Breaking News

MK Izinkan Menteri Nyapres tanpa Harus Mundur, Gerindra: Harus Izin Presiden

Kantor Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: net

WELFARE.id-Keputusan mengejutkan dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga itu mengizinkan menteri yang mencalonkan presiden (nyapres) tanpa harus mundur dari jabatannya. 

Baik itu mencalonkan diri jadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pernyataan itu tertuang dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda). MK menerima sebagian dari permohonan Partai Garuda tersebut.

"Menyatakan frase 'pejabat negara' dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ... bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang daring, Senin (31/10/2022).

Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya saat hendak nyapres. Pengecualian diberikan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Pada putusan perkara ini, MK menambahkan jabatan yang dikecualikan. MK memasukkan menteri sebagai pejabat negara yang tak perlu mundur saat nyapres.
"... termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden," ucap Anwar.

MK juga menyampaikan tidak semua pejabat setingkat menteri masuk pengecualian tersebut. Ada delapan kategori pejabat setingkat menteri yang tetap harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden.

Mereka adalah ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung Mahkamah Agung; ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; serta ketua, wakil ketua, dan anggota MK.

Lalu ada ketua, wakil ketua, dan anggota BPK; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; serta ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, ada kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Ada pula pejabat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik putusan MK. Dasco menjelaskan sebagai pembantu presiden, sudah selayaknya menteri meminta izin kepada presiden ketika hendak melakukan suatu kegiatan. 

"Yang pertama menteri itu memang adalah pembantu presiden, sehingga kemudian mau nyapres mau cuti memang selayaknya minta izin pada presiden," ujar dia di Gedung DPR, Kamis (3/11/2022). 

"Itu adalah kewenangan presiden dan kami sambut baik putusan MK," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Menurut dia, para menteri yang hendak maju capres dan cawapres itu nantinya bisa leluasa ikut dalam kontestasi Pilpres.

Lebih lanjut, ia berkeyakinan tahapan pemilu tersebut tidak akan menganggu kinerja menteri yang nyapres. Sebab masa kampanye hanya berkisar tiga bulan dan tak dilakukan setiap hari. 

"Ada sebagian fisik ada sebagian virtual dan ada kalanya bisa cuti kampanye dan bisa sambil kerja, sehingga menurut kami tidak akan terlalu terganggu proses-proses pekerjaan menteri," tandasnya. (tim redaksi)

#mahkamahkonstitusi
#mk
#capres
#cawapres
#pemilu2024
#tidakwajibmundur
#menteri
#izinpresiden

Tidak ada komentar