Breaking News

Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Ketum KNPI: Pemerintah Atur Lagi Tata Kelola Data

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Foto: Instagram DPP KNPI

WELFARE.id-Ketua Umum (Ketum) DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengkritisi pengawasan subsidi dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang rendah oleh negara. 

Lantaran, subsidi BBM yang banyak kontroversi dari segi distribusi dan kuota, padahal anggarannya sudah  menyedot sebagian besar pagu APBN. 

”Jadi kami sangat heran pengawasan subsidi dan distribusi BBM oleh negara sangat rendah, lihat saja Kemenkeu pernah mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502,4 triliun tapi sebagian besar dinikmati oleh orang kaya,” ujar Haris dalam keterangan resminya, Rabu (9/11/2022).

Menurutnya juga subsidi tak tepat sasaran merupakan imbas dari permasalahan data. Karena itu, KNPI meminta permasalah data tersebut bisa diperbaiki negara dengan mengatur tata kelola subsidi yang benar.

”Jadi kendala utama penyaluran subsidi tidak tepat sasaran pada masalah data, maka sebaiknya pemerintah perbaiki tata kelola ini,” cetusnya juga. 

Selain itu juga, Haris berharap agar pemerintah memperkuat fungsi PT Pertamina yang merupakan pengelola tunggal pemegang subsidi BBM di Tanah Air. 

Selain itu, pemerintah juga dipandang perlu menerapkan konsep pentahelix dengan melibatkan elemen masyarakat seperti ormas, OKP, jurnalis sebagai pengawas BBM bersubsidi agar anggaran negara itu tepat sasaran.

”Pemerintah juga harus menerapkan konsep pentahelix dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Ormas, OKP, jurnalis dan sebagainya sebagai pengawas dari BBM bersubsidi. Tujuannya tepat sasaran dan didapatkan oleh yang berhak,” tandasnya juga. (tim redaksi)


#dppknpi
#ketuaknpi
#harispertama
#subsidi
#bahanbakarminyak
#tidaktepatsasaran
#apbn

Tidak ada komentar