. Jadi bagaimana parpol itu bersungguh-sungguh menyiapkan kadernya di lembaga-lembaga legislatif. Karena peran lembaga legislatif itu secara konstitusional sangat besar, sehingga kualitas mereka tentu akan menentukan," ulasnya.

Lebih lanjut, ia mengklaim, sistem proporsional tertutup tak membuat mundur demokrasi. Menurutnya, demokrasi tak melulu diukur dari sistem yang bergantung pada popular vote, melainkan dari sistem penyelenggaraan pemilu yang berlangsung baik.

Sedangkan sistem proporsional terbuka juga banyak suara rakyat yang hilang. Terlebih, ada partai tertentu tak lolos ke parlemen padahal sudah mencoblos caleg.

"Mohon maaf ya, dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini kan juga banyak suara rakyat yang hilang. Misalnya, partai yang tidak lolos ke Senayan itu kan suaranya hilang. Karena dia tidak ada wakil di situ, padahal rakyat memilih partai itu," ujarnya berlogika.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyebutkan, ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai, bukan caleg.   "Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12/2022) lalu. (tim redaksi)

#KPU
#sistempencoblosan
#proporsionalterbuka
#proporsionaltertutup
#politikuang
#kanibalismepolitik
#caleg
#partaipolitik
#pemilu2024

Tidak ada komentar