Breaking News

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Sesalkan Sidang Tak Transparan, Berikut Fakta Persidangan

Sidang perdana tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/1/2023). Foto: Istimewa

WELFARE.id-Sidang perdana tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya luka-luka lancar digelar, Senin (16/1/2023) di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, keluarga korban tragedi menyesalkan proses persidangan yang dinilai tidak transparan.

Salah satu indikatornya adalah, tidak diperbolehkannya sidang disiarkan secara langsung oleh televisi dan jurnalis. PN Surabaya menyatakan bahwa proses persidangan Tragedi Kanjuruhan, tidak diperkenankan untuk disiarkan secara langsung yang merupakan permintaan dari majelis hakim.

Salah satu keluarga korban, Devi Athok kepada wartawan mengatakan, ia selaku keluarga korban mempertanyakan kebijakan dari PN Surabaya yang tidak memperbolehkan adanya tayangan langsung proses peradilan tersebut. 

"Kami (Aremania) tidak diperbolehkan datang, kemudian juga media tidak diperbolehkan mengekspos (siaran langsung), ada apa. Peristiwa ini bukan kasus asusila, ini merupakan tragedi," tegasnya, dikutip Selasa (17/1/2023).

Devi Athok sendiri merupakan ayah dari NBR (16) dan NDA (13) yang menjadi korban dalam peristiwa Tragedi Kanjuruhan. Proses autopsi juga telah dilakukan pada kedua putri warga Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang tersebut.

Devi menambahkan, sesungguhnya jika proses persidangan bisa disiarkan secara langsung oleh media dan jurnalis, proses jalannya persidangan bisa dikawal oleh seluruh pihak, termasuk oleh Presiden Joko Widodo. "Seharusnya semua warga Indonesia mengetahui (jalannya persidangan). Termasuk Presiden Jokowi bisa melihat bagaimana perkembangan persidangan di Surabaya," harapnya.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap lima orang terdakwa yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Petugas Keamanan Kanjuruhan Suko Sutrisno, dan Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur nonaktif AKP Hasdarman. Kemudian, Kabag Ops Polres Malang nonaktif Kompol Wahyi Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang nonaktif AKP Bambang Sidik Achmadi.

Mereka disangkakan Pasal 359 KHUP dan atau Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 103 ayat (1) Jo Pasal 52 UU RI no 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Berikut poin-poin dalam dakwaan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);

1. Perintah Tembakan Gas Air Mata

Jaksa mengungkapkan perintah penembakan gas air mata berasal dari Komandan Kompi (Danki) 3 Brimob Polda Jawa Timur (Jatim) AKP Hasdarmawan dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Jaksa menyebut Hasdarmawan awalnya memberikan perintah itu kepada Bharatu Teguh Febrianto, Bharaka Mochamad Choirul Irham dan Bharatu Sanggar. 

Adapun ketiganya dalam sidang kali ini duduk sebagai saksi. Kemudian, Hasdarmawan memerintahkan kembali anggotanya untuk menembakkan gas air mata yang ketiga dengan mengatakan "penembak selanjutnya persiapan menembak".

Lalu, selanjutnya Hasdarmawan mengeluarkan perintah menembak sehingga saksi Bharatu Cahyo Ari, Saksi Bharaka Arif Trisno Adi Nugroho, Saksi Bharatu Moch Mukhlis, Saksi Bharaka Yasfy Fuady, Saksi Bharaka Izyudin Wildan dan Saksi Bharaka Fitra Nurkholis melakukan penembakkan gas air mata ke arah supporter lagi. 

Sementara itu, Bambang memerintahkan Satriyo Aji Lasmono dan Willy Adam Aldy Alno menembakkan gas air mata menggunakan Flashball warna hitam tipe Verney-Carron Saint Etienne ke arah supporter.

Jaksa menjelaskan para supporter menjadi panik dan berlari untuk mencari pintu keluar stadion secara berdesak desakan akibat tembakan gas air mata itu. Gas air mata itu memicu ratusan suporter kehilangan nyawa.

Jaksa menyebut perbuatan itu, mereka diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP. Mereka dianggap tidak mempertimbangkan 'risiko' yang akan timbul.

2. Kabag Ops biarkan tembakan GAM

Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto disebut melakukan pembiaran adanya penembakan gas air mata (GAM) yang memicu ratusan suporter sepakbola meninggal dunia pada tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Jaksa menyebut Wahyu mengetahui adanya penembakan gas air mata untuk membubarkan para suporter yang dilakukan oleh petugas kepolisian. 

Namun, Wahyu membiarkan Brimob menembakkan gas air mata kepada para suporter. Pada pertandingan laga 1 Arema FC dan Persebaya itu, Wahyu juga menjadi Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops). 

Wahyu berkewajiban membuat rencana pengamanan (renpam). Ia seharusnya juga bertugas mengendalikan langsung seluruh personel pengamanan dan pelaksanaan pertandingan. 

Namun, Wahyu membiarkan Brimob menembakkan gas air mata kepada para suporter. Akibat perbuatannya Jaksa mendakwa Wahyu pidana dalam Pasal 359 KUHP.

3. Ketua Panpel Jual Tiket Overkapasitas

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Abdul Haris bersikeras menjual tiket pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya melebihi kapasitas stadion pada 1 Oktober 2022. Padahal, ia sudah diperingati oleh Kapolres Malang saat itu, Ferly Hidayat.

Jaksa menjelaskan kapasitas Stadion Kanjuruhan Malang adalah 38.054 orang. Sementara saat itu, panitia menjual 42.516 lembar tiket.

Pada 29 September 2022, Ferly selaku Kapolres Malang mengeluarkan surat No. B/2266/IX/Pam.3.3/2022 perihal Pembatasan Pencetakan Tiket Pertandingan Sepak Bola Arema FC vs Persebaya Surabaya, dengan ketentuan tiket ekonomi sebanyak 34.648 orang. Namun, terdakwa tidak mengikuti anjuran itu. 

Terdakwa malah memerintahkan bawahannya, Adi Ismanto bertemu Ferly untuk bernegosiasi agar tiket yang telah terjual tidak dikurangi. "Terdakwa memerintahkan saksi Adi Ismanto untuk menghadap saksi AKBP Ferly Hidayat dikarenakan dari keseluruhan jumlah tiket yang telah dicetak, sebanyak 42.516 lembar tiket sudah ada pembelinya," kata Jaksa.

Perbuatan Abdul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP. (tim redaksi)

#sidangtragedikanjuruhan
#tragedikanjuruhan
#stadionkanjuruhan
#jawatimur
#hukumanpidana
#keluargakorbantragedikanjuruhan
#PNsurabaya

Tidak ada komentar