Breaking News

Maksud Hati Ingin Mengubah "Pasal Kolonial", Beberapa Pasal UU KUHP yang Baru Disahkan Justru Dinilai Ancam Kebebasan Demokrasi

Spanduk raksasa membentang, menolak UU KUHP yang baru disahkan, Selasa (6/12/2022). Foto: Ilustrasi/ Dok.AJI Jakarta

WELFARE.id-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Selasa (6/12/2022). Meski sudah disahkan, UU RKUP baru akan berlaku 3 tahun mendatang.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan telah menghapus beberapa pasal kontroversal dalam RKUHP. Salah satunya adalah pencemaran nama baik dan penghinaan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Meski demikian, masih ada beberapa pasal kontroversial masih tercantum dalam RKUHP yang sudah disahkan. Ahli Hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang Lucky Endrawati, mengungkapkan, terdapat beberapa pasal tindak pidana yang masih menjadi objek bahasan dalam UU KUHP. 

Pasal-pasal itu diperbincangkan lantaran masih ada kelompok masyarakat yang mempertanyakannya. "Ada beberapa pasal tindak pidana yang masih menjadi objek bahasan dalam RUU KUHP," jelasnya, melansir katadata, Rabu (7/12/2022).

Mengutip draft RUU KUHP dan melansir berbagai sumber, masih ada pasal-pasal "bermasalah" yang akhirnya disahkan dalam UU KUHP yang baru disahkan:

1. Pasal kontrasepsi

Peraturan yang melarang orang menawarkan atau menunjukkan alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan "pada anak" tercantum di pasal 408-410. Bagi yang melanggar diancam dengan pidana denda Rp1 juta.

Sementara bagi orang yang tanpa hak secara terang-terangan menunjukkan maupun menawarkan alat untuk menggugurkan kandungan baik secara tertulis atau langsung, akan dipidana penjara paling lama enam bulan atau denda Rp10 juta. 

Penerapan hukuman itu dikecualikan bagi petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan infeksi menular, atau kepentingan pendidikan/penyuluhan. 

Termasuk juga oleh relawan yang dianggap kompeten. "Akan tetapi, pasal ini sesungguhnya berbahaya karena berpotensi menurunkan capaian kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia yang saat ini sudah cukup rendah," kata Pendiri Lembaga CISDI Diah Saminarsih dalam siaran pers, Rabu (7/12/2022). 

Survei yang dilakukan BPS bersama USAID, Kemenkes, dan BKKBN menunjukkan anak dan remaja kerap berdiskusi soal masalah ini bersama teman-temannya, ketimbang dengan petugas kesehatan karena jauh dari stigma dan diskriminasi. Itulah mengapa, pendekatan informal oleh kelompok sebaya atau masyarakat sipil disebut CISDI "lebih efektif".

2. Pasal kumpul kebo

Aturan yang menyoal kumpul kebo tercantum dalam pasal 411-413, isinya: setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana penjara paling lama enam bulan atau denda Rp10 juta. Pada ayat 2 dikatakan, perbuatan itu tidak akan dituntut kecuali ada pengaduan suami atau istri orang yang terikat perkawinan atau orang tua/anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan.

Tak cuma itu saja, perbuatan yang disebut 'perzinaan' atau persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri juga akan dipidana paling lama setahun dan denda Rp10 juta. 

Bagi pengacara HAM dan aktivis perempuan Naila Rizqi, pasal perzinaan itu tidak memiliki dasar yang jelas karena hubungan seks dua orang dewasa tidak ada pihak yang dirugikan "kecuali jika ada kekerasan," katanya dalam sebuah diskusi seperti yang dilansir VOA Indonesia.com, Rabu (7/12/2022).

Dia juga menilai pasal ini melanggar wilayah privasi warga dan membahayakan "kelompok rentan dan masyarakat miskin" karena jadi sasaran razia.

3. Pasal demonstrasi

Seperti yang tertulis di pasal 256: Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum atau keonaran bisa dipidana paling lama enam bulan dan denda Rp10 juta. 

Menurut aktivis demokrasi, Muhammad Isnur, pasal itu memperlihatkan adanya kemunduran dalam berdemokrasi dan "menempatkan kebebasan berpendapat pada posisi berisiko karena dianggap sebagai kejahatan".

Padahal, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Banyak pihak menentang penerapan pasal ini karena rawan kriminalisasi dan berpotensi jadi pasal karet. 

Tapi tim sosialisasi RKUHP, Albert Aries, beralasan publik tak perlu khawatir dikriminalisasi selama mereka memberitahu unjuk rasa tersebut. Dia juga mengeklaim, meski pasal demonstrasi dimasukkan tapi pemerintah tetap menghargai kebebasan berpendapat sebagai hak yang diatur dalam konstitusi.

4. Pasal penghinaan presiden, pemerintah, lambang negara

Tindak pidana yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden hingga pemerintah atau lembaga negara tercantum di pasal 217-240. Pasal 217 menyebutkan: Setiap orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana penjara paling lama lima tahun.

Kemudian pasal 218: Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda Rp200 juta. 

Tindakan penyerangan itu secara lebih rinci dijelaskan pada pasal 219 yang isinya: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda Rp200 juta.

Adapun penghinaan terhadap pemerintah atau lambang negara seperti yang termuat di pasal 240 ayat 1, bakal kena pidana penjara paling lama 1,6 tahun dan denda Rp10 juta. Dalam hal tindak pidana berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, bisa dipidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp200 juta.

Tindak pidana tersebut hanya bisa dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam siaran publikasinya menilai pasal ini menunjukkan bahwa "penguasa negara ingin diagung-agungkan layaknya penjajah di masa kolonial".

Jika menelisik ke belakang, keberadaan pasal penghinaan presiden berasal dari KUHP Belanda yang mengatur soal penghinaan yang disengaja terhadap raja dan ratu. Namun sesudah Indonesia merdeka, menurut PSHK, pasal tersebut diadopsi mentah-mentah dengan mengganti frasa "raja dan ratu" menjadi presiden dan wakil presiden.

Padahal berbeda dengan tradisi monarki yang menahbiskan raja/ratu sebagai simbol kebangsaan, sistem demokratis menyatakan jabatan kepala negara yang diampu presiden bukanlah simbol negara. Simbol negara dalam pasal 35 dan 36B UUD 1945 yaitu Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan.

Karena itulah menurut PSHK, "setiap komentar, pujian bahkan cibiran publik kepada presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya". Soal pantas atau tidaknya cara komunikasi dalam menyampaikan kritik berada pada wilayah etika sehingga tidak patut dijerat dengan sanksi pidana.

Selain itu, kata mereka, perubahan pasal penghinaan menjadi delik aduan "tidak menghilangkan risiko kriminalisasi". Faktanya, polisi kerap tebang pilih dan sulit bersikap proporsional kalau ada laporan dari pihak yang punya relasi dengan pejabat negara.

5. Pasal tindak pidana agama

Dalam salinan akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih memuat pasal pidana untuk pelaku penodaan atau penistaan agama. Pasal 300 RKUHP menyebutkan setiap orang di muka umum yang:

a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;

b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau

c. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

Pasal selanjutnya mengatur bentuk penodaan agama dalam bentuk tulisan, gambar, hingga rekaman dan menyebarluaskan melalui teknologi informasi bisa diancam penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta

Ada juga ancaman hukuman bagi orang yang menghasut seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dengan penjara dua tahun atau denda Rp50 juta. Sedangkan untuk orang yang memaksa seseorang tidak beragama atau berkepercayaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dipidana empat tahun atau denda Rp200 juta.

Kemudian di pasal 303, orang yang yang membuat gaduh pada waktu ibadah berlangsung bakal didenda Rp1 juta. Untuk orang yang dengan kekerasan menganggu, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan akan dipidana dua tahun atau denda Rp50 juta.

Dan bagi orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menganggu, merintangi atau membubarkan orang yang sedang ibadah bakal dipidana lima tahun penjara atau denda Rp200 juta. Sejumlah organisasi masyarakat menilai delik agama dalam RKUHP masih terlalu luas dan multitafsir, sehingga menimbulkan "kemungkinan kriminalisasi berlebihan".

6. Pasal berita bohong bisa dipenjara 

RKUHP mengatur soal penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini, dapat menyasar pers atau pekerja media. 

Pada Pasal 263 Ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda Rp500 juta. 

"Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V," demikian bunyi Pasal 263 Ayat 1. 

Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 atau denda Rp200 juta. 

Lebih lanjut, RKUHP terbaru juga memuat ketentuan penyiaran berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan. Seseorang yang membuat dan menyebarkan berita tersebut dapat dipenjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Hal itu tertuang dalam pasal 264. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyatakan, pihaknya masih menemukan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP per 30 November 2022. Dia berpendapat, RKUHP tersebut akan mengancam kebebasan demokrasi.

“Di tengah suasana regresi demokrasi, di tengah suasana yang kembali ke ototarian ini, semakin berbahaya mengancam orang-orang yang berbeda, orang-orang yang kritis, mengancam orang-orang yang bergerak untuk demonstrasi,” kata Isnur di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dikutip Rabu (7/12/2022).

Isnur mengungkapkan, RKUHP kembali memuat pasal kolonial. Padahal, semangatnya berdalih untuk terlepas dari hukum Belanda yang sudah lama diterapkan di Indonesia.

Pasal kolonial itu, lanjut Isnur, terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Meski deliknya berupa aduan, namun dapat mengancam kebebasan demokrasi. “Sekarang misalnya, aparat sudah bereaksi ketika ada misalnya penghinaan kepada presiden, ada fans, ada banyak follower, kemudian karena merasa terhina, dia bergerak,” papar Isnur. (tim redaksi)

#UUKUHPdisahkan
#pasalbermasalah
#pasalpenghinaankepalanegara
#pasalunjukrasa
#pasalberitabohong
#pasalperzinaan
#mengancamkebebasandemokrasi

Tidak ada komentar