Breaking News

Tahun Depan, Banyak Orang Tajir Mendadak di Kaltim

Lahan di sekitar proyek IKN. Foto: Istimewa/ Antara

WELFARE.id-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tergabung dalam tim persiapan pengadaan tanah untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mulai melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan dilakukan pada wilayah kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser.

Surat yang diterbitkan 8 November sudah ditandatangani Ketua Tim Persiapan Sekretaris Siti Sugiyanti. Hal itu terlihat pada surat pemberitahuan rencana pengadaan tanah bagi pembangunan IKN tahap I di kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nomor 590/102/SEK-TP2T/Kaltim.

Adapun luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, sebesar 348,09 hektare. Yang terletak di Desa Bukit Raya sekitar 0,01 hektare dan Desa Bumi Harapan 348,07 hektare.

Nantinya tahapan perencanaan akan disusun oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, tahapan persiapan oleh Gubernur, dan pelaksanaan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim, yang akan diserahkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kaltim. Adapun perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dimulai November-Desember 2022.

Sedangkan tahapan pelaksanaan pembangunan IKN mulai Januari 2023-Januari 2024. Dalam surat tersebut, Tim Pengadaan Tanah menegaskan, pemilik tanah hanya diperkenankan melepaskan haknya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. 

Selain itu, akan ada proses konsultasi publik bagi masyarakat yang keberatan melepas haknya, hingga dibentuk tim kajian keberatan. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan, tahun depan memang akan dilakukan pembangunan fisik besar-besaran untuk IKN, dari kontrak tender di Kementerian PUPR yang sudah diteken.

"Istana mulai tahun depan, kan sudah ada beberapa paket yang ditenderkan, kalau tidak salah 72 paket, cek lagi. Artinya 2023 go," kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (12/11/2022).

Saat ini, lahan yang tengah disiapkan untuk pembangunan IKN ini mencapai 921 hektare untuk kawasan zona IA dari total lahan IKN 6.671 hektare. Nantinya, kelebihan investor itu akan ditawarkan ke wilayah lain yang berdekatan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Sedangkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Kementerian ATR/BPN I Made Daging soal konsep pengadaan tanah tersebut. Dirinya memastikan, konsep ganti untung akan diterapkan dalam hal pembebasan lahan untuk IKN.

"Sehingga konsepnya bukan lagi ganti rugi, itu sudah pasti untung itu. Jadi prinsipnya konsep pengadaan tanah yang sekarang bukan lagi ganti rugi, tetapi jadi ganti untung," tegasnya, dikutip Sabtu (12/11/2022).

Adapun tentang besaran ganti untung yang diberikan, ia mengatakan akan dilakukan penilaian terlebih dahulu. Di mana hal itu dengan melihat luas tanah, kontur, hingga lokasin tanahnya.

"Kalau secara keseluruhan di atas 5 hektare itu menggunakan panja pengadaan tanah," lanjutnya. Namun demikian, pembebasan ganti untung bukan hanya dilakukan dengan uang, akan tetapi juga membuka peluang oleh bidang tanah di tempat lain, jika ada minat dari masyarakat.

"Bukan tidak mungkin ganti untung tadi berbentuk tanah, artinya tidak selalu uang," bebernya. Daging menambahkan, ketika masyarakat mendapat ganti untung dari pembebasan lahan di IKN diharapkan bisa dilakukan untuk pendirian usaha.

Sebab hal tersebut cukup menguntungkan ketika ada sebuah kota baru dan berpenghuni, karena otomatis menciptakan pasar baru. "Tapi memang harus hati-hati juga. Masyarakat yang tidak mengelola uang dalam jumlah besar, jika tidak dilakukan pendampingan oleh pihak yang berkompeten bisa tidak tepat sasaran," ulasnya.

"Pemerintah berharap masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut akan tetap terjaga dan jika dimungkinkan bisa untuk meningkatkan taraf hidupnya," harapnya. (tim redaksi)

#proyekikn
#ikn
#pengadaantanahikn
#kaltim
#kementerianpupr
#pembebasanlahan
#badanotoritaikn

Tidak ada komentar