Breaking News

BLU Batu Bara Batal, Pemerintah Bakal Ubah Skema Dana Kompensasi DMO

Aktivitas pertambangan batu bara. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Tampak ragu hendak menarik pungutan iuran dari perusahaan batu bara, pemerintah akhirnya membatalkan rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara. 

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) awalnya berencana membentuk BLU batu bara menjadi lembaga yang memungut dana dari perusahaan untuk mengisi gap antara harga pasar dan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Obligation Market (DMO).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan, pemerintah akan menggodok mekanisme baru untuk mengisi gap harga batu bara di pasar global dengan DMO. Ia juga memastikan rencana ini sudah dikomunikasikan kepada para pengusaha.

"Ada mekanisme lain nanti. Kita sudah sampaikan ke pengusaha. Jika mekanisme ini (BLU) dipakai pemerintah kurang pas, jadi harus pakai mekanisme lain," ujar Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (14/1/2023).

Semula, ide untuk membentuk BLU batu bara mengikuti penerapan pada perusahaan kelapa sawit dengan program biodiesel. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam konsep sebelumnya, nantinya dana yang dipungut BLU akan disalurkan kepada badan usaha pemasok PLN dan industri domestik lainnya berdasarkan potensi selisih pembayaran sesuai harga batu bara aktual. Dalam hal ini badan usaha pertambangan akan mengeluarkan invoice yaitu invoice HBA kepada PLN atau juga kepada HBA industri.

Menurut Arifin, usulan BLU pada dasarnya datang dari para pelaku usaha. Seiring waktu berjalan, terdapat Lemigas dibawah Kementerian ESDM yang disiapkan untuk jadi BLU yang digunakan untuk menampung dana pungutan ekspor pelaku usaha batu bara. 

Sementara itu, dikabarkan, pemerintah bersama pelaku usaha batu bara  telah sepakat untuk mengubah mekanisme pelaksanaan pungutan ekspor batu bara menjadi Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP dari sebelumnya berbentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Perubahan ini untuk menghindari kewajiban alokasi pendanaan untuk pemenuhan layanan dasar seperti penyaluran derma kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU. 

"Kalau dengan pola BLU harus setoran untuk dana pendidikan dan kesehatan, kalau gak salah 15-25%. Maka diubah menjadi MIP agar tidak ada kewajiban untuk menyetor dana tersebut," kata Ketua Indonesia Mining & Energy Forum Singgih Widagdo, melansir katadata, Sabtu (14/1/2023).

Singgih menambahkan, bahwa keputusan tersebut telah disepakati pada acara pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha bersama pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM belum lama ini. Usulan awal untuk mengubah BLU menjadi MIP berangkat dari inisiatif pemerintah. 

Ia pun menjelaskan, bahwa mekanisme pelaksanaan MIP berbeda dengan konsep kerangka kerja BLU yang bakal meniru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Menurutnya, peran MIP nantinya hanya akan menjalankan fungsi tunggal yakni sebagai lembaga 'himpun-salur'.

Melalui skema himpun-salur tersebut, PLN dan industri semen, pupuk, dan industri tertentu hanya wajib membayar batu bara senilai harga jual domestic market obligation atau DMO, yakni USD70 per ton untuk PLN dan USD90 per ton untuk industri. Selisih harga jual pasar akan dibayarkan kepada pengusaha lewat dana yang dihimpun oleh MIP. Adapun sumber dana MIP berasal dari pungutan ekspor batu bara. (tim redaksi)

#BLUbatubarabatal
#menteriESDMarifintasrif
#pungutaniuranpengusahabatubara
#perusahaanbatubara
#perubahanskemaBLUbatubara
#batubara

Tidak ada komentar