Breaking News

Terbukti Terima Suap HGU SGD150 Ribu, KPK Tahan Kakanwil BPN Riau

Kakanwil BPN Provinsi Riau M Syahrir. Foto: Istimewa/ Antara

WELFARE.id-Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Riau M Syahrir akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/12/2022). M Syahrir diduga terlibat suap dalam kasus pengurusan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). 

KPK mengungkap modus M Syahrir menerima suap senilai SGD120 ribu, salah satunya lewat rekening bank milik pegawainya. "Ada yang langsung, ada juga yang menggunakan rekening-rekening atas nama pegawainya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, dikutip Sabtu (3/12/2022).

Ia mengungkapkan, suap itu bermula saat Frank Wijaya selaku pemegang saham PT Adimulia Agrolestari (PT AA) hendak mengurus dan memperpanjang sertifikat HGU perusahaannya yang segera berakhir pada 2024. Dia menunjuk Sudarso selaku General Manager PT AA untuk mengurusnya.

Kemudian, Sudarso (SDR) melakukan pertemuan dengan M Syahrir yang saat itu menjabat Kakanwail BPN Riau guna membahas perpanjangan HGU PT AA. Pada Agustus 2021, Sudarso menyiapkan dokumen administrasi pengurusan HGU PT AA seluas 300 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

"Sekitar Agustus 2021, SDR menyiapkan seluruh dokumen administrasi untuk pengurusan HGU PT AA seluas 3.300 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi yang salah satunya ditujukan juga ke Kanwil BPN Provinsi Riau," ucap Ghufron.

Setelahnya, Sudarso menemui Syahrir di rumahnya. Dalam pertemuan itu, Syahrir meminta uang kepada Sudarso dalam bentuk dolar Singapura senilai Rp3,5 miliar dengan pembagian 40-60% sebagai uang muka mempercepat proses pengurusan HGU.

"SDR lalu melaporkan permintaan MS kepada FW dan SDR kemudian mengajukan permintaan uang SGD 120 ribu ke kas PT AA dan disetujui oleh FW," rincinya. Lalu, pada September 2021, M Syahrir meminta penyerahan uang SGD120 ribu itu di kediamannya, serta berpesan agar Sudarso tidak membawa alat komunikasi. 

Usai menerima uang tersebut, Syahrir memimpin ekspose permohonan usulan perpanjangan HGU dan merekomendasikan usulan bisa ditindaklanjuti lewat rekomendasi Andi Putra selaku eks Bupati Kuansing. 

"Usulan perpanjangan dimaksud bisa ditindaklanjuti dengan adanya surat rekomendasi dari Andi Putra selaku Bupati Kuansing yang menyatakan tidak keberatan adanya kebun masyarakat dibangun di Kabupaten Kampar dan rekomendasi ini dapat dipenuhi FW," ulasnya.

Selain menerima uang lewat rekening pegawainya, M Syahrir turut menerima suap lewat rekening pribadinya. Hal itu berlaku dalam kurun September 2021 hingga Oktober 2021.

"Di kurun waktu September 2021 sampai dengan 27 Oktober 2021, MS menerima aliran sejumlah uang baik melalui rekening bank atas nama pribadi MS maupun atas nama dari beberapa pegawai BPN tersebut sejumlah sekitar Rp791 juta yang berasal dari FW," bebernya. Tak berhenti di sana, Ghufron menyebut M Syahrir diduga menerima gratifikasi senilai Rp9 miliar saat menjabat Kakanwil BPN di sejumlah provinsi. 

Ia juga menyebut penyidik bakal terus mendalami hal ini. "Selain itu pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, MS juga diduga menerima gratifikasi sejumlah sekitar Rp9 miliar dalam jabatannya selaku Kepala Kanwil BPN di beberapa provinsi dan hal ini akan terus didalami dan dikembangkan Tim Penyidik," tutup dia.

Atas perbuatannya, M Syahrir sebagai Penerima melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tim redaksi)

#kakanwilbpnriauditangkapkpk
#msyahrir
#eksbupatikuansingandiputra
#dugaansuappengurusanhgu
#kpk

Tidak ada komentar