Breaking News

Indonesia Kalah dalam Sidang WTO terkait Larangan Ekspor Nikel, Peneliti UI: Ini Konsekuensinya!

Nikel mentah yang jadi bahan produk baja stainless steel. Foto: net

WELFARE.id-Kabar buruk, Pemerintah Indonesia kalah dalam sidang Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. 

Akibatnya, ada dua konsekuensi yang bakal dihadapi Indonesia. Pertama, Indonesia harus membayar kerugian kepada Uni Eropa (UE) selaku penggugat yang ditimbulkan dari larangan ekspor nikel tersebut. 

Kedua, Indonesia bakal menghadapi pembalasan dari Uni Eropa dalam larangan impor komoditas lain asal Tanah Air I ataupun dalam larangan instrumen fiskal.

Itu ditegaskan Laura Astrid Hasianna Purba, kandidat doktor hukum lingkungan dan peneliti di Universitas Indonesia (UI) dalam kajiannya dikutip Kamis (19/1/2023).

Menurutnya juga, pemerintah bakal melarang ekspor biji tembaga dan besi pada tahun 2024.  Pasalnya, Indonesia ingin Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat (AS) untuk memanfaatkan komoditas Indonesia sebagai bahan baku beberapa produk industri.

Sehingga ada penerimaan negara melalui pajak, penciptaan lapangan pekerjaan di Tanah Air. Dia menyebutkan, saat Indonesia masih mengekspor bjih nikel mentah (raw materials) dengan devisa yang diraih hanya USD1,1 miliar. 

Tetapi, ketika melakukan hilirisasi tahun 2021, nilai ekspor Indonesia untuk produk nikel melonjak menjadi USD20,8 miliar, naik 18 kali.

Namun, dia menegaskan, larangan ekspor nikel mentah digugat oleh Uni Eropa di WTO. Hasilnya, Indonesia kalah di Dispute Settlement Body (DSB), Badan Penyelesaian Sengketa di WTO, dalam kasus DS 592. 

Penggugat kebijakan adalah The European Steel Association (Eurofer). Dalam laporan final WTO 17 Oktober 2022 di panel in dispute, Indonesia dinyatakan kalah dan bisa berlanjut ke Appelliate Body, yaitu arbitrase tingkat banding di WTO. Pada level ini, Indonesia bisa menang atau bisa kalah.

Untuk diketahui, nikel merupakan komponen penting dalam baja tahan karat (stainless steel). Bila dicampur pada baja ini, nikel mampu meningkatkan ketahanan baja terhadap korosi. Komposisi nikel dalam SS sekitar 45 persen dari biaya produksi.

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2020, Indonesia berkontribusi  30 persen dari total produksi bijih nikel dunia, sedangkan perkiraan jumlah nikel Indonesia mencapai 52 persen dari total nikel yang ada di seluruh dunia. 

Jadi bisa dibayangkan betapa tergantungnya UE terhadap biji nikel Indonesia dalam memproduksi stainless steel. Di bawah Eurofer, ada sekitar 500 pabrik yang tersebar di Uni Eropa. 

Total produksi baja sekitar kawasan itu mencapai 125 milliar euro tahun 2024 atau hampir sebesar ABPN Indonesia tahun 2023. Di level dunia, kata Laura juga, Asia memproduksi 72 persen kebutuhan baja dunia, sedangkan di level Eropa 16,2 persen. 

Baja digunakan mulai dari bangunan rumah, kelengkapan kamar mandi, furnitur, kendaraan listrik yaitu mobil dan motor, sepeda handphone, laptop, kamera, jam tangan, sekalipun dalam bentuk komponen yang kecil.

Adapun sektor-sektor yang memerlukan baja yakni ektor konstruksi sebesar 37 persen, otomotif 16 persen, mekanikal engineering 15 persen. Artinya, baja adalah tulang punggung industri. 

Suatu negara yang ingin memiliki industri teknologi maju harus memiliki industri baja dalam negeri yang kuat.

Laura juga menegaskan, kalau Indonesia mencabut larangan ekspor biji nikel sebagaimana yang diinginkan oleh UE, rencana hilirisasi industri Indonesia terancam. 

Padahal, pemerintah menargetkan memiliki 30 smelter nikel tahun 2024. Saat ini, sudah ada 13 smelter nikel yang sudah beroperasi, sedangkan 17 dalam tahap pembangunan.

Target pembuatan smelter tersebut diperkirakan membutuhkan nilai investasi USD8 miliar atau Rp 120 triliun.

”Pembangunan smelter penting, karena melalui smelter, kita mengolah biji nikel menjadi feronikel atau nikel matte. Nikel matte memiliki kadar nikel 78 persen, sehingga nilainya lebih tinggi dibandingkan feronikel berkisar 25-45 persen,” paparnya juga.  

Selain itu, nikel bisa menjadi bahan baku  baterai kendaraan listrik (electric vehicle). 

Adapun alasan pemerintah mempercepat pemberlakukan larangan ekspor biji nikel adalah volume nikel diekspor sudah terlalu besar. Saat ini, cadangan nikel yang bisa ditambang di Indonesia sekitar 72 juta ton dengan perkiraan 7-8 tahun.

”Indonesia mempunyai rencana sendiri untuk diapakan cadangan nikel ini. Dasar dari lawyer Indonesia dalam sidang WTO adalah keterbatasan cadangan nikel nasional dan penerapan good mining practices,” ujar Laura lagi.

Kedua, kata Laura juga, perkembangan teknologi yang sudah maju. Misalnya Indonesia bisa memproses biji nikel dengan kadar rendah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai EV. 

Oleh karena itu, pemerintah ingin membangun ekosistem kendaran listrik di Indonesia, bukan hanya ingin impor mobil kendaraan listrik, tetapi memproduksi baterai, pengisian ulang listrik (charging station).

KTT G20 di Bali, kata Laura juga, menjadi etalase bagaimana visi transportasi listrik yang sangat terkiat dengan green issues ingin dicapai. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga dibangun di atas visi transportasi listrik ini. 

Ketiga, smelter nikel yang sudah mencukupi untuk mengolah bijih nikel menjadi feronikel dan nikel matte. ”Jadi pada prinsipnya Indonesia ingin kerja sama berbentuk baru dengan Tiongkok, Eropa dan Amerika Serikat, yakni bukan jualan bahan mentah,” tandasnya. (tim redaksi)


#nikel
#sidangperdagangan
#wto
#organisasiperdagangandunia
#ekspornikelmentah
#theeuropeansteelassociation
#eurofer

Tidak ada komentar