Breaking News

Sistem Baru Tiket Diduga Berbau Korupsi, Transjakarta Diadukan ke KPK

Gedung KPK. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan, telah menerima laporan dugaan korupsi terkait pembuatan sistem baru tiket atau tap in-tap out Transjakarta. KPK menyatakan bakal menelaah laporan dari warga tersebut.

"Informasi yang kami peroleh, benar KPK telah menerima laporan tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, dikutip Rabu (16/11/2022). Ali menjelaskan, laporan itu bakal diverifikasi. 

Proses verifikasi dibutuhkan, untuk menilai, apakah sudah sesuai kewenangan KPK atau bukan. "Proses ini penting untuk menilai apakah pokok aduan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan tentu menjadi kewenangan KPK atau tidak," ucap dia.

Jika memang menjadi kewenangan KPK, pihaknya memastikan akan proaktif menindaklanjuti dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan tersebut.

Sebelumnya, mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Musa Emyus melaporkan dugaan korupsi dalam pembuatan sistem tiket Transjakarta ke KPK. 
Didampingi oleh Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) ia melaporkan terkait indikasi korupsi dalam sistem tiket baru dan pengelolaan keuangan tiket PT Transjakarta.

"Pada awal Oktober ada pemotongan dua kali, di tap in-nya dipotong di tap out-nya dipotong. Nah, itu yang kita pertanyakan, sudah kita buatkan laporannya," kata Musa Emyus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2022).

Ia menunjukkan tanda terima laporannya oleh KPK dengan nomor informasi 2022-A-04192. Dalam laporannya, Musa juga menyertakan dokumen pendukung.

Menurutnya, warga dirugikan dengan dua kali pemotongan saldo yang sempat terjadi. "Kita harap KPK untuk memverifikasi dan menyelidiki lebih lanjut. Kemarin ada kesalahan, kepotongnya, masyarakat dirugikan. Itu kan indikasi awal," tuturnya.

Musa menyebut, pembayaran saat ini dikelola oleh pihak ketiga yang bukan bank. Padahal, katanya, pembayaran dengan uang elektronik harus dikelola bank.

"Jadi uangnya masuk ke dia dulu (pihak ketiga). Seharusnya kan kalau ada iktikad baik, PT Transjakarta bisa bekerjasama dengan PT Bank DKI. Kan, karena Bank DKI punya izin payment gateway. Karena payment gateway kan mesti adalah perusahaan yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan," imbuhnya lagi.

Ia juga memberikan simulasi. "Kerugiannya, kalau yang sehari dianggap ada, klaimnya PT Transjakarta kan dia sehari itu 800 ribu pengguna. Kalau kita anggap ada 2.000 berarti ada kerugian Rp1,6 miliar per hari," bebernya. 

YLKI juga terima komplain warga

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bulan lalu juga menyebut, menerima puluhan aduan terkait perubahan sistem tap in tap out dan satu kartu satu orang Transjakarta. Berdasarkan rilis YLKI, puluhan aduan itu sudah diserahkan kepada manajemen Transjakarta hingga Senin (17/10/2022) lalu.

Manajemen Transjakarta juga diklaim telah merespon surat YLKI terkait pengaduan dan permintaan klarifikasi mengenai sistem pembayaran di Transjakarta. Bahkan, Direktur Pelayanan dan Pengembangan Transjakarta Lies Permana Lestari kala itu sudah mendatangi YLKI, Jumat (14/10/2022) lalu.

Ada 4 hasil pertemuan antara manajemen Transjakarta dengan YLKI. Pertama, manajemen Transjakarta memohon maaf kepada YLKI dan konsumen atas permasalahan tersebut yang menimbulkan ketidaknyamanan serta merugikan konsumen.

Kedua, manajemen Transjakarta akan menindaklanjuti semua pengaduan, baik via YLKI dan/atau ke customer care Transjakarta. Mereka juga akan berkoordinasi langsung dengan JakLingko Indonesia untuk pengembalian dana atau refund.

Ketiga, Transjakarta menyediakan kanal khusus untuk pengaduan via WA Customer Care JLI (@JakLingkoindonesia) 081260001440. Sementara, proses refund hingga pencairan dana memerlukan waktu hingga H+7 setelah data diverifikasi. 

Terakhir, manajemen Transjakarta bakal memperbaiki sistem pembayaran tersebut serta berkoordinasi dengan pihak JakLingko agar persoalan serupa bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi. (tim redaksi)

#sistempembayaranbarutransjakartabermasalah
#transjakartadiadukankekpk
#kpk
#dugaankorupsi
#sistempembayarantapintapout
#jaklingko
#manajementransjakarta
#aduanmasyarakat
#ylki

Tidak ada komentar