Breaking News

Siapa Sosok "Langit Tujuh" yang Jadi Beking Tambang Ilegal hingga Sulit Diberantas

Polisi menggerebek tambang batu bara ilegal di Berau, Kaltim. Foto: Istimewa/Dok Humas Polda Kaltim

WELFARE.id-Hebohnya masyarakat terkait cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai adanya bekingan tingkat tinggi pada setiap tambang ilegal. 

Muncul banyak spekulasi siapa sosok yang ada dibalik tambang ilegal yang mengepung pertambangan di Tanah Air. Bahkan, terungkap, selalu ada kekuatan besar di balik pengamanan tambang ilegal dengan sebutan ’langit tujuh’. 

mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas, Fahmy Radhi yang juga Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) menyebutkan, aktivitas tambang ilegal di Indonesia mempunyai beking atau dukungan yang dahsyat. 

Kekuatan besar itu disebut sebagai ’Langit Tujuh’. 
Fahmy menjelaskan bahwa selama ia berpengalaman menjadi tim Anti Mafia Migas yang diketuai oleh Faisal Basri itu, bekingan tambang ilegal dengan kekuatan dahsyat ini berasal dari elite partai hingga elit organisasi masyarakat (ormas).

Selain itu, Fahmy mengklaim ’Langit Tujuh’ berdasarkan pernyataan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu yakni Dahlan Iskan. 

Fahmy menyebutkan beking tambang ilegal terdapat oknum dari anggota pemerintahan yaitu DPR RI dan DPRD.

”Dari hasil kajian kami di Tim Anti Mafia Migas, ini saya kira polanya sama. Jadi ring satu itu meliputi tadi, misal elite partai, elite ormas. Kemudian juga oknum-oknum anggota DPR RI atau DPRD yang membuat aturan Undang-Undang yang mungkin bahwa illegal mining itu sulit ditindak," terang Fahmy dikutip dari CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, Jumat (2/12/2022).

Selain itu, Fahmy menyebutkan kekuatan ’Langit Tujuh’ inilah yang membuat penambangan ilegal sulit untuk diberantas. Mengingat pembuat aturan perundang-undangan yaitu DPR RI dan DPRD turut menjadi oknum dari penambangan ilegal tersebut.

"Kekuatan langit tujuh ini kan sangat dahsyat, jadi itu yang menyebabkan illegal mining tumbuh subur dengan cukup besar dan tidak tersentuh sama sekali karena tindakannya yang merusak," pungkasnya.

Karena itu, Fahmy menyarankan agar aturan mengenai penambangan ilegal tersebut harus diperbaiki. Selain itu harus dilakukan penegakan hukum yang adu sehingga menyebabkan efek jera pada pelaku dan oknum dari penambangan ilegal.

"Aturannya ini harus diperbaiki kemudian ada penegakan hukum yang adil, kemudian yang ketiga harus ada efek jera. Jadi kalau misal terbukti memang melakukan pelanggaran illegal mining, maka harus ditindak tegas supaya ke depan tidak ada yang berani melakukan illegal mining," cetusnya.

Fahmy sangat menyayangkan, kekayaan negara yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat, namun dengan aktivitas tambang ilegal tersebut hanya akan memakmurkan para mafia tambang. 

"Seluruh Indonesia ada illegal mining itu kan mestinya kekayaan yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lah ini untuk kemakmuran mafia," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui maraknya tambang ilegal ini sangat merugikan negara. Terlebih, jumlah tambang ilegal di negara ini mencapai ribuan.

Tambang ilegal ini berarti aktivitas tambang tidak memiliki perizinan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain merusak lingkungan, penambang ilegal ini pun tentunya tidak berkontribusi pada penerimaan negara. 

Penerimaan negara dari pertambangan biasanya dari pajak maupun non pajak, seperti royalti, iuran tetap, sewa lahan, dan lainnya.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan mineral dan batu bara pada 2021, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, tercatat mencapai Rp75,48 triliun.

”Makanya itu (tambang ilegal), negara hilang banyak," ucapnya saat ditemui usai acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Arifin menyebutkan saat ini Kementerian ESDM tengah menindaklanjuti kasus penambangan ilegal yang digembar-gemborkan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. 

Arifin mengklaim Kementerian ESDM akan mengirimkan inspektur tambang yang akan mengevaluasi perizinan penambangan ilegal tersebut.
"Nah inilah izin-izin itu dulu dari mana. Kita nanti mau kirim inspektur tambang ke lokasi dan juga kita akan mengevaluasi review, izin-izin itu dulu bagaimana," cetusnya. (tim redaksi)


#tambangilegal
#ilegalmining
#bekingtambangilegal
#langittujuh
#kementerianesdm
#rugikannegara
#rusaklingkungan

Tidak ada komentar