Breaking News

”Bersih-Bersih” ala Ganjar, Sering Blusukan ke Lapangan dan Rajin Cek Medsos

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melakukan sidak pungli di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang sempat viral pada 2014 silam. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Masih ingat saat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo marah-marah karena memergoki aktivitas pungutan liar (pungli) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 2014 silam? Bahkan, tindakan politikus berambut putih itu sempat viral di tingkat nasional.

Saat itu, Ganjar baru satu tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada periode pertamanya. Ia langsung tancap gas ”bersih-bersih” di tubuh birokrasi pemerintahan yang dipimpinnya. 

Salah satunya di jembatan timbang. Kala itu, ia mendengar banyak aduan warga tentang adanya praktik pungli di sana.

Ternyata benar. Kemarahan Ganjar tak terbendung saat itu. Tapi hasil dari marah-marahnya itu berbuah manis, karena mampu mengubah pola kotor menjadi bersih. Jembatan timbang di Jawa Tengah kini jauh lebih tertib. 

Pelayanannya berbasis online, dan tidak ada lagi pungli.
Perubahan itu dirasakan oleh para sopir, terutama kendaraan muatan. Mereka merasa nyaman dan aman jika melintas di Jawa Tengah.

Ade Hermanto, seorang sopir truk ekspedisi mengaku, tidak ada lagi pungli pada jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Ganjar marah-marah. ”Pernah (marah-marah) di Jembatan Timbang Subah. Sekarang di Jawa Tengah sudah tidak ada apa-apa, amanlah,” katanya kepada wartawan awal tahun ini, dikutip Sabtu (21/1/2023).

Pria asal Pekalongan itu mengungkapkan, dulu sopir harus menyiapkan ”amplop” untuk bisa lolos dari jembatan timbang. Namun, praktik itu lenyap karena sikap tegas Ganjar.

Sementara itu, Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Ajibarang Alkori mengatakan, tindakan tegas Gubernur Ganjar membawa banyak perubahan positif bagi jembatan timbang. ”Sejak peristiwa Pak Ganjar itu, ada banyak perubahan. Antara lain, sangat terbuka dan transparan. Sistem operasionalnya pakai JTO (Jembatan Timbang Online), data langsung tekoneksi dengan pusat,” ujarnya.

Bahkan, gara-gara video viral itu, dibentuklah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah X Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terdiri dari 10 jembatan timbang, di antaranya di Tanjung (Brebes), Subah (Batang), Sarang (Rembang), Banyudono (Boyolali), Klepu (Kabupaten Semarang), Ajibarang (Banyumas), Wanareja (Cilacap), Kulwaru (Kulonprogo), Kalitirto dan Tamanmartani (Sleman).

”Kalau dulu di Jawa Tengah ada 12 jembatan timbang, tapi setelah kejadian itu terbentuk BPTD Wilayah X ada 10 jembatan timbang yang beroperasi, salah satunya Ajibarang,” tambahnya. Ia menyebut, perubahan sistem juga mampu mengurangi angka pelanggaran.

Ia menyontohkan, tiap hari ada sekitar 150 kendaraan yang diperiksa. Ada penurunan angka pelanggaran yang semula sekitar 30 kendaraan sekarang maksimal 10 kendaraan per hari. 

”Itu karena sudah tahu kalau aturan masuk Jateng. Selain itu, kita juga sosialisasi lewat medsos. Dan kami sudah berkomitmen tidak ada pungli,” tandasnya. 

Nah, rupanya, keberhasilan Ganjar memberantas korupsi, gratifikasi, hingga pungutan liar (pungli) di Jateng berkat jalannya pelaksanaan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan sistem supervisi dan pencegahan korupsi yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 38 indikator di dalamnya. 

Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan Moch Susilo mengatakan, sistem MCP yang digagas Ganjar meraih pengakuan dari KPK. Dengan strategi pembangunan SDM berintegritas itu, Jateng mampu mencapai Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan nilai 94,5.

Pemprov sudah all out dalam meningkatkan SDM yang berintegritas melalui sosialisasi dan asistensi. Hasilnya, kinerja semua perangkat OPD ataupun BUMD bisa dipertanggungjawabkan. 

”Bagi kami, inspektorat Jateng bisa menjadi role model, apalagi dengan sudah banyak mendapatkan pengakuan secara nasional," kata Susilo, dikutip Rabu (21/1/2023). Menurutnya, selama ini warning system yang digagas Ganjar sudah berjalan baik. 

Indikatornya apa? Penurunan jumlah aduan dari masyarakat, pengelolaan pengadaan barang/ jasa yang baik, menurunnya gratifikasi/suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang masuk kategori skala rendah. 

"Pemprov juga mendorong agar pejabat struktural di OPD agar aktif dalam laporan LKHPN hingga di Kabupaten Grobogan mencapai 100 persen, dan kinerja anggaran yang akuntabel sehingga pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes Nur Ari Haris Yuswanto juga mengakui, kinerja Pemprov luar biasa dalam membantu sistem pengawasan di daerah. Nur mengatakan, pihaknya kerap berkonsultasi terkait kinerja serta program kerja pengawasan tahunan (PKPT) inspektorat kepada Pemprov. 

"Yang layak diapresiasi adalah komitmen kuat Gubernur Jateng untuk mengajak seluruh OPD melakukan pernyataan sikap berperang melawan segala bentuk gratifikasi," pujinya. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Jateng menjadi juara umum dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK pada 2020. 

Sementara pada 2019, Kemendagri juga mengumumkan Jateng sebagai daerah berpredikat terbaik dalam supervisi pencegahan korupsi. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memuji Ganjar yang memastikan Jateng bersih dari korupsi. 

Menurut Firli, upaya Ganjar menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi terlihat dari slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau Tidak Korupsi dan Tidak Bohong (berkhianat). "Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kita berterima kasih," kata Firli.

Bahkan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, survei yang menempatkan Jateng sebagai provinsi paling berintegritas itu dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan, yaitu sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak. 

Selain 120 responden internal dan eksternal, survei tersebut juga diikuti 10 responden ahli. ”Dalam survei itu, aspek yang dinilai antara lain budaya organisasi seperti kejadian suap, gratifikasi, dan keberadaan calo. KPK juga mengukur sistem antikorupsi yang dimiliki oleh tiap instansi dan pengelolaan sumber daya manusia serta seberapa berpengaruhnya sistem tersebut dalam menekan seseorang untuk tak melakukan tindak rasuah,” tuturnya.

Capaian tersebut, menurut Ganjar, berkat digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat. Survei Penilaian Integritas KPK tersebut dilakukan untuk memetakan area rawan korupsi di Indonesia. 

Hasilnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh indeks tertinggi dengan skor 78,26. Ganjar mengatakan setelah melakukan mitigasi korupsi pada awal menjabat, yang pertama dilakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan.

”Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem. Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian siapapun bisa mengakses,” kata Ganjar, dikutip Rabu (21/1/2023).

Bahkan, pelaporan LHKPN Jateng dari eselon 1 sampai 4 dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100 persen pada 2018. Pejabat Jateng secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya semakin menurun tiap tahun.

Ganjar juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemda-pemda. Lelang jabatan ini menjadi bagian reformasi birokrasi yang berulang kali menuai apresiasi Pemerintah Pusat.

Setelah pembenahan dan digitalisasi sistem, menurut gubernur, proses selanjutnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Maka Ganjar mewajibkan seluruh SKPD di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial. 

Bahkan, orang nomor satu di Jateng ini pernah mencopot pegawai karena laporan dari masyarakat. ”Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli, dan itu berkat laporan masyarakat,” akunya.

Namun yang paling mendasar dalam gerakan antikorupsi tersebut adalah contoh yang diberikan oleh pimpinan. Ganjar menganalogikan gerakan pemberantasan korupsi itu layaknya orang mandi menggunakan gayung. 

Yang mesti disiram paling pertama adalah bagian kepala, bagian paling atas. Untuk itu gubernur turun tangan langsung melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan menata inspektorat Jateng dan BPSDM sehingga jadi yang terbaik nasional.

”Kalau atasnya punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh, orang pasti takut untuk menyuap. Akhirnya pejabat lain ikut berubah dan masyarakat ikut berubah sikapnya. Akhirnya semua profesional,” beber mantan anggota DPR RI ini.

Meski demikian, imbuhnya, masih ada titik-titik yang rawan tindak korupsi. Untuk menekan peluang tersebut, selain update sistem, pengawasan juga mesti ditingkatkan, termasuk memperluas pelibatan masyarakat. Ganjar juga mewanti-wanti agar masyarakat tidak memberi pancingan pada pejabat untuk bertindak koruptif.

Ia bahkan menyempatkan diri mengajar di sekolah-sekolah, menanamkan sikap antikorupsi dalam program Gubernur Mengajar. Kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng pun telah diterapkan dan merupakan provinsi pionir pendidikan antikorupsi.

Kurikulum antikorupsi itu pertama kali diujicoba pada 367 SMA di Jateng. Lalu selanjutnya direplikasi ke seluruh sekolah di Jateng. 

Kurikulum yang dibuat dengan menggandeng institusi KPK itu tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan. Pun demikian, diintegrasikan dalam kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakulikuler.

”Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya Ini kan kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak ngarep-arep (berharap). Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur,” tegas alumnus UGM ini.

Mungkin, berkat gagasan, ide, keinginan, keseriusan, untuk memberantas korupsi dan pungli itulah, KPK mengganjar Jateng sebagai provinsi paling berintegritas versi KPK 2020 dan 2021. Provinsi Jateng meraih nilai 94,55 dalam capaian Indeks Pencegahan Korupsi tahun 2021. (tim redaksi)

#ganjarpranowo
#gubernurjawatengah
#gubernurjateng
#gerakanantikorupsi
#pungli
#kurikulumantikorupsi
#KPK
#provinsiberintegritas
#indonesia

Tidak ada komentar