Breaking News

Video Viral Ismail Bolong, Pengamat Kepolisian Desak Kapolri Usut Tuntas Dugaan "Uang Setoran" Tambang ke Oknum Petinggi Polri

Tangkapan layar video pengakuan eks polisi yang mengaku jadi pengepul tambang batu bara ilegal, Ismail Bolong. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar secepatnya melakukan langkah strategis untuk mengusut kasus dugaan dana tambang ke oknum petinggi Polri. 

"Kapolri harus secepatnya melakukan langkah-langkah strategis mengusut kasus ini secara transparan dan segera menon-aktifkan pejabat yang terlibat agar tak ada konflik kepentingan dalam melakukan penyelidikan," kata Bambang, melansir Antara, Senin (7/11/2022).

Isu dana setoran perlindungan tambang itu mencuat, sejak video pengakuan mantan anggota Polri Aiptu (Purn) Ismail Bolong viral di media sosial. Belakangan, muncul video klarifikasi Ismail yang meminta maaf kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto karena sudah membawa-bawa namanya.

Dalam video klarifikasinya, Ismail menyatakan berita soal dana setoran pengepul tambang itu tidak benar. Benar atau tidak, lanjut Bambang, ia berharap video pengakuan Ismail Bolong itu harus diusut tuntas.

"Pengakuan Ismail Bolong yang pertama menurut saya hasil pemeriksaan Divpropam Mabes Polri. Mengapa tidak ditindak lanjuti dalam bentuk sidang etik atau proses pidananya?" ucapnya, setengah bertanya.

Ia mengatakan, klarifikasi Ismail di video yang tersebar baru-baru ini tidak bisa meluruskan apa yang sudah disampaikan di video awal. Justru malah membenarkan bahwa memang ada pemeriksaan internal oleh Paminal Divpropam Polri yang dulu dijabat oleh Brigjen Hendra Kurniawan pada Februari atau Maret 2022.

"Dan membenarkan pula praktek-praktek kotor di internal kepolisian, karena tidak ada proses lanjutan terkait pelanggaran etik maupun pidana pada Ismail Bolong. Terbukti dari pengakuannya, dia bisa pensiun dini Juli 2022 karena dugaan adanya atensi dari Kabareskrim," bebernya lagi.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, adalah sebuah kewajaran dalam pemeriksaan internal tersangka merasa diintimidasi penyidik internal untuk mengorek pengakuan. 

"Pengakuan Ismail Bolong kedua yang mengaku video pertama itu karena intimidasi Brigjen Hendra juga harus dikonfirmasi ke mantan Karopaminal Brigjen Hendra maupun Divpropam karena bisa jadi pengakuan kedua ini juga karena intimidasi," ungkapnya.

Menurut Bambang, pemerintah perlu turun tangan membuat Tim Independen Pencari Fakta melihat kusutnya penanganan isu illegal minning ini, agar kasus ini tak berlarut-larut dan semakin menggerus kepercayaan publik pada Polri. 

Bahwa, kata dia, fakta pemeriksaan Divpropam April 2022 tidak ditindak lanjuti adalah tidak ada proses pidana untuk Ismail Bolong terkait tindak pidana illegal minning yang sudah dilakukan bertahun-tahun. 

Dan itu membenarkan, bahwa ada atensi kepolisian pada yang bersangkutan (Ismail Bolong) bahkan bisa pensiun dini. "Isu ini tidak bisa dibiarkan sebagai bola liar begitu saja. Kalau tak bisa dikendalikan, ujung-ujungnya akan semakin menggerus kewibawaan Kapolri sendiri," tegasnya.

Sementara itu, soal dugaan adanya perang bintang, ia tak mau berkomentar banyak. Selama "perang" itu berdampak positif bagi masyarakat dan untuk perbaikan institusi Polri, ia tak mau banyak berkomentar. Ia justru mendorong Polri untuk buka-bukaan. (tim redaksi)

#institusipolri
#kepolisian
#isumafiatambang
#videoviralismailbolong
#seretnamakabareskrim
#pengamatkepolisian

Tidak ada komentar