Breaking News

8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024, Mahfud: Hak Mereka, Pemerintah Netral

Delapan ketua umum partai menyatakan menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Foto: Istimewa/ Antara

WELFARE.id-Delapan partai politik parlemen menyatakan penolakan terhadap rencana penerapan sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Partai Golkar menjadi inisiator dalam pertemuan tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan itu dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, dia mengajak partai politik parlemen untuk berdiskusi.

"Ini adalah kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat. Ini bukan hanya dirasakan oleh Partai Golkar, tapi oleh seluruh partai peserta pemilu. Sehingga dengan keperluan ini, kita duduk bersama dan kita rembukan," ujar Airlangga usai pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Airlangga menyebut, pertemuan itu juga sebagai silaturahmi antar-parpol di awal 2023. Menurutnya, harus ada jalinan komunikasi antarparpol agar Pemilu 2024 bisa berjalan lancar.

"Kebetulan ini di awal tahun perlu silahturahmi antarparpol, karena kita ingin tahun 2023 ini, di tahun politik ini, terhubung. Keterbukaan akan tercipta kalau komunikasi antarpartai politik walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya, tapi ada kesamaan," paparnya lagi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pertemuan tersebut akan digelar secara rutin. Ia mengaku siap untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan selanjutnya.

"Tentu tadi diminta agar pertemuan ini diselenggarakan secara rutin. Dan tadi disepakati. Kami siap memfasilitasi pertemuan rutin ke depan," tuturnya.

Berikut 5 pernyataan sikap 8 partai politik parlemen:

1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. 

Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.

2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.

3. KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.

5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas Politik, keamanan dan ekonomi.

Menanggapi pertemua politik itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai adalah hak masing-masing parpol. 

Ia menyebut, pemerintah tidak bisa mengintervensi sikap yang diambil oleh partai politik terkait polemik sistem proporsional tertutup dan proporsional terbuka pada Pemilu 2024.

"Silakan saja, pemerintah tidak boleh bersikap," kata Mahfud kepada wartawan, dikutip Senin (9/1/2023). Ia menambahkan, pemerintah tak ikut campur atas sikap yang dilakukan oleh 8 parpol di Senayan tersebut, sebab bukan menjadi kewenangannya. 

Masing-masing partai, lanjutnya, berhak menentukan langkah politiknya sendiri. "Enggak boleh bersikap (pemerintah), kenapa? karena partai itu yang menentukan pilihannya sendiri dan MK yang memutuskan," ucapnya.

Lebih lanjut, terkait sikap PDIP yang tak ikut menyatakan sikap menolak seperti parpol lainya, Mahfud enggan menanggapi. Menurut Mahfud, pihaknya tak boleh mencampuri apalagi menyuruh parpol.

"Ya terserah (PDIP jika tak ikut), pemerintah enggak boleh melarang atau menyuruh," tegasnya. (tim redaksi)

#sistemproporsionaltertutup
#pemilu2024
#partaipolitik
#parpol
#menkopolhukam
#mahfudMD
#delapanparpoltolaksistemproporsionaltertutup
#langkahpolitik

Tidak ada komentar