Breaking News

Memanfaatkan Potensi SILPA APBN Pusat Rp1.200 Triliun ala Isran Noor

Presiden Joko Widodo di akun Instagramnya pada tanggal 23 Oktober 2022 menyatakan "Selamat Datang Masa Depan Indonesia... Bukan Fisiknya yang ingin dipindahkan, tetapi yang ingin dibangun adalah budaya kerja baru, maindset dan IKN sebagai basis ekonomi baru...".

Bagi Provinsi Kaltim yang menjadi lokus IKN Nusantara merupakan sebuah anugrah karena perjuangan untuk memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai daerah penghasil SDA begitu sulit dan terjal untuk bisa diwujudkan seperti dalam perjuangan yang selama ini sudah dilakukan.

IKN Nusantara adalah bentuk atau cara lain dari Yang Maha Kuasa, untuk memberikan kembali hak-hak Kaltim yang selama puluhan tahun telah berkontribusi tanpa pamrih kepada negara. 

IKN sebagi "basis ekonomi baru" seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut memang akan sangat berdampak bagi Kaltim serta kawasan sekitar, termasuk provinsi tetangga kita secara tidak langsung akibat dari multiplayer effect-nya. Namun demikian, IKN juga sedikit banyak akan menimbulkan kecemburuan bagi 10 provinsi pesaing Kaltim yang gagal menjadi lokus IKN Nusantara, termasuk DKI Jakarta, bahkan bagi daerah lainnya diluar provinsi tersebut.

Gagasan Isran Noor terkait porsi APBN lebih besar untuk daerah hingga mencapai 70% akan dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi selama ini dan pasca IKN Nusantara selesai dibangun. Gagasan tersebut merupakan cara untuk dapat menjaga dan merawat NKRI yang selalu memiliki potensi konflik yang bahkan bisa mengarah ke disintegrasi bangsa akibat dari kesenjangan dan kurangnya pemerataan dalam pembangunan.

Dengan gagasan tersebut, semua daerah (514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi) akan "happy" dan semua daerah akan menjadi daerah pertumbuhan baru dengan berbagai kreatifitas dan inovasi para pemimpin lokalnya dengan pembiayaan yang mencukupi, sehingga tidak hanya Kaltim dengan IKN Nusantara-nya yang akan bertumbuh.

IKN Nusantara sebagai Pusat Pemerintahan cukuplah memperoleh dana APBN 27 - 30%, selebihnya sebesar 70% APBN dapat didistribusikan secara proporsional ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk APBD, atau paling tidak 50% + 1 APBN tersebut untuk daerah sesuai amanah konstitusi.

Jika kita membaca pemberitaan beberapa hari terakhir, Menteri Keuangan menyatakan bahwa APBN yang masih belum terserap sekitar 1.200 Triliun padahal waktu yang tersedia hanya berkisar 2 bulan, yakni November dan Desember. Meski dilakukan percepatan dengan cara menggenjot serapan anggaran, tentu bukan kualitas lagi yang dikejar dan akan dihasilkan, melainkan sekedar kuantitas.

Dengan asumsi serapan anggaran dengan waktu tersisa sekitar 2 bulan ini dapat mencapai 400 Triliun, maka itu berarti masih tersisa 800 Triliun atau setara dengan nilai APBN yang diserahkan kedaerah dalam bentuk APBD senilai 811,7 Triliun.

Sehingga sangat logis jika wacana Isran Noor menaikan dana APBD minimal 2X lipat dari yang ada saat ini agar terwujud daerah pertumbuhan baru di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, tidak hanya di IKN Nusantara. Sumber dananya dapat diambilkan dari potensi silva tersebut, bahkan dengan silpa tersebut IKN Nusantara yang membutuhkan dana mencapai 500 Triliun bisa segera terwujud. Dan tentunya permasalahan infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, pemukiman layak dsb hingga pendukung UMKM bisa segera terwujud.

Kendala pemerintah daerah selama ini untuk berinovasi karena keterbatasan anggaran dan sulit/rumitnya birokrasi terkait aturan penggunaan anggaran tersebut. Padahal jika daerah diberikan sedikit kepercayaan untuk memperoleh anggaran lebih dari pusat yang bisa diambilkan dari potensi silva setiap tahunnya tentu hal tersebut akan dapat mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Disisi lain, arus urbanisasi dapat ditekan, pasca IKN Nusantara berdiri, semua orang akan fokus membangun daerahnya masing-masing, karena semua daerah akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang maju dengan anggaran yang lebih dari cukup. Istilah "merantau ke kota" akan berubah menjadi "mari balik dan bangun desa untuk menjadi kota". Warga Kutai Barat dan Mahakam Ulu, akan fokus membangun daerahnya, begitupula warga Amfoang-NTT akan fokus membangun Amfoang tanpa terhipnotis pembangunan di Kupang. Daerah pertumbuhan baru, benar-benar akan menyebar ke seluruh penjuru negeri.

Ide dan gagasan Mister Seventy Percent tersebut, bisa dan dapat dilaksanakan oleh siapun pemimpin Indonesia di 2024 yang akan terpilih, tidak harus seorang Isran Noor, namun jika ide/gagasan tersebut dapat dikawal dan dilaksanakan oleh orang yang memiliki ide/gagasan tersebut, tentu akan jauh lebih maksimal.

Fathur Rachim, S.Kom, M.Pd
(Ketua Umum HIPPER Indonesia)

Dalam Kegiatan Diskusi "Pemerataan Pembangunan IKN - Menjaga dan Merawat NKRI" Yang Diselenggarakan Bunga Bangsa Society.

Tidak ada komentar