Bantah Istana Dituding Intervensi KPU Loloskan Partai Gelora, Mahfud MD: Berita Hoaks!
WELFARE.id-Terkait tudingan adanya intervensi pihak istana terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan Partai Gelora dibantah keras oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Dia menyebut, (KPU) melakukan tindakan bodoh bila mau diintervensi pihak luar. "KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan KPU independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah. Itu bodoh namanya," terang Mahfud MD, Jumat (13/1/2023).
Sebelumnya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik saat menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/1/2023).
Dia membawa empat bukti kalau KPU yang memaksakan Partai Gelora harus lolos. Hadar saat itu menyampaikan bukti percakapan instruksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari ke KPU daerah di aplikasi pesan WhatsApp terkait verifikasi faktual Partai Gelora.
"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu berita hoaks. Katanya ada campur tangan Istana? Saya justru menegur. Tanggal 10 November 2022 ada laporan, 'Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk'. Saya telepon, hanya itu saja," ujar Mahfud.
Mahfud lalu mengaku menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Bernad Dermawan Sutrisno. "Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab, 'Tidak Pak, tegak lurus'," kata Mahfud menirukan ucapan Bernad.
Mahfud lalu menceritakan isi pembicaraannya dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan. "Jangan main-main loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah, itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi," cetus juga mantan Ketua MK ini.
Bahkan Mahfud menyebut kalau dia menelepon Bernard Dermawan pada 10 November 2022 dan tidak pernah menghubungi lagi setelah itu.
"Tanggal 10 November 2022 itu sekali saja ketika partai-partai mengadu kepada saya, 'Pak, partai saya tidak masuk'. Kenapa? 'Ada pesanan dari ini'. Pak partai saya tidak masuk, tapi dimasukkan. Saya tidak mau tahu itu benar atau tidak, tapi saya telepon tanggal 10 November dan tidak lebih dari itu," papar Mahfud juga.
Apabila Hadar Nafis Gumay memiliki bukti soal dugaan intervensi tersebut, menurut Mahfud, yang bersangkutan harus membuktikannya.
”Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikut menegur karena dia disinyalir melenceng, bukan saya menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk," terang Mahfud lagi.
Sekali lagi Mahfud menegaskan kalau pemerintah tidak melakukan intervensi apa pun terhadap KPU terkait penetapan verifikasi partai politik. "Ndak, ndak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?," tandas Mahfud lagi.
Senada, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan tidak pernah menginstruksikkan KPU daerah (KPUD) meloloskan parpol tertentu sebagai peserta Pemilu 2024, dengan mengubah data hasil verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024.
Hal ini sekaligus membantah kabar dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang menyebut KPU membantu Partai Gelora lolos verifikasi.
”Tidak ada itu ya (instruksi dari KPU pusat kepada KPUD untuk meloloskan parpol tertentu sebagai peserta Pemilu 2024). Saya sudah cek rekaman-rekaman dalam acara pada 22 November 2022 itu," ujar Hasyim kepada wartawan, Jumat (13/1/2022). (tim redaksi)
#menkopolhukam
#mahfudmd
#bantahintervensi
#komisipemilihanumum
#kpu
#partaigelora
#istananegara
#beritahoaks
Tidak ada komentar