Breaking News

Soal Kendaraan Listrik, Menteri ESDM Dicecar DPR

Kendaraan listrik. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Kendaraan listrik masih menjadi isu yang terus dibahas. Pemerintah sepertinya sudah ngebet untuk menekan polusi dan ingin masyarakat secepatnya beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Namun, tuntutan itu belum dibarengi kesiapan infrastruktur penunjang. Masyarakat masih meragukan, apakah kendaraan listrik ideal dengan situasi jalanan di Jakarta dan pertimbangan lainnya.

DPR pun mencecar Menteri ESDM Arifin Tasrif soal harga kendaraan listrik yang mahal dan tidak adanya sumber daya lithium. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan mengatakan, harga kendaraan listrik mahal. 

Padahal, seharusnya kendaraan listrik bisa menjadi solusi bagi masyarakat di tengah harga BBM yang melambung tinggi. "Di saat harga Pertalite melambung tinggi, harusnya solusi satu-satunya yang didapat masyarakat adalah mendapatkan motor listrik yang murah. 

Namun, harga mobil listrik itu berkisar Rp700 juta paling murah, motor listrik di atas Rp20 juta. Di saat aset kita dalam bentuk bahan baku nikel sedang baik-baik saja, kenapa kita belum bisa mengatur pengusaha dan pemerintah membuat kebijakan untuk menekan harga jual kendaraan tersebut?" ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, dikutip Rabu (23/11/2022)

Lebih lanjut, Zulfikar mengharapkan adanya konsep tentang kendaraan listrik apa yang bisa dirasakan masyarakat saat ini. Ia juga menyoroti bagaimana target penggunaannya nanti di Ibu Kota, apakah diwajibkan atau tidak.

Arifin menjelaskan per 17 November 2022 sudah ada 33.810 unit Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). 

Rinciannya adalah 25.782 sepeda motor, 7.679 mobil penumpang, 285 roda tiga, 58 bus, dan 6 mobil barang. "Bila target KBLBB 2030 tercapai, yaitu 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta motor listrik, akan terjadi penghematan BBM sebesar 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO2 sebesar 17,6 juta ton," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (21/11/2022) lalu.

Menurutnya, penggunaan motor listrik, baik konversi maupun baru akan menghemat pengeluaran BBM Rp2,68 juta per tahun bagi pengguna. Sementara, manfaat bagi pemerintah adalah menghemat 355 liter BBM per tahun, penghematan kompensasi Pertalite Rp532.500 per tahun, hingga penurunan emisi CO2 sebanyak 0,67 ton per tahun.

Kementerian ESDM kini tengah melaksanakan konversi motor BBM menjadi motor listrik di mana 127 unit motor telah mendapatkan sertifikasi dari Kemenhub dan 22 unit di antaranya telah mendapatkan dokumen STNK dari Korlantas Polri. Merespons pemaparan tersebut, 

Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKB Syaikhul Islam juga menyoroti soal ambisi Indonesia yang ingin menjadi produsen baterai lithium. Menurutnya, bukan nikel yang harus diandalkan oleh RI, tapi keberadaan lithium.

Syaikhul mengatakan jangan sampai Indonesia terlena karena memiliki nikel. Ia mewanti-wanti RI agar tidak terlena ambisi tersebut. Syaikhul lantas mengatakan ada potensi lithium di daerahnya, tepatnya di kawasan Lumpur Lapindo, Sidoarjo.

"Saya ingin kutip pernyataan Kepala Badan Geologi ESDM kalau di Lumpur Lapindo ada potensi dua mineral berharga, yaitu lithium dan stronsium. Ini penting menurut saya. Ada nikelnya gak ada lithium bagaimana dong? Kita harus serius, kalau perlu Pak Menteri nanti kaji dan eksplorasi betul-betul," ujarnya.

Merespons hal tersebut, Arifin Tasrif mengatakan bahwa hilirisasi nikel adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Ia menjelaskan saat ini industri turunan dari nikel baru pada tahap nikel pig iron yang sedang diproses. 

Setelah itu, baru masuk ke tahap ferro nickel dan arah hilirisasi Indonesia nantinya harus bisa menghasilkan precursor. Precursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai.

Arifin menjelaskan bahwa baterai memerlukan tiga komponen utama, yaitu nikel sebagai elemen katoda, graphite sebagai elemen anoda, dan lithium sebagai pengantarnya. Dua dari tiga komponen tersebut tidak dimiliki oleh Indonesia.

"Memang kita sudah melakukan analisa (di Lumpur Lapindo), kontennya sangat kecil dibanding deposit yang ada. Lithium itu hanya di bawah 1.000 ton dengan kadar kurang lebih beberapa ppm per ton. Kemudian stronsium juga relatif sangat kecil," jelasnya soal potensi lithium di kawasan Lumpur Lapindo.

Oleh karena itu, Arifin mengatakan mereka lebih memilih untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki pengelolaan mineral graphite dan lithium. Contohnya, dengan Australia yang memiliki deposit lithium nomor dua di dunia setelah Chile. Negeri Kangguru tersebut juga diklaim punya potensi graphite.

Selain penjajakan dengan Australia, Menteri ESDM juga menjelaskan bahwa akan dilakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang membangun industri hilirisasi nikel. Arifin bakal melobi perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa membawa sumber lithium dan graphite untuk dimanfaatkan di Indonesia.

"Kebutuhan baterai kita sangat besar, tidak hanya sebagai media transportasi, tapi juga untuk storage system yang diperlukan untuk menunjang program masuknya energi terbarukan. Jadi memang masih banyak proses, dari turunan-turunan hilirisasi ini masih banyak yang harus kita penuhi," tuntasnya. (tim redaksi)

#kendaraanlistrik
#baterailithium
#kesiapanindonesia
#energiterbarukan
#menteriesdmarifintasrif
#rapatkerjadpr

Tidak ada komentar