Breaking News

LPSK Saran Revisi Tuntutan 12 Tahun RE, Jaksa Tolak Mentah-Mentah!

Terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E. Foto: Istimewa/ Net

WELFARE.id-Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tak akan merevisi tuntutan terhadap Bharada Richard Eliezer (RE) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, merespons pernyataan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menilai tuntutan Richard terlalu tinggi karena telah mengajukan justice collaborator. "Masalah meninjau merevisi, kami tahu kapan akan merevisi. (Tuntutan Richard) Ini sudah benar, ngapain direvisi?" kata Fadil kepada wartawan, dikutip Jumat (20/1/2023).

Ia menyebut, revisi terhadap tuntutan terdakwa dilakukan jika ada kekeliruan. Contoh tuntutan yang direvisi terjadi pada kasus Valencya di Karawang, Jawa Barat pada 2021.

Pada saat itu, kata Fadil, awalnya jaksa menuntut Valencya satu tahun penjara atas perbuatannya mengomeli suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Namun JPU mencabut tuntutan tersebut dan mengganti dengan tuntutan bebas.


"Contoh yang pernah saya revisi itu kasus di Karawang. Itu keliru. Kalau sudah benar ngapain direvisi, itu jawabannya. Tidak akan ada pernah revisi," tegasnya.


Fadil juga memastikan, pihaknya memiliki parameter yang jelas dalam memberikan tuntutan di persidangan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, salah satu hal yang memberatkan karena Richard menjadi eksekutor.


Oleh sebab itu, Fadil mengatakan Richard termasuk sebagai pelaku pembunuhan yang menewaskan Brigadir J. "Richard Eliezer memiliki keberanian dia, maka jaksa menyatakan bahwa Richard Eliezer sebagai dader, sebagai pelaku. Pelaku yang menghabisi nyawa korban Yosua Hutabarat," ucapnya.


"Sehingga ketika kami menetapkan Richard Eliezer 12 tahun itu parameternya jelas. Dia itu sebagai pelaku, sebagai dader (pelaku tindak pidana)," sambungnya. 

Sebelumnya, Edwin Partogi selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) menyarankan jaksa dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) merevisi tuntutan kepada Richard Eliezer (Bharada E) menjadi yang paling rendah dari empat terdakwa lainnya. "Yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 10A ayat (3) dan 4, yaitu paling rendah di antara terdakwa lainnya,” kata Edwin, melansir Antara, Jumat (20/1/2023).

Ia mengungkapkan kekhawatirannya apabila RE dituntut lebih berat dari tiga pelaku lainnya, maka ia berpandangan bahwa penuntutan tersebut dapat mengakibatkan keraguan dalam pikiran para pelaku kejahatan, yang hendak bekerja sama dalam mengungkap kasus dengan status justice collaborator. "Nanti orang (pelaku kejahatan) jadi berpikir dua kali, sejauh mana menjadi justice collaborator berdampak pada pemidanaannya,” paparnya.

Justice collaborator, tutur Edwin, seharusnya mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah hukuman pidana yang lebih rendah dibandingkan pelaku lainnya.

"Mungkin di jaksa melihat kualitas perbuatannya yang disamakan dengan pelaku utama, bukan dari kontribusinya (sebagai justice collaborator),” tuturnya. Hal senada juga diutarakan Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII) Fauka Noor Farid.

Ia menilai, hukuman terhadap RE dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) seharusnya dapat lebih ringan.
"Sejak awal, Eliezer sudah membantu proses lidik dan mengungkap kebenaran kasus ini. Harusnya, hukuman Eliezer bisa lebih ringan," ujarnya Fauka dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (20/1/2023).
 
Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam situasi pembunuhan Brigadir J, jaksa penuntut umum sepatutnya memahami bahwa Bharada E berada di bawah tekanan penguasaan Ferdy Sambo. Fauka lalu mengibaratkan situasi tersebut seperti halnya ada seorang perempuan yang dihadapkan dalam dua pilihan, namun tanpa pilihan lain.
 
"Ibarat perempuan dikasih pilihan sama pembunuh, mau diperkosa hidup, atau dibunuh? Pasti, perempuan itu milih diperkosa, tapi hidup daripada mati dibunuh. Nah, dalam TNI dan Polri, prajurit itu tidak pernah diajarkan bantah perintah atasan," ujar dia.

Ia juga menambahkan, kondisi yang dialami Bharada E pada saat itu dapat pula diibaratkan seperti seseorang yang sedang berada di medan pertempuran. "Kalau nggak membunuh, ya dibunuh. Kalau dia tidak ikut perintah Sambo, dia yang akan ditembak. Makanya saya bilang, dalam perspektif pertahanan dan intelijen, prajurit itu ikut perintah atasan. Dikaitkan dengan kasus ini, harusnya Eliezer dapat hukuman ringan, apalagi dia justice collaborator," yakinnya.
 
Sebelumnya diberitakan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Richard Eliezer untuk menjalani hukuman pidana 12 tahun penjara. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun,” ucap Paris Manalu JPU saat membacakan tuntutan di hadapan Iman Santoso Ketua Majelis Hakim Wahyu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Tuntutan tersebut lebih berat apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa kepada tiga terdakwa lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Ketiga terdakwa tersebut dituntut delapan tahun penjara. 

Sedangkan Ferdy Sambo dituntut untuk dipenjara seumur hidup. Pihak Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa kelima terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tim redaksi)

#bharadaE
#kasuspembunuhanbrigadirJ
#terdakwarichardeliezer
#tuntutanjaksa
#JPU
#ferdysambo
#PNjaksel
#LPSK
#justicecollaborator

Tidak ada komentar