Breaking News

Potensi Korupsi di Kaltim Tinggi, KPK Kantongi 91 Laporan Dugaan Tipikor dari Benua Etam

Gedung KPK. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi 91 laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga September 2022. KPK berjanji bakal menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut.

Direktur Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Elly Kusumastuti mengatakan, pihaknya mengajak semua pihak untuk berkontribusi mencegah praktik korupsi. "Kami mendukung pencegahan dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi," ungkapnya, saat menghadiri diskusi rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Samarinda, Kalimantan Timur, dikutip Senin (21/11/2022).

Dia mengatakan, Kaltim merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Sehingga, diperlukan pengelolaan yang transparan, bersih, dan akuntabel agar potensi ini tidak salah kelola dan justru menyengsarakan masyarakat. Pihaknya telah berkoordinasi dan supervisi terkait penerbitan 113 segel terhadap 211 hektare tanah APL Pemda Penajam Paser Utara.

Hasilnya, tim Korsup berhasil membatalkan penerbitan 113 segel tersebut. Sebab, dalam prosesnya ada paksaan dari Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud yang belakangan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Selain itu, Korsup KPK juga mengidentifikasi potensi empat proyek mangkrak di Kabupaten Kutai Barat yang dibangun sejak 2012-2015 dengan anggaran tahun jamak yaitu, Jalan simpang menceleu sepanjang 12 KM, Pelabuhan Royoq, Kristian Center, dan Jembatan Aji Tullur Jejangkat. 

"Korsup telah melakukan pendalaman dengan rekomendasi untuk segera dilakukan upaya pemanfaatan dengan terlebih dahulu meminta APH terkait untuk menerbitkan legal opinion proses kelanjutan pembangunan," rincinya.

Dia juga menjelaskan, tim Korsup KPK bersama BPN dan Kabupaten Kukar juga telah melakukan upaya penertiban dan legalisasi atas 27,6 Ha aset Pemda yang dikuasai oleh mantan pejabat senilai Rp69 miliar dan telah terbit HPL untuk Pemda. Terbaru, beber Elly, tim Korsup KPK mengklaim telah melakukan optimalisasi penerimaan pemda dan negara dari sektor perniagaan sarang burung walet. 

Dari data yang dihimpun, terdapat potensi kerugian keuangan daerah senilai Rp577 miliar didapatkan dari selisih penerimaan pajak SBW Kaltim tahun 2020 senilai Rp12,8 miliar dan volume ekspor 1.155 Ton dengan asumsi rata-rata Rp5 juta/kg. 

"Kami membutuhkan dukungan. Tanpa laporan dan informasi dari teman-teman sekalian kami akan sulit mendapatkan update informasi. Jika ada, laporkan saja datanya dan kami akan koordinasikan," harapnya. (tim redaksi)

#korupsi
#kalimantantimur
#kpk
#potensikorupsidikaltim
#laporanwarga
#potensikorupsiempatproyekmangkrak

Tidak ada komentar