Breaking News

Cegah Penularan COVID-19 dari Wisatawan Tiongkok, DPR RI: Terapkan Aturan Swab PCR!

Ilustrasi wisatawan asal Tiongkok tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) belum lama ini. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Sejak awal 2023, pemerintah telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menggenjot perekonomian Tanah Air di segala sektor. Salah satunya sektor pariwisata untuk menarik wisatawan asing berkunjung.

Tapi keputusan pemerintah ini kemudian menuai pro dan kontra di tengah masyarakat lantaran diperbolehkannya turis asal Tiongkok (China, Red) masuk ke dalam negeri tanpa aturan apapun. Karena sejumlah negara menutup diri untuk turis Tiongkok.

Itu terjadi lantaran di Tiongkok tengah dilanda gelombang penularan COVID-19. Bahkan, kini kasus aktif di negara itu tercatat lebih dari 92 ribu kasus dengan kematian yang tidak sedikit.

Karena itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, bersuara meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan keselamatan maupun kesehatan rakyat Indonesia. 

Dia mengingatkan, jangan sampai ada pelonggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan hanya untuk mengejar devisa atau memperbaiki ekononomi tapi mengorbankan keselamatan warga negara sendiri.

Karenanya, ia berpendapat, perlu ada aturan-aturan khusus yang dibuat terhadap wisatawan asal Tiongkok yang ingin masuk ke Indonesia. Misalnya, kewajiban melakukan swab PCR bagi turis asal Tiongkok.

Selain itu juga, kunjungan wisatawan Tiongkok yang ingin masuk ke Indonesia harus diperketat. Hal ini sebagai langkah antisipasi serta kewaspadaan dari pemerintah terhadap kemungkinan meningkatnya kasus COVID-19 di dalam negeri.

”Jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan keselamatan dan kesehatan rakyat. Keselamatan rakyat itu yang utama," kata Muzani dikutip Minggu (15/1/2023).

Dia juga mengatakan upaya-upaya yang telah dibangun selama ini seperti tercapainya kekebalan komunitas (herd immunity) di masyarakat, jangan sampai lantas sia-sia karena masih ada ancaman dari luar. Apalagi, mencapai herd immunity itu bukan pekerjaan mudah.

"Jangan sampai semua yang sudah kita raih sia-sia akibat ketidakwaspadaan kita terhadap kemungkinan ancaman COVID-19 yang berasal dari turis-turis luar negeri, terutama turis asal Tiongkok," ujar juga politikusi Partai Gerindra ini.

Muzani menyarankan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang digunakan negara-negara lain terkait turis asal Tiongkok. Contohnya, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, Asia maupun Afrika yang mewajibkan swab PCR.

Bahkan, Pemerintah Maroko saat ini telah menetapkan pelarangan bagi turis asal Tiongkok yang ingin masuk ke negaranya karena kewaspadaan penularan COVID-19 demi warganya. 

Karena itu, kata Muzani juga, penting bagi pemerintah Indonesia mulai mengkaji, mempertimbangkan pengetatan, pembatasan, dan pemberlakuan aturan-aturan khusus bagi turis asing untuk pencegahan.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini menargetkan 253.000 turis asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia pada 2023 ini. Apalagi, perkiraan meningkatnya turis Tiongkok setiap awal tahun ini sangat mungkin terjadi jelang Imlek atau Tahun Baru China 2023

Menurutnya, penting bagi Menteri Pariwisata dan Menteri Kesehatan untuk menerapkan aturan-aturan khusus tersebut. Ia mengingatkan, pemerintah memiliki kewajiban melindungi masyarakatnya dari ancaman COVID-19 yang terus bermutasi.

"Tindakan pencegahan itu juga meredam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman COVID-19. Pengetatan prokes bagi wisatawan luar negeri sebagai bentuk kewaspadaan dini guna menghindari terjadinya glombang COVID-19 di Indonesia," tandasnya juga. (tim redaksi)

#viruscorona
#penularancovid-19
#turistiongkok
#cegahpenularan
#dprri
#protokolkesehatan
#aturantespcr

Tidak ada komentar