Breaking News

Pembentukan Empat Provinsi Baru di Papua, Sri Mulyani: Tiga Provinsi Dapat Dana APBN 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tiga provinsi di Papua yang jadi daerah otonomi baru (DOB) akan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden pada 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2022).

Tapi sayangnya, Sri Mulyani  belum mengungkap besaran dana yang akan diberikan untuk tiga provinsi baru tersebut. 

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. 

Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

”Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," paparnya juga. 

Nantinya, katanya juga, akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru itu," tegas Sri Mulyani juga.

Untuk diketahui, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR Ri, Jumat (18/11/2022).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran tersebut. (tim redaksi)


#papua
#provinsibaru
#empatprovinsibaru
#daerahotonomibaru
#dob
#kemenkeu
#apbn2023

Tidak ada komentar