DPP KNPI Tunjuk Karetaker Pembentukan DPD KNPI Papua Barat Daya, Haris: Aspirasi Warga Papua

Ketum DPP KNPI Haris Pertama memberikan mandat kepada karetaker DPD KNPI Papua Barat Daya pada rapat pleno 4 pada Minggu (4/12/2022) di Hotel Sahid Jakarta. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah di Papua membawa konsekuensi pembentukan kantor dan organisasi yang dibutukan masyarakat setempat. 

Bukan hanya organisasi pemerintahan tapi juga organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI. Itu terjadi di Provinsi Papua Barat Daya yang belum lama ini terbentuk. 

Pembentukan DPD KNPI Pemekaran Daerah/Wilayah Baru sesuai dengan Peraturan Organisasi No: 08 tentang pembentukan DPD KNPI Pemekaran Daerah/Wilayah.

Pembentukan DPD KNPI Papua Barat Daya itu disetujui setelah DPP KNPI menggelar Rapat Pleno 4, pada Minggu (4/12/2022) yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta Pusat.

Ketua Umum (Ketum) DPP KNPI Haris Pertama mengatakan bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sangat strategis untuk dilakukan. Salah satu tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Haris mengatakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bisa mendorong agar wilayah tersebut bisa lebih maju baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta indeks pembangunan manusia yang semakin baik.

Terlebih pengalaman empiris telah menunjukkan bahwa pemekaran wilayah bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan suatu wilayah, terutama di bidang ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu saya sepakat bahwa pembentukan provinsi baru tetap harus memperhatikan aspirasi masyarakat Papua secara umum untuk mendorong berbagai kemajuan yang semakin baik," kata Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/12/2022).

Haris juga mengatakan DPP KNPI setuju membentuk Kepengurusan Karetaker Dewan Pengurus Daerah KNPI dan Karetaker Majelis Pemuda Indonesia Provinsi Papua Barat Daya.

”Adapun susunan dan personalianya di bawah komando Bung Jois Kambu sebagai ketua dan Bung Cartensz Inigo Ortens Malibela sebagai sekretaris. Mereka yang bertanggungjawab terhadap pembentukan DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya," ujar Haris juga. 

Seperti diektahui, tugas kepengurusan karetaker DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya adalah:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Provinsi I Pemuda/KNPI Provinsi Papua Barat Daya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya keputusan ini dan atau hingga terbentuknya DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya yang definitif.

2. Melakukan verifikasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi Papua Barat Daya sebagai acuan kepersertaan OKP dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi I Pemuda/KNPI Provinsi Papua Barat Daya.

3. Kepengurusan karetaker DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya diberikan wewenang untuk mempersiapkan pembentukan DPD KNPI kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya dan mengesahkan kepengurusan karetaker Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan Musda I Pemuda/KNPI Provinsi Papua Barat Daya.

4. Mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Provinsi I Pemuda/KNPI Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, Kepengurusan Karetaker DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya harus senantiasa mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan DPP KNPI dalam hal ini sehari-harinya melalui Bidang Koordinasi Organisasi DPP KNPI. (tim redaksi)

#knpi

#dpdknpi

#ketumdpdknpi

#harispertama

#daerahpemekaran

#provinsipapuabaratdaya

#karetaker

#dpdknpipapuabaratdaya